Susanti, DyahOchtorina (2011) Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kerjasama dalam bentuk persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) banyak diminati masyarakat. Minat masyarakat ini disebabkan sampai saat ini sangat mudah untuk membentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap), selain persyaratan yang mudah, mendirikan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) juga tidak perlu memerlukan modal yang besar. Berdasar antusiasme masyarakat terhadap kerjasama dengan bentuk persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) masih kurang terperinci dan menimbulkan konflik norma (antara hukum perdata dengan hukum Islam), menurut peneliti diperlukan suatu pengaturan yang baru untuk membentuk persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang berkeadilan bagi para mitra yang terdapat di dalamnya. Disinilah akad Musyarakah mempunyai peran penting. Akad Musyarakah yang mengandung keadilan, terutama keadilan yang terdapat dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak-pihak di dalamnya. Keadilan ini merupakan nilai yang paling utama yang harus tercermin dalam akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisa, menjelaskan serta mengembangkan konsep perjanjian pembentukan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) berdasar akad Musyarakah yang mengandung asas keadilan. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Maqashid Al-Syari`ah dan teori keadilan sebagai grand theory, dan di dukung oleh teori penormaan hukum Islam dan Stuffenbau theory sebagai middle range theory serta pendapat Paul H. Rubin tentang Hukum dan Ekonomi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal reseach) untuk menganalisis asas keadilan dalam perjanjian berdasar akad Musyarakah pada pembentukan perusahaan dengan menggunakan paradigma berdasar akad Musyarakah pada pembentukan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) dengan menggunakan paradigma hermeneutik dengan pendekatan pelengkap dan pendukungnya, yaitu pendekatan filsafat hukum (legal philosophy approach), pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan (comparatif approach) dan pendekatan sejarah (historical legal approach). Hasil penelitian, ditemukan bahwa asas keadilan dalam pembentukan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) berdasar akad Musyarakah terdapat pada: sifat modal dalam akad Musyarakah, penentuan proporsi keuntungan dan proporsi kerugian dalam akad Musyarakah, keadilan dalam manajemen dan berakhirnya akad Musyarakah. Perbedaan yang sangat mendasar antara persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) konvensional dan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) berdasar akad Musyarakah (yang dalam disertasi ini dinamakan serikat usaha) adalah dalam hal: pembagian proporsi keuntungan. Pada Commanditaire Vennootschap konvensional pembagian keuntungan menggunakan metode acrual basis (keuntungan yang masih akan diterima sudah diperjanjikan di depan). Berbeda dengan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang berdasar akad Musyarakah, proporsi keuntungan menggunakan metode cash basis, yang tidak menjanjikan keuntungan di depan. Pada persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) konvensional, memasukkan keahlian dihitung sebagai modal yang paling sedikit nilainya (pasal 1633 KUHPerdata). Hal demikian sangat berbeda dengan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) berdasar akad Musyarakah yang disebut serikat usaha, mitra yang hanya memasukkan keahlian tidak boleh ditetapkan sebagai pemodal yang paling sedikit nilainya, hal ini merupakan manivestasi dari Maqashid Al-Syari`ah. Pembagian proporsi keuntungan dalam persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) konvensional berdasar pasal 1635 KUHPerdata yang boleh ditanggung salah satu mitra, sangat bertentangan dengan kerjasama dalam persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) berdasar akad Musyarakah, yang melarang memberatkan salah satu mitra dalam menanggung kerugian. Pada perumusan penyusunan pasal-pasal dalam kontrak berdasar hukum Islam, secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: pertama, perumusan pasal-pasal hukum yang berkaitan langsung dengan ketentuan syara` (hukum at-tasyri`). Termasuk dalam kategori adalah pasal-pasal yang memberlakukan rukun dan syarat akad ke dalam perumusan materi kontrak. Kedua, perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan prosedural. Pada penyusunan kontrak, pasal prosedural menurut tentang ketentuan hasil kesepakatan yang menerangkan bagaimana cara untuk menjalankan suatu akad. Perumusan pasal-pasal terkait konsep akad Musyarakah untuk pembentukan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap), harus memiliki format sebagai berikut: bagian pendahuluan akad, bagian isi akad, bagian ketentuan umum. Penggabungan hukum Islam dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) Syari`ah, di mana nilai-nilai Islam masuk menjadi dasar bagi setiap tahap dalam kegiatan operasional dan hukum menjadi `payung` bagi berdirinya sebuah serikat usaha. Sejalan dengan hasil penelitian, pada bagian akhir penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi pada tataran kebijakan, bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dalam upaya memajukan kegiatan bisnis yang berkeadilan, perlu segera dibuat peraturan pembentukan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) Syari`ah yang lebih dengan memasukkan nilai-nilai Islami yang bersifat universal di dalamnya. Mengingat sampai saat ini pengaturan tentang persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal di KUHD. Pada tataran akademik, bagi para peneliti, mahasiswa, dan para dosen disertasi ini masih perlu ditindak lanjuti dengan sebuah penelitian hukum, yang secara khusus meneliti mengenai asas-asas perjanjian dengan konsep syari`ah, mengenai asas kebebasan berkontrak dengan segala pembatasanpembatasannya yang pada akhir membentuk rancang bangun guna bersinergi dengan hasil penelitian ini. Pada tataran praktis, pertama pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai akad Musyarakah yang dapat digunakan para pelaku bisnis untuk mendirikan suatu serikat usaha. Kedua, hendaknya pemerintah juga lebih banyak mensosialosasikan metode non litigasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis, sehingga dalam kontrak bisnis yang ada, para contract drafter dapat mencantumkan klausul non litigasi dalam mengatasi sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak.
English Abstract
The form cooperation based on Commanditaire Vennootschap great demand by our community. The community interest is due to this very easy to establish cooperation in the form Commanditaire Vennotschap in addition to simple requirements, establish Commanditaire Vennootschap require substantial capital. Based on public enthusiasm for cooperation with the form Commanditaire Vennootschap while setting about Commanditaire Vennootschap still less detailed and have norm conflict (between civil law with Islamic law), according to the researchers needed a new arrangement to form Commanditaire Vennootschap with justice for the partners. This is where the Musyarakah contract had and an important rule. Musyarakah contract containing justice, especially justice contained in the contract standart made by the parties. Justice is the most important value that must be reflected in the contract. The purpose of this research is to discover, analyze, explain and develop a draft agreement Commanditaire Vennootschap based on Musyarakah contract, which contains the principle of justice. The theory used to analyze in this research is Maqashid Al-Syari`ah and the grand theory is justice theory, and supported by Stuffenbau Islamic law and theory as well as middle-range theory. This reseach also supported by Paul H. Paul opinions about the law and economics. This research is a normative legal research to analyze the agreement based on the justice principle of fairness in contract Musyarakah to the formation of Commanditaire Vennootschap using the hermeneutic paradigm approach to complementary and supporting, legal philosophy approach, the legislation approach, conceptual approach , comparative approach and historical approach. The result found, that the principle of justice in the establish Commanditaire Vennootschap based on Musyarakah contract, based on: the nature capital in the Musyarakah contract, determining the proportion of profits and the proportion of losess in the Musyarakah contract, fairness in the management and the end cooperation with Musyarakah contract. A very fundamental difference between Commanditaire Vennootschap conventional and Commanditaire Vennootschap based on Musyarakah contract are: sharing proportional advantage. In the conventional Commanditaire Vennootschap profit sharing acrual basis method using base (profits which would be received already agreed in the front) Unlike Commanditaire Venootschap based on Musyarakah contract, the proportion of profit shing using cash basis method, which does not promise benefits in the future. In the Commanditaire Vennootschap conventional, computed expertise include as the least value of capital (article 1633 Civil Code). This is very different from the Commanditaire Vennootschap based on Musyarakah contract, partners should not only include skill set as an investor in at least its value, it is manivestasi of Maqashid Al-Syari`ah. Distribution of the proportion of losses in Commanditaire Vennootschap conventional under 1635 Civil Code which should bear of the partners, in contrast with Commanditaire Vennootschap based on Musyarakah which prohibit incriminate any of the partners in a bear losses. In the formulation of the preparation of the articles in the contract based on Islamic Law, in general can be divided into 2 (two) types, namely: first, formulation of legal provisions that are directly related to the provision Personality (at-tasyri law). Included in this category are articles harmony and giving effect to the terms in the formulation of the material contract. Second, the formulation of the articles relating to the regulation procedural. In preparation of the contract, according to the article procedural provisions of the agreement that explains how to perform a contract. The formulation of the articles related to the formation of the concept of the Commanditaire Vennootschap based on Musyarakah contract shoul have the following format: the introductory part of the contract, the contents of the contract, the general rule. Incorporation of Islamic law and civil law in force in Indonesia which call Commanditaire Vennootschap Syari`ah, where the values of Islam into the basis for every stage in the operational activities and civil law became `umbrella` for the establishment of a Commanditaire Vennootschap. In line with the result of the study, at the end of this research. Researchers give recommendations at the policy level, for the board representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI), in an effort to promote business activity that is fair, needs to be made immediately rule the establishment of Syari`ah Vennootschap Commanditaire more detailed with incorporate Islamic values that are universal. Given the current arrangement about Commanditaire Vennootschap regulated only 3 (three) articles in commercial code. On the academic level, for researchers, student and lecturers of this dissertation is still necessary followed by a study of law, which specifically researching about the principles of the agreement with the concept of Syari`ah, about principle of freedom of contract with all the limitations that eventually form the design and construction in order to synergize with the result this dissertation research. On a practical level, first, the government needs entered into the socialization of Musyarakah contract that can be used by businesses to set up Commanditaire Vennootschap. Second, should government as well as more non litigation methods of disseminating resolve business disputes, so the business contract that exist, the contract drafter to include non litigation clause in resolve the dispute due to default of either party.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.068 2/SUS/p/061103193 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Oct 2011 10:01 |
| Last Modified: | 21 Oct 2011 10:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160920 |
Actions (login required)
 |
View Item |