Suyatna, INyoman (2011) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Disertasi ini merupakan penelitian tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif ini membahas tiga permasalahan yaitu: 1) mengapa asasasas umum pemerintahan yang baik harus dijadikan landasan dalam pembentukan Perda; 2) apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diperhatikan dalam pembentukan Perda; dan 3) bagaimanakah pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan Perda. Berdasarkan atas analisis kajian, dari ketiga permasalahan yang dikemukakan, didapatkan bahwa pertama , Perda merupakan dasar bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga agar Perda dapat menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik maka pembentukannya harus dilakukan dengan baik. Untuk membentuk Perda yang baik, secara filosofis, teoritis, yuridis, praktis dan ekonomis, pemerintah daerah harus menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan dalam pembentukan Perda. Kedua , dalam pembentukan peraturan daerah, terlihat adanya prilaku bermasalah baik dari pelaku peran (role occupant) maupun lembaga pelaksana yang berwenang melaksanakan pembentukan peraturan daerah (implementing agency) antara lain berupa: Ketidakkonsistenan atau konflik norma dalam pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 (terdiri dari tujuh asas) dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (terdiri dari sembilan asas); Konflik norma dalam pengaturan pembatalan Perda, yaitu ada yang berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, atau Peraturan Gubernur; Ketidaktepatan pengaturan norma dalam pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas, bukan norma yang mengakibatkan administrasi negara sebagai role occupant atau pihak yang dikenai peraturan sulit untuk mengetahui hak dan kewajibannya; Ketidaktepatan pengaturan pembuatan naskah akademis yang dalam norma batang tubuh diatur berupa norma fakultatif, sedangkan dalam penjelasan ditentukan secara imperatif, seperti dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 menentukan bahwa Ranperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis, sedangkan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2), terjadi perubahan, penambahan, atau perluasan norma yang tercermin dari kata-kata `semua naskah Ranperda harus disertai naskah akademik`; adanya ketidakjelasan norma pengaturan pembuatan Prolegda dalam pembentukan Perda, sehingga memberi kesempatan kepada daerah untuk tidak membuat Prolegda; asas kepentingan umum kurang diperhatikan dalam pembentukan Perda, seperti terlihat dari banyaknya Perda yang dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; variatifnya bentuk pelibatan masyarakat akibat tidak adanya kejelasan format keterbukaan dalam pembentukan Perda, yaitu: ada yang dilakukan sewaktu masih dalam tahapan penelitian dalam rangka pembuatan naskah akademis, ketika baru diajukan oleh instansi penggagas, pada saat sebelum Ranperda diajukan ke DPRD, ketika Ranperda dibahas dalam rapat paripurna DPRD, ketika Ranperda dibahas oleh Pansus DPRD, melalui penjaringan pada saat menyusun Ranperda, sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Perda, dan setelah Perda ditetapkan. Padahal keterbukaan sangat diperlukan dalam pembentukan Perda guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik; ketidaksesuaian asas proporsionalitas tercermin dari konstruksi norma pengaturan pengajuan Ranperda, seperti Pasal 44 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur pengajuan Ranperda oleh DPRD sebagai hak, sedangkan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menentukan pengajuan Ranperda oleh kepala daerah sebagai tugas dan wewenang; masalah asas profesionalitas terlihat dalam Perda yang dibentuk oleh pemerintahan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dapat merintangi arus perdagangan dan/atau menghambat lalu lintas barang antar daerah; pengaturan penghentian pelaksanaan Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam dalam Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pengaturan demikian tidaklah akuntabel. Ketiga , bertolak dari perbedaan antara asas hukum dengan norma hukum, maka kategori penempatan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas hukum berbeda jika dibandingkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma. Dapat dikemukakan beberapa penormaan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu: dalam rangka memberikan kepastian hukum, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dapat ditempatkan sebagai undang-undang payung dalam pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sebagai tindak lanjut, dapat dilakukan rekonstruksi terhadap penormaan Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dengan mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik secara konsisten dalam 7 (tujuh) asas sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; asas efektivitas dan asas efisiensi kurang tepat dicantumkan sebagai asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sebab efektivitas dan efisiensi sudah terkandung di dalam asas profesionalisme; dilakukan pengaturan secara jelas dan konsisten terhadap perencanaan pembentukan Perda dalam bentuk Prolegda dengan materi normanya dibuat berupa norma imperatif, dengan mewajibkan kepada daerah untuk membuat Prolegda dalam pembentukan Perda; pengaturan secara jelas bahwa Prolegda wajib dilaksanakan; pembuatan naskah akademis dalam pembentukan Perda dilakukan pengaturan dalam bentuk norma imperatif, sehingga naskah akademis wajib dibuat dalam pembentukan Perda, yaitu dengan mengubah konstruksi norma Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 dengan menambahkan kata `wajib` di antara kata `daerah` dan kata `disertai` sehingga normanya menjadi: `Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah wajib disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis; merekonstruksi pengaturan pengajuan Ranperda antara DPRD dan kepala daerah, yaitu sama-sama diatur sebagai tugas dan wewenang, dengan mengubah konstruksi norma Pasal 44 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur pengajuan Ranperda oleh DPRD sebagai hak, disesuaika
English Abstract
This dissertation is a study of the General Principles of Good Administration in the Enactment of Local Regulation. This research is conducted with normative legal research methods to discuss three issues: 1) why do the General Principles of Good Administration should be the foundation in the enactment of local regulation, 2) are the General Principles of Good Administration already given attention in the enactment of local regulation, and 3) how does the regulation of the Principles of Good Administration in the enactment of the local regulation. Based on the analysis of the study, three issues are raise; it was found that the first , local regulation is the basis for the local government to running the local administration, so the local regulation can be the foundation for the running of the proper local administration, that is why the enactment must be perform in good way. To establish good local regulation in philosophically, theoretically, juridical, practice, and economies, the local government should use the Principles of Good Administration as the foundation of the enactment of local regulation. Second , in the enactment of local regulations, can be seen there are problems of the behavior from the role occupant or the implementing agency who has the authority to establish the local regulation, such as : inconsistency or conflict of norm in regulating the General Principles of Good Administration in Article 3 of Law No. 28 year 1999 (consist of seven principles) with Article 20 paragraph (1) of Law No. 32 year 2004 (consist of nine principles); Conflict of norms in the revocation of the local regulation, there are mentioned Presidential Regulation, Ministerial Regulation, Ministerial Decree, or Governor Regulation; inaccuracy in the regulations of norm in regulating the General Principles of Good Administration as principles not as a norm which is cause the state administration as the role occupant or the party that oblige to implement the rules is difficult to recognize their rights and obligations; inaccuracy academic paper drafting in the principle part of the norm it is form as facultative norm moreover in the explanation part it is determined in imperative just like in Article 81 paragraph (2) Government Regulation No. 16 year 2010 determine that that the bill of local regulation from House of the Representative or the Head of the Region include the explanation or statement, and/or academic transcript, meanwhile in the explanation of Article 81 paragraph (2), any change, addition, or expansion of norms that are reflected from the words `all the bills of Local Regulation must be accompanied with an academic transcript `;the obscurity of norm in the regulation of the enactment of Regional Regulation Program in the enactment of the local regulation, so it can give opportunity to region not to make Regional Regulation Program; public interest principles get less attention in the enactment of Local Regulation, it can be seen from the number of local regulation that revoked with the reason that contrary with the public interest and higher legislation; the variation of the form of community involvement because the is no clarity in the openness format in the enactment of the local regulation, that are : some of it done in the phase of research in the academic transcript drafting process, at the time when it is proposed by the initiator institution, at the time before the bill of the local regulation submitted to the Local House of Representative, at the time that the bill of the local regulation discussed in the plenary session of the Local House of Representative, at the time that the bill of local regulation discussed by the special committee of the Local House of Representative, through the selection at the time drafting the bill of local regulation, before the bill of local regulation enacted become local regulation, and after the local regulation enacted. Whereas the openness is really needed in the enactment of the local regulation to the implementation of good government; incompatibility of the proportionality principle reflected from the construction of regulation norm concerning the submission of the local regulation bill, such as Article 44 Law No. 32 year 2004 regulate the submission of the local regulation bill by the local House of Representative as a right, meanwhile Article 25 Law No. 32 year 2004 determine the submission of the local regulation bill as the Head of the Region as duty and authority; the problem of professionalism principle can be seen in the local regulation which is establish by the local government which is cause high-cost economy and can impede trade flows and/or inhibit the traffic of goods between region; regulation of the revocation of the implementation on local regulation that were cancelled by the government no later than 7 (seven) days after the decision of cancellation as provided in Article 145 paragraph (4) of Law No.32 year 2004 mention that such arrangements are not accountable. Third , starting from the distinction between principle of law and legal norms, then the placement category of the General Principles of Good Administration as a principle of law is different when compared with the General Principles of Good Administration as the norm. It can be mentioned that several norms shaping of the General Principle of Good Administration namely: in order to provide legal certainty, law No. 28 year 1999 can be deployed as the umbrella Act in the regulation of the General Principles of Good Administration, so as a follow-up reconstruction can be done against the norm shaping of Article 20 of Law No. 32 year 2004, to regulate the General Principles of Good Administration consistently in 7 (seven) principles according to the principle that stipulated in Article 3 Law No.28 year 1999; the principle of effectiveness and efficiency are not accurate to be mentioned as part of the general principle of state administration as stipulated in Article 20 of Law No.32 year 2004, because the effectiveness and efficiency has been embodied in the principle of professionalism; the clear and consistent regulation in the plan of local regulation drafting in the form of regional regulation plan with the content of the norm are imperative norms by requiring the Head of the Region to enact regional regulation plan in the enacted of the local regulation; clear
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/348.025/SUY/a/041104222 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Oct 2011 14:35 |
| Last Modified: | 10 Oct 2011 14:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160940 |
Actions (login required)
 |
View Item |