Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Asmuni, - (2013) Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdasarkan asas praduga Rechmatiq/Praesumptio iustae causa bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara hukum sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Hal ini dimaksudkan agar tugas pemerintahan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan ( welfare ) bagi masyarakat dapat berjalan. Namun sebagai `penyeimbangan` guna memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat, hakim dapat mengeluarkan penundaan pelaksanaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ( schorsing ). Penetapan merupakan produk hukum yang lahir dari permohonan (tidak ada sengketa) tapi dalam hal ini terdapat sengketa Tata Usaha Negara, namun hakim dapat mengeluarkan penetapan penundaan ( schorsing ). Ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat norma kabur ( vage norm ) khususnya berkenanaan dengan alasan mengabulkan atau menolak, instrument hukum yang seharusnya dipergunakan oleh hakim, serta mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan. Permasalahan disertasi ini adalah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek Filsafat, aspek Teori/Ilmu, dan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanan Keputusan Tata Usaha Negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara. Disertasi ini dikaji dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Teori yang digunakan yaitu teori negara hukum (rechtstaat), teori Keputusan Tata Usaha Negara dan teori sistem peradilan dan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara secara filosofis mengakibatkan daya laku ( gelding ) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terhenti untuk sementara waktu (tijdelijk). Secara teoritis penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan suasana/keadaan hukumnya ( rechtstoestand ) kembali pada keadaan atau posisi semula ( restitutio in integrum ) sebelum adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Secara yuridis penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara memberi batasan ( restricteren ) berlakunya asas praduga sah ( praesumtio iustae causa/vermoeden van rechtmatigheid ). Alasan kepentingan umum tidak diperlukan di dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b oleh karena sejak semula Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan kepentingan umum bukan mejadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Instrumen hukum dalam penyelesaian permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara semestinya adalah putusan sela/putusan antara bukan penetapan karena dalam perkara Tata Usaha Negara terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak memiliki daya eksekusitorial lebih-lebih jika tergugat (pejabat TUN) tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sehingga dapat dikatakan ketentuan Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bisa diterapkan dalam eksekusi penundaan pelaksanaan keputusan TUN.

English Abstract

Based on the presumption Rechmatiq/Praesumptio iustae causa the Administrative Decisions (KTUN) should be legally valid until there is a court decree stating otherwise. This meant that the task of government in particular in order to provide protection (welfare) for people to walk. But as a `rebalancing` to provide legal protection to the interests of the plaintiff, the judge may issue a delay in the implementation of the Administrative Decisions (schorsing). Determination is a legal product that was born from the requests (no dispute) but in this case there is a dispute over the State Administration, but the judge may issue a determination of the delay (schorsing). Provisions of Article 67 paragraph (4) Law no. 5/1986 on the State Administrative Court contains fuzzy norm (norm vage) berkenanaan particular reasons to accept or reject, the legal instrument which should be used by the judges, as well as the mechanism of the implementation of the determination of the delay. The problem of this dissertation is the legal basis or the judge in refusing to grant a delay of the implementation of the Administrative Decisions viewed from the aspects of philosophy, aspects of Theory/Science, and the State Administrative Court judge to resolve the request delay implementation of the State Administrative Decision, the implementation mechanism of determination Administrative delays decision. This dissertation examined using normatife legal research, conceptual approach, legislation, and case studies relating to delay the implementation of the Administrative Decisions. The theory used is the theory of the law (rechtstaat), State Administrative Decision theory and the theory of the judicial system and the courts. The conclusion of this study is, delay the implementation of the decision of the State Administrative philosophically resulting power behavior (gelding) of the Administrative Decisions were sued suspended (tijdelijk). Theoretically delay implementation of the Administrative Decisions lead to mood/state law (rechtstoestand) back to the state or position (restitutio in integrum) before the Administrative Decisions disputed. Legally delay implementation of the Administrative Decisions disallow (restricteren) legal presumption of validity (praesumtio iustae causa/vermoeden van rechtmatigheid). The reason is not necessary in the public interest in Article 67 paragraph (4) letter b therefore beginning Administrative Decisions relating to the public interest and not becoming the authority of the State Administrative Tribunal. Legal instruments in the completion of the request delay implementation of appropriate administrative decision is interlocutory decision/judgment between not setting as in the case of the State Administrative there is a dispute between Plaintiff and Defendant. Determination delay implementation of the Administrative Decisions do not have power eksekusitorial especially if the defendant (TUN officials) do not want to implement this decision voluntarily. So it can be said the provisions of Article 116 of Law no. 5 of 1986 on the State Administrative Court can not be applied in the execution of the decision postponement TUN.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DES/352.13/ASM/p/061305151
Subjects:	300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endro Setyobudi
Date Deposited:	19 Jul 2013 11:08
Last Modified:	16 Sep 2022 01:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160941

Text ASMUNI.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item