Sofyan, Tito (2013) Perlindungan Hukum terhadap Pemodal dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perlindungan pemodal merupakan masalah krusial karena banyak ditemukan bukti praktek penyalahgunaan sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif. Selain itu, banyak kasus pasar modal yang muncul seperti saham hilang, kasus IPO ( Initial Public Offering ), short selling , penipuan saham, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Padahal mekanisme perdagangan di pasar modal merupakan kepercayaan, bila kepercayaan itu hilang, maka pasar modal akan runtuh dan berimbas kepada sektor lain, terutama sektor ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. UUPM telah mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap pemodal. Namun demikian, masih ada masalah-masalah yang belum mendapat pengaturan secara proporsional, insinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan perlunya penjelasan lebih lanjut dari norma-norma yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan perlunya pemodal di pasar modal mendapatkan perlindungan hukum, serta mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hak-hak pemodal di pasar modal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang belum memberikan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai konsep hukum yang dapat dikembangkan dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemodal di pasar modal ke depan sehingga dapat memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan hukum nasional Indonesia. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah teori `Kontrak` dari Grotius, teori `Keadilan` dari John Rawls, teori `Perlindungan Hukum` dari Fitzgerald, teori `Utilitas` dari Jeremy Bentham, dan teori ` Social Engineering ` dari Roscoe Pound. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat hukum, dan sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodal merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam aktivitas pasar modal karena dia yang memenuhi kebutuhan tambahan modal bagi emiten, mengembangkan pasar, dan merupakan salah satu stakeholders disamping stakeholders yang lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Namun seringkali hak-hak pemodal ini terabaikan karena kurangnya akses informasi terhadap sumber daya perusahaan dibanding emiten. Oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang dengan emiten, melalui intervensi norma-norma hukum yang sengaja diciptakan oleh negara, sebab perlindungan hukum terhadap pemodal ini tidak cukup dengan mengandalkan aspek norma-norma kebebasan berkontrak semata. Mengenai hubungan antara pemodal dan emiten telah ada pengaturannya di dalam UUPT, termasuk hak-hak mereka, namun itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemodal di pasar modal. Hubungan antara UUPM dengan UUPT merupakan Lex Specialis dengan Lex Generalis . UUPM sebagai Lex Specialis dan UUPT sebagai Lex Generalis , dan seperti diketahui bahwa Lex Specialis dapat berbeda dari ketentuan umum atau Lex Generalis . UUPT telah memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur hak-hak pemodal di dalam UUPM ke depan agar lebih memberikan kepastian hukum, terutama dalam pengaturan ganti rugi, keterbukaan informasi dan ketentuan pidana. Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM saat ini di dalam mengatur pasar modal, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, `Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas`. Dari pendekatan kelembagaan seperti adanya Bapepam, Bursa Efek, LKP, LPP, serta OJK mereka tidak hanya mempunyai kewenangan perdata tetapi juga mempunyai kewenangan publik yakni menjalankan sebagian dari fungsi pemerintahan. Sementara dari pendekatan aktivitas, UUPM memuat pembatasan-pembatasan bagi pihak-pihak tertentu didasarkan pada jiwa dan semangat `persaingan yang sehat`, seperti keharusan adanya transparansi, kewajiban pelaporan, dan larangan-larangan seperti manipulasi pasar, insider trading , penyampaian informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta pengaturan mengenai sanksi baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Konsep yang dapat dikembangkan untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemodal di pasar modal adalah UUPM ke depan perlu memberikan legal frame work yang lebih kuat melalui pengaturan perlindungan hak-hak pemodal dan transparansi informasi yang maksimal terhadap perusahaan-perusahaan yang akan maupun telah go-public , sebagai jaminan adanya kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pemodal melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang mengacu pada prinsip-prinsip OECD 2004 sebagai rujukan norma-norma UUPM; (2) Demutualisasi Bursa Efek, agar lebih meningkatkan transparansi informasi dan kualitas tata kelola bursa sebagai badan usaha (3) Pengembangan sistem pelaporan dan penyajian data secara elektronik; (4) Penguatan kewenangan Bapepam (OJK) sebagai lembaga pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku para pelaku pasar dalam menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.
English Abstract
Protection for investor is the crucial issue because it has been found many evidence of the misuse of company`s resource for extensive period. Moreover, there are also the case of stock lose, case in IPO, short selling, securities fraud, market manipulation, and insider trading. Stock market is about trust, if it lose, the market will collapse and it will affect the other sector, mainly economic sector. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) is one of the legal order to support the development of economy. UUPM have regulate things that very important in activities in security market, especially the regulation of protection for investor. However, there are still problems that have not been regulated proporsionally, insynchronization rule of law, and the needs for further explanation for the existing norm. The purpose of this research is to discuss the problem of the needs of investor to get a legal protection, and to discuss the problem of the right of investor in security market that is not provided legal certainty in Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Furthermore, this research also tried to analyze the law conception problem that can be developed in the legal protection for the rights of investors in security market in the future so that it can contribute to the development of law in Indonesia. The theory that used to analyze the law material in this research is the contract theory from Grotius, justice theory from John Rawls, legal protection theory from Fitzgerald, utility theory from Jeremy Bentham, and social engineering theory from Roscoe Pound. The method that used in this research is normative law research with rule of law approach, philosophy of law, and law history. The result of the research shows that investor is one of the most important element in security market activities because it fulfill the need of additional capital for issuers, develop the market, and one of the stakeholders beside the other stakeholders, that is the issuers, management, commissioner, employee, and creditor. But the rights of investor are oftenly forgotten because of the lack of information towards company`s resources compared to that of issuers. Because of that it needs protection from law that fair and balanced, with the norm of law interference that purposefully made by the state because the legal protection that is not sufficient with just the norm of free contract. Regarding the relationship between the investor and the issuer has regulated in UUPT, including their rights, but it was not enough to give legal protection to investors in the capital market. Relationship between UUPM and UUPT is Lex Specialis with Lex Generalis. UUPM as Lex Specialis and UUPT as Lex Generalis, and as we know that Lex Specialis may differ from the general provisions or Lex Generalis. UUPT has authorized the forming of the Act to regulate the rights of investors in UUPM in the future in order to give more legal certainty, especially in the regulated of compensation, full disclosure and criminal provisions. Because of that, the approach of UUPM in security market can be classified in two, that is the institutional approach and activity approach. The Institutional approach are the existence of Bapepam, Stock Exchange, LKP, LPP, and OJK. They don`t just having in charge of Perdata but also in charge of public authority that run some of the government function. From activity approach, UUPM consist of limitation for certain party based on the spirit of `fair competition`. Such as the necessity of transparency, reporting requirements, and restrictions such as market manipulation, insider trading, misleading information, and the regulation of sanctions in administrative, civil and criminal. The concept that can be developed to increase the protection for investor is to make UUPM give stronger legal framework in the future through the regulation of the protection of investor`s right and maximize the transparency of information for go public company and for company that have not go public yet, as the guarantee of certainty of law that is needed by investor with this step : (1) Make Good Corporate Governance refer to the principle of OECD 2001 as reference for UUPM norm; (2) Demutualization stock market to increase the transparency of information and quality of the management as an entity; (3) The development of reporting system and the disclosure of data electronically; (4) Strengthen Bapepam (OJK) authority as supervisor in supervising the behavior of market player for the organized, fair, and efficient market.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.092 6/SOF/p/061305147 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Jul 2013 10:55 |
| Last Modified: | 17 Jul 2013 10:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160929 |
Actions (login required)
 |
View Item |