Maulana, Surya (2014) Model Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat untuk Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Riau. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Provinsi Riau—yang mempunyai 12 kabupaten/kota—menghadapi masalah ketimpangan antarwilayah dan kurangnya infrastruktur transportasi darat. Dengan membagi Provinsi Riau menjadi empat wilayah—yaitu Utara, Selatan, Barat, dan Timur, penelitian ini (1) melakukan analisis ketimpangan antarwilayah, (2) merancang model perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi darat untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah tersebut, dan (3) menentukan prioritas lokasi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Tujuan pertama dicapai melalui analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis korelasi; sedangkan tujuan kedua dan ketiga dicapai dengan menggunakan metode analytic hierarchy process (AHP). Untuk kepadatan transportasi barang, indeks Williamson-nya sebesar 0,3456 dan sedangkan untuk kepadatan transportasi penumpang sebesar 0,8853. Ini menunjukkan transportasi penumpang jauh lebih timpang dibanding transportasi barang. Pengukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan indeks Williamson untuk PDRB/kapita di Provinsi Riau sangat tinggi, yaitu sebesar 0,80. Angka ini membuktikan bahwa ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Provinsi Riau. Analisis regresi menghasilkan hubungan negatif signifikan antara transportasi ( AKSES ) dan ketimpangan ( GAP ). Ini berarti transportasi dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah. Analisis korelasi memperkuat hubungan itu, bahwa transportasi (arus barang, arus penumpang, dan panjang jalan) berpengaruh positif terhadap PDRB, serta berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dari hasil analisis dengan metode AHP, diperoleh urutan (ranking) pentingnya kriteria-kriteria yang dipertimbangkan, yaitu: kriteria layanan transportasi (KLT) dengan nilai 0,214; kriteria sumber pembiayaan (KSP) dengan nilai 0,165; kriteria besarnya biaya (KBB) dengan nilai 0,148; kriteria pembangunan ekonomi (KPE) dengan nilai 0,132; kriteria kondisi jalan (KKJ) dengan nilai 0,127; kriteria sosial (KS) dengan nilai 0,120; dan kriteria kondisi tanah (KKT) dengan nilai 0,094. Wilayah yang menjadi prioritas utama adalah Provinsi Riau bagian Timur. Pemerintah Provinsi Riau perlu segera membangun jalan baru dan/atau memperbaiki jalan yang rusak, utamanya di wilayah Timur, yaitu: Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kepulauan Meranti, dan Kab. Indragiri Hilir. Sebab, wilayah Timur merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah di Provinsi Riau.
English Abstract
The Province of Riau—which has 12 districts—suffers from interregional inequality and has a lack of land transport infrastructure. By deviding the Province into four regions—the Northern, the Southern, the Western, and the Eastern, the research objectives are (1) to analyze the interregional inequality, (2) to design a model of development plan of land transport infrastructure in reducing the inequality, and (3) to prioritize location where the land transport infrastructure should be urgently built. The first objective is to be reached by using descriptive analysis, regression analysis, and correlation analysis; while the second and the third objective are to be processed by using analytic hierarchy process (AHP). The Williamson index for cargo traffic density is 0,3456 and for passenger traffic density is 0,8853. This means that transportation for passengers is more unequal than that for cargos. The Williamson index for RGDP per capita is 0,80, showing that there is unequal income distribution in the Province of Riau. Regression analysis shows a negative significant relationship between transportation and regional inequality. It means that transport infrastructure can reduce the inequality among regions. This is supported by correlation analysis showing that transportation indicators (such as cargo traffic, passenger traffic, and roads) has strong positive correlation with RGDP, and strong negative correlation with poverty in the Province. By using AHP, weights (or values) of seven criteria (variables) being considered is obtained: 0,214 for transportation services (KLT), 0,165 for source of fund (KSP), 0,148 for costs (KBB), 0,132 for economic development (KPE), 0,127 for road condition (KKJ), 0,120 for social, and 0,094 for land condition. After considering all criteria and subcriteria along with each criterion, this research concludes that the Eastern is mostly prioritized. This research recommends the Government of the Province of Riau should build new roads and/or repair damaged roads especially in the Eastern region: Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kepulauan Meranti, and Kab. Indragiri Hilir, in order to alleviate interregional inequality in the Province of Riau.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/354.77/MAU/m/061407755 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.7 Public administration of commerce, communications, transportation |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 23 Dec 2014 14:57 |
| Last Modified: | 23 Dec 2014 14:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160966 |
Actions (login required)
 |
View Item |