Razak, A (2011) Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Mayapada). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan memahami perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah Kota Mayapada. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interaksionisme simbolik dalam paradigma interpretif. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Mayapada dan beberapa pejabat baik eksekutif maupun legislatif dijadikan sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Metode pengumpulan data tersebut, didukung dengan observasi dan dokumentasi. Perhelatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) era reformasi telah diklaim menggunakan pendekatan partisipatif, tetapi masyarakat hanya dijadikan objek partisipasi. Besaran partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tidak sinkron dengan alokasi anggaran untuk masyarakat. Akibatnya menimbulkan ketidakadilan dalam proses perencanaan. Dalam situasi seperti itu, terjadi tarik ulur kepentingan eksekutif dan legislatif, sehingga menyuburkan praktik-praktik yang bersifat koruptif, kolutif dan nepotisme (KKN) seperti negosiasi atau lobi dengan cara `main mata`. Untuk mengaburkan praktik yang sesungguhnya terjadi dengan membangun interaksi pencitraan yang manis di depan publik dengan bahasa-bahasa hipokrit. Kekaburan inilah yang ditafsirkan oleh informan dengan istilah katarak. Fakta sosial yang tergambarkan pada fenomena sebagaimana diuraikan di atas merupakan perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan daerah.
English Abstract
This research intents to understand executive power behaviour and legislative deep budget collation process at the region Governance of Mayapada City. The data was analysed by using the method of symbolic interactionism in interpretive paradigm. This research is carried out at the government of Mayapada city and several officials from the executive and legislative bodies as informants. The data were collected through interviews with informants who are involved in the process of planning and budgeting. The collection method supported was by observation and documentation. The Musrenbang (development planning deliberation) in the era of reformation has been claimed to have applied the participative approach, however the people has only become an object for participation. This is reflected in the magnitude of people participation in the Musrenbang , which is not consistent with the allocation of budgets for the interests of the people. This results in unfairness in the planning process. In such a situation, there is a tug-ofwar or turf war between the executive and legislative, so that it creates corrupt, collusive and nepotist practices (KKN), such as negotiations or lobbies with the shady deals. To distract attention from the real practices, image building is practiced to be presented before the public with hypocritical language. This obscurity is interpreted by the informants as `cataract` disease. The social facts which is evident in the phenomena as described above is the behavior of the executive power behaviour and legislative deep budget collation in process Region Governance.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/352.48/RAZ/p/061104788 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.4 Financial administration and budgets |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Nov 2011 09:43 |
| Last Modified: | 07 Nov 2011 09:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160955 |
Actions (login required)
 |
View Item |