Hadi, Zarman (2011) Prinsip Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan. Perseroan terbatas pertama kali dikenal di Indonesia melalui pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda disebut naamloze vennootschaap (NV). Untuk pertama kali ketentuan PT dalam KUHD direvisi dengan UU No. 4 Tahun 1971, yang memungkinkan pemilikan satu saham dengan satu suara, pada mulanya pasal 54 menetapkan bahwa pemilik saham hanya mempunyai maksimum enam suara. Perubahan yang kedua kalinya terhadap ketentuan PT dalam KUHD adalah dengan lahirnya UUPT No.1 Tahun 1995. Undang-undang yang baru ini meniadakan berlakunya pasal-pasal perseroan terbatas dalam KUHD. Perubahan ketiga dilakukan pada tahun 2007 dengan lahirnya UUPT No. 40 Tahun 2007 menggantikan UUPT No.1 Tahun 1995. Secara teoritis manfaat ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lapangan hukum perusahaan dalam kaitannya dengan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi pada sebuah perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang dipergunakan adalah perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Pengolahan bahan hukum melalui penalaran hukum ( legal reasoning ) yang logis, sistemik dan runtut. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum yakni interpretasi sistematis dan gramatikal. Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menghasilkan sebagai berikut: pertama , karakteristik tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi menurut UUPT 1995 maupun UUPT 2007 tidak berlaku secara mutlak atau dapat ditembus. Tanggung jawab terbatas pemegang saham ini akan terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Komisaris menjadi bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu: pertama , komisaris melakukan perbuatan melawan hukum dimana komisaris yang mengetahui bahwa perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan suatu perjanjian, namun tetap memberikan persetujuan kepada direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian yang menyebabkan terjadi kerugian yang derita oleh pihak ketiga; kedua , apabila komisaris bersalah atau sengaja atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat direksi; dan ketiga , komisaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahanya jika terjadi suatu kesalahan hukum dengan unsur kesengajaan ataupun kelalaian, karena dalam menjalankan tugasnya, komisaris bersifat kolegial (majelis). Sedangkan direksi, tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab pribadi apabila:
English Abstract
The corporation is one of the most important thing in the modern society since it becomes the center of human activities to meet their daily needs. The existence of corporation has high contribution to the state. It is not only becoming the source of the state revenue especially from the tax but also its function to distribute the manpower. Corporation activities or someone who runs the corporation actually has equivalent word with a merchant or trading activity which runs activities to get profit continuously. Limited corporation (PT) was firstly stated in Article 36 up to article 56 of Commercial Law (KUHD). The term limited corporation in Dutch called Naamloze Vennootschaap (NV). The appointment of PT in commercial law was firstly ammanded by the regulation number 4 year 1971, state gazette which enable the ownership of one share with one vote, the previous of Article 54 appoint that a shareholder has maximum six votes only. The second ammandment to the appointment of limited corporation in commercial law nullified the articles of limited corporation by the issuance of the regulation number 1 year 1995 about limite corporation. The third ammandment was done in 2007 by the issuance of the regulation number 40 year 2007 about limited corporation replacing the regulation number 1 year 1995. Theoretically this research can give contributions to the development of legal science, particularly in corporation law which related to the principles of limited liability of shareholders, commissioners, and board of directors of limited corporation. This research is a normative law that examines both the legal materials of primary, secondary, and tertiary. The approach used is statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Collection techniques of legal materials was done by study of documentation. Processing of legal materials through legal reasoning logical, systematic and orderly fashion. The analytical tool used is the legal interpretation viz systematic and grammatical interpretation. Based on the results of research, can be summed up as follows: first , the characteristics of limited liability of shareholders, board of commissioners and directors under the Company Act in 1995 and 2007 do not prevail in absolute or impenetrable. Limited liability of shareholders will be terminated if things happen: the requirements of the company as a legal entity has not been met, the relevant shareholder either directly or indirectly, with bad faith use of the company for personal gain, shareholders are involved in unlawful acts committed by the company, and shareholders are concerned either directly or indirectly, unlawfully using company property, which resulted in the company to be not enough wealth to pay off company debt. Board of Commissioners to be personally responsible if things happen as follows, namely: first , the commissioners committed acts against the law in which the commissioners are aware that the company is not possible to implement a treaty, but still give approval to the board of directors for and on behalf of the corporation entered into an agreement causing any loss suffered by third parties; second , if the commissioner of guilt or intentional or negligent in performing its duties and functions as a supervisory and advisory board; and third , the commissioner must take responsibility for his mistakes if there is an error of law with the element of premeditation or negligence, because in carrying out its duties, the commissioner is collegial (council). While the directors, that limited liability would turn into a personal responsibility if: first , members of the respective directors guilty or negligent to perform duties and business interests so that the limited liability company experienced bankruptcy or directors do not implement the fiduciary duty to the corporation; second , the directors do not take care of the company carrying out its duties in good faith and full responsibility; third , directors, limited liability corporation conducting the financial statements are not true and/or misleading; fourth , board members did not report ownership of shares by members of the respective directors and/or their families in a limited liability corporation. From the analysis of cases and court decisions which have shown that the application of limited liability turned into a personal responsibility of shareholders, board of commissioners and directors in some cases because the organ is guilty or negligent liability company and has no good faith in performing its duties in company, in addition there are also shareholders, commissioners or directors who use or exploit the company for their own interests. Finally, the authors recommend to: House of Representatives of Indonesia (DPRRI), together with the government to immediately conduct a limited revision of the provisions of Article 3 paragraph (1) UUPT No. 40 of 2007. Limited revision is necessary accountability for not only shareholders who are clearly regulated, but also must manage the accountability board of commissioners and directors.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346/092 2/HAD/p/061103864 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Sep 2011 09:50 |
| Last Modified: | 21 Sep 2011 09:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160931 |
Actions (login required)
 |
View Item |