Salle, Agustinus (2011) Akuntabilitas Keuangan (Studi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Studi ini mengungkapkan fenomena dan masalah akuntabilitas keuangan pemerintah lokal (daerah) dalam konteks Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tiga sisi pandang (dimensi) yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu dari sisi pemerintah lokal, dari sisi publik (masyarakat), dan dari sisi Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan menggunakan disain penelitian kualitatif, studi ini mengumpulkan data melalui wawacara mendalam dengan informan, menganalisis dokumen resmi pemerintah, teks media dan hasil pemeriksaan eksternal BPK. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masalah dalam pengelolaan keuangan dana Otonomi Khusus Papua. Walaupun Pemerintah Provinsi Papua seringkali menyatakan bahwa mereka mempedomani perundangan keuangan negara/daerah dalam pengelolaan dana Otsus, studi ini menemukan banyak masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa dana Otsus tahun 2009 menemukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan. Publik Papua yang terus menuntut agar pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel belum berhasil mendesak pemerintah untuk memperbaiki akuntabilitas dana Otsus. Studi ini merumuskan beberapa proposisi yang dapat digunakan oleh peneliti lebih lanjut. Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua secara murni dan konsekwen merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai konflik Papua.
English Abstract
This research explored the phenomena and problems of financial accountability of the local government in the context of the Special Autonomy (Otsus)for Papua Province. Three dimensions were applied to explain the phenomena: the dimensions from the local government, the views from the public (society), and the views from the Supreme Audit Agency (BPK). By applying qualitative research design, this study collected the data through in-depth interview with key informants and analyses of the government documents, newspapers, and the BPK audit reports. The main results of this research was that many problems of the financial management of the special autonomy funds still exist. Even though the Papua Provincial Government always state that they always follow the regulations in managing Otsus funds; this research found that, in reality, a lot of practices still do not comply with the rules and laws. The report of BPK audit on the Otsus funds in 2009 indicates a number of violations to the regulations in the Otsus funds management. The Papuan people, that have demanded for transparent and accountable financial management, have not yet succeeded in pushing the Government in all levels for improving the Otsus funds management. This research also formulates some propositions for further studies. Clean and consistent implementation of Special Autonomy in Papua is found to be the only way to solve Papua conflict.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/658.15/SAL/a/061103198 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.1 Organization and financial management |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Kimia, Fakultas MIPA |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 24 Oct 2011 10:14 |
| Last Modified: | 24 Oct 2011 10:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161136 |
Actions (login required)
 |
View Item |