Konstruksi Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank

Janisriwati, Sylvia (2010) Konstruksi Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kepailitan merupakan sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan pasal 2 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitornya adalah bank. Akan tetapi Bank Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Bank Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan bank yang bermasalah melalui ketentuan Undang-undang Perbankan yaitu dengan melakukan pencabutan izin usaha dan likuidasi bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach).Tujuan utama penelitian ini adalah menemukan konstruksi hukum yang tepat bagi kepailitan bank. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis adalah teori kewenangan, teori kontrak, teori perlindungan hukum dan kepastian hukum serta teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bukannya tidak dapat dipailitkan akan tetapi untuk dapat dipailitkan membutuhkan itikad baik dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang Kepailitan. Penolakan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank akan bertentangan dengan teori keadilan, prinsip hokum perjanjian yaitu azas kebebasan berkontrak, azas pacta sunt servanda dan azas konsensualisme serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap kesewenang-wenangan yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkannya dan bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan. Undang-undang kepailitan akan lebih memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor termasuk bagi para nasabah penyimpan dana. Indonesia dapat memakai hukum Inggris sebagai pedoman untuk mengatasi bank bermasalah melalui undang-undang kepailitan. Perlunya beberapa perubahan terhadap Undang-undang Kepailitan sehingga dapat diberlakukan terhadap bank yaitu syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit, insolvency test dalam kepailitan bank, kurator dalam kepailitan bank dan upaya hukum bagi kreditor serta sanksi bagi Bank Indonesia.

English Abstract

Bankruptcy is the confiscation of all the wealth of the bankrupt debitor which handled by the trustee under the supervision of supervisor jugde. Undang-undang No. 37/2004 about the bankcruptcy and suspension of payment based on section 2 verse 3 give the authority to Bank Indonesia to apply for the petition of bankruptcy if the debtor is the bank it self. However, Bank Indonesia never applies the petition of bankruptcy to the bank. Bank Indonesia prefers to choose to solve the failing bank based on Undang-undang Perbankan which is to take the license of business and bank liquidation. This research based on the method of normative legal research which has three approaches, that are the statute approach, comparative approach and case approach. The main purpose of this research is to find the appropriate law construction for the bankruptcy of bank. The theory that is used to analize are the theory of authority,the theory of contract, the theory of law protection and legal certainty and the theory of justice. The result of the research shows that bank is able to be bankrupted but it needs good will from Bank Indonesia to run the authority which is based on the bankruptcy act. The rejection of Bank Indonesia to apply the petition of bankruptcy of the bank does not run as well as the law principle and reveals uncertainty of the law. Undang-undang Kepailitan will give more law protection to creditor including to the depositors. Indonesia is able to use the English Law as orientation to solve the failing bank based on Undang-undang Kepailitan. It needs some changes to Undangundang Kepailitan so that it can be used to the bank.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DES/346.082/JAN/k/061101824
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endro Setyobudi
Date Deposited:	22 Sep 2011 14:35
Last Modified:	16 May 2024 01:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160925

Text 061101824.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item