Umaiyah (2012) Pengaturan Prinsip Kesetaraan antara Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia sebagai Negara Hukum ( rechtstaat ) secara tegas menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum ( Equality before The Law ). Di samping itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Dalam upaya mewujudkan seorang advokat yang profesional dan bermoral di masyarakat merupakan hal yang penting, disamping Lembaga Peradilan dan Instansi penegak hukum seperti Polisi, jaksa dan Hakim. Persoalan bantuan hukum ini merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi tersangka/terdakwa, maka ada kewajiban bagi negara memfasilitasi ketersediaan bantuan hukum bagi tersangka, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menentukan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum Cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah latar belakang perlunya pengaturan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia?; (2) Bagaimanakah pengaturan prinsip kesetaraan antara advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam proses Peradilan Pidana Indonesia?; (3) Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan peran dan tugas advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam Proses Peradilan Pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Untuk menjawab permasalahan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaturan prinsip kesetaraan antara advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Latar belakang perlunya pengaturan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia hal tersebut adalah karena status penegak hukum yang sama, Yuridis atau Konstitusional, Faktor Hak Asasi Manusia (HAM), Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan; (2) Belum terdapat pengaturan prinsip kesetaraan antara advokat, polisi, jaksa dan hakim di dalam peraturan perundang-undangan penegak hukum; (3) Pengaturan peran dan tugas advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam Proses Peradilan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, belum sinkron secara vertikal maupun horizontal dalam Proses Peradilan Pidana. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian disertasi ini antara lain: (1) Perlu pengaturan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia karena dilatarbelakangi oleh; Status penegak hukum yang sama, Yuridis atau Konstitusional, Faktor Hak Asasi Manusia (HAM), Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan; (2) Agar melakukan perubahan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, agar terdapat pengaturan prinsip-prinsip kesetaraan; (3) Pengaturan peran dan tugas advokat, polisi, jaksa dan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan harus disinkronkan baik secara vertikal maupun horizontal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
English Abstract
Indonesia as state of law (rechtstaat) expressly clime the existence of guarantee on an equal for every one in front of law (Equality before the Law). Therefore each and everyone is entitled to confession, guarantee, rule of law and protection. In the effort of realizing an advocate which is and professional have moral in society represent important matter, beside Institute of Jurisdiction and Institution enforcer punish such as Police, Public attorney and Judge. The Problem of this legal aid represent is human right (especially to defendant), hence there is obligation of state to facility an avilibility of legal aid to, goodness in course of investigation, investigation and also at inspection process in justice. Pursuant to rule Section 22 Law of Number 18 Year 2003 About Advocate determine that Advocate is obliged to give legal aid free to citizen which unable to. Giving of legal aid free has not been arranged yet furthermore in regulation of government as commended by Law Number 18 Year 2003 About Advocate. Therefore the problem of which is lifted in this research are: (1) What the influence of the importance arrangement principle equivalence of rights and obligations among advocate, police, public attorney and judge in process of criminal justice in Indonesia?; (2) How the arrangement of equivalence principle among advocate, police, public attorney and judge in process of Criminal Justice in Indonesia?; (3) How the sincronise arrangement of advocate duty and role, police, judge and attorney in course of Criminal Justice pursuant to law and regulation in Indonesia?. To answer the problem, researcher use method research of law of normative (legal of research) that is studying and analyse law and regulation, principle of justices and norms punish with a view to obtain; get clear picture regarding arrangement of equivalence principle among advocate, police, judge and attorney in criminal justice systems in Indonesia. Based on the discussion of the research and analysis, the authors can conclude some of the following: (1) Background The need for setting the principle of equality of rights and obligations between the lawyers, police, prosecutors and judges in the criminal justice process in Indonesia it is because of the same state law enforcement, Juridical or Constitutional Factors of Human Rights (HAM), the legal principles of legislation, (2) lack of a regulation principle of equality between lawyers, police, prosecutors and judges in regulatory enforcement, (3) Setting roles and tasks advocates, police, prosecutors and judges in the Criminal Justice Process by Law No. 8 of 1981, and Law No. 18 Year 2003 on Advocates, Law No. 2 of 2002 on National Police, Law No. 16 of 2004 on the Attorney and Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, not synchronized vertically or horizontally in the Criminal Justice Process. The recommendations given in this dissertation research are: (1) Before setting the principle of equality of rights and obligations between the lawyers, police, prosecutors and judges in the criminal justice process in Indonesia as motivated by; same law enforcement status, juridical or Constitutional Rights Factor Human Rights (HAM), the legal principles of legislation, (2) To make changes to Law No. 18 Year 2003 on Advocates, Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, Law Number 16 Year 2004 About Attorney, Law No. 48 Year 2009 on the Judiciary, so that there are arrangements equality principles; (3) The role and tasks advocates, police, prosecutors and judges based legislation must be synchronized either vertically or horizontally with the Law Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Law No. 39 Year 1999 on Human Rights.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/347.050 4/UMA/p/061204430 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Jan 2013 15:10 |
| Last Modified: | 21 Jan 2013 15:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160934 |
Actions (login required)
 |
View Item |