Arba (2012) Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Hidup (Studi di Nusa Tenggara Barat). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 14 ayat (1) UUPA menugaskan kepada Pemerintah dalam rangka Sosialisme Indonesia, untuk membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat 1 tersebut maka, pemerintah membentuk Undang-Undang 23 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN. RI. Tahun 2007 Nomor 68, TLN Nomor 4725) yang dikenal UUPR. Atas dasar UUPR maka, masing-masing daerah membentuk Perda-perda rencana penataan ruang. Pemerintah Provinsi NTB membentuk Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2010, yang selanjutnya terbentuk pula Perda RTRW Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011, Perda RTRW Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012, dan Perda RTRW Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan Perda RTRW Kabupaten dan Kota lainnya sedang dalam proses. Dengan terbentuknya UUPR dan Perda-perda RTRW tersebut memunculkan problematik-problematik hukum sebagai berikut: 1. Problematik Yuridis yakni sinkronisasi & harmonisasi antara UUPR No. 26 Tahun 2007, Pasal 20 (2); Pasal 22 (1); Pasal 23 (2); Pasal 25 (1 a); & Pasal 28, dengan ketentuan Perda RTRW Provinsi NTB No. 3 Tahun 2010 serta Perda RTRW Kabupaten & Kota se-NTB; 2. Problematik Filosofis, yakni adanya pengaturan RTRW yang tidak mencerminkan prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan hidup dan kemanfaatan; 3. Problematik Yuridis-filosofis yakni adanya RTRW yang tidak mengatur & melindungi hak-hak & kewajiban masyarakat. Berdasarkan problematik-problematik di atas maka, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengkaji dan memahami sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang dengan Perda RTRW se NTB; 2. Untuk mengkaji dan memahami pengaturan RTRW terhadap lingkungan hidup, khususnya prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan hidup dan kemanfaatan dalam Perda RTRW se NTB; 3. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum hak-hak & kewajiban masyarakat dalam Perda-perda RTRW se NTB. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengkajii tentang konsep-konsep, asas-asas dan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analiytical approach). Hasil penelitian setelah dikaji dan dianalisismenunjukan bahwa: 1. Secara yuridis Pembentukan Perda RTRW Provinsi NTB maupun Perda RTRW Kabupaten dan Kota tidak sinkron atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUPR. Hal ini tercermin pada ketentuan-ketentuan Perda RTRW Provinsi NTB. Nomor 3 Tahun 2010 maupun ketentuan Perda RTRW Kabupaten dan Kota se-NTB. Ketidak sesuaian tersebut ditinjau dari aspek yuridis disebabkan terdapatnya beberapa ketentuan UUPR yang tidak dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perda-perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut. Secara filosofis bahwa pembentukan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota mengabaikan prinsip-prinsip hukum umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara sosiologis pembentukan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan RTRW. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah di era otonomi daerah ini dalam membentuk Perda-perdanya lebih berorientasi pada kepentingan urusan otonomi daerahnya masing-masing dari pada kepentingan yang bersifat nasional. Pembentuk Perda-perda tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip, teori-toeri, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang menuntun pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Ego-sektoral dan kepentingan politik lokal serta kekuasaan pemerintah daerah otonomi luas lebih di kedepankan. 2. Secara filosofis, bahwa pengaturan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan, dan prinsip kemanfaatan telah diatur dengan baik di dalam Perda RTRW Provinsi NTB dan Perda RTRW Kabupaten dan Kota, walaupun Perda RTRW Provinsi NTB tidak mengatur rencana RTH dan RTnH untuk wilayah Perkotaan. Perencanaan penataan ruang sangat memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, mengingat bahwa lingkungan hidup sekarang bukan hanya untuk generasi sekarang saja akan tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Namun demikian, Perda-perda RTRW tersebut belum mencerminkan Perda RTRW yang berbasis lingkungan hidup. Perda-perda RTRW tersebut belum mencerminkan dengan baik kriteria-kriteria RTRW yang berbasis lingkungan hidup. Adapun konsepsi kriteria RTRW yang berbasis lingkungan hidup berdasarkan kajian tentang konsepsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) disusun secara sistematis dan terencana, efektif dan efisien, serta konsistensi; (2) sesuai daya dukung ruang dan lingkungan, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia; (3) berpihak kepada masyarakat; dan (4. didasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan, kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum; 3. Pengaturan dan perlindungan hukum hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat telah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila sebagai landasan fundamental dan UUD NRI 1945 sebagai
English Abstract
In Article 14 paragraph (1) UUPA assign to the Government of Indonesia in the framework of Indonesian socialism, to make a general plan of the utilization, designation and use of earth, water and air as well as the natural wealth contained therein. The implementation of the provisions of Article 14 paragraph 1, then the government established the Act Number 23 Year 1992 that further substituted by the Act Number 26 Year 2007 on Spatial Planning (LN. RI. Year 2007 Number 68, TLN Number 4725), that known with UUPR. Based on UUPR, then each regent establishes the Local regulations on spatial plans. The Government of West Nusa Tenggara Province establish the Local Spatial Regulation Number 3 of 2010, which subsequently formed the Spatial regulation of Bima Regency Number 9 Year 2011, Spatial Regulation of West Lombok Regency Number 1 Year 2012, and the Spatial Regulation of Mataram city Number 12 Year 2011, while the local special regulation for the others regency and city are in the process. By established the Spatial Acts (UUPR) and Local Regulation on Regional Spatial Planning (RTRW) raises the problems of law as follows: 1. Juridical Problematic, namely un-synchronization & un-harmonization between UUPR Number 26 Year 2007 and Environmental Management and Protection Acts (UUPPLH) Number 32 Year 2009, particularly the provisions UUPR Article 20 (2), Article 22 (1), Article 23 (2), Article 25 (1 a); and Article 28, the of Local Regulation provisions of West Nusa Tenggara Province RTRW Number 3 Year 2010, and the Local Regulation of regency and City RTRW for all the Province; 2. The Philosophical problematic namely the regulation of RTRW which does not reflect the principles of sustainability, environmental protection and benefits; 3. The Juridical-philosophical problematic that RTRW which does not regulate and protect the rights and obligations of the community. Based on the problematic above, the purpose of this study is: 1. To analyze and understand the synchronization and harmonization of legislation of spatial regulation and legislation of environmental management and protection with a Local regulation of RTRW of all West Nusa Tenggara; 2. To analyze and understand the local regulation of RTRW on the environment, particularly the principle of sustainability, environmental protection and benefit of Local regulation of RTRW of all West Nusa Tenggara; 3. To analyze and understand the legal protection of the rights and obligations of society the local regulation of Local regulation of RTRW in all West Nusa Tenggara Province. The research is a normative study that analyze on the concepts, principles and legislation. The approach used is a normative approach, which consists of regulatory approach (statute approach), conceptual approach, and analytical approach. The results or research showed that: 1. Legally, The West Nusa Tenggara Provincial Regulation of the Spatial plan area Number 3 Year 2010 and the regencies/cities Regulation of the West Nusa Tenggara Province of the Spatial Plan Area are not synchronized or not conformed with the upper superior legal norms i.e. the Spatial Acts (UUPR). Such unsynchronization could be seen from both yuridical, philosophycal and sociological perspective. Yuridically, some provisions of the Spatial Acts (UUPR) are not accomadated and not regulated further within such Provincial and regencies/cities Regulation of the Spatial plan area. Philosophycally, such Provincial and regencies/cities Regulation of the Spatial plan area ignore the general legal principles of regulations establishment. Sociologically, such Provincial and regencies/cities Regulation of the Spatial plan area did not involve or engage society within the establishment of the Spatial plan area. 2. Philosophically, the principles of conservation, sustainability and benefits has been accommodated well within the West Nusa Tenggara Provincial Regulation of the Spatial plan area and the regencies/cities Regulation of the West Nusa Tenggara Province of the Spatial Plan Area eventhough both the opened green space and the non-opened green space for cities areas are not accomodated or regulated in the West Nusa Tenggara Provincial Regulation of the Spatial plan area. The Spatial planning area accomodates the principles of protection and environmental management comprehensively, by taking into account that todays environment is notonly for todays generation but also for the next/future generation. Meanwhile, the Local Regulations of RTRW is not indicated that the regulation of RTRW base of environment. The criteria conception of RTRW base on environment according to the conception of the environment protection and management, so it can be designed as follows: (1) To be designed systematically and programmed, effective and efficient as well as consistently. (2) As suitable with supporting of space and environment, as well as of the natural resources and human resources; (3) Accordance to the society; and (4) base on the principle of preservation and sustainable, utility, transference, fairness, and legal certainty. 3. The regulation and protection of the rights and obligations of individuals and communities in the management and utilization of space, natural resources and the environment is set up clearly, both the Qur an as the basis o
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.045/ARB/r/061303578 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 04 Jul 2013 16:03 |
| Last Modified: | 04 Jul 2013 16:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160912 |
Actions (login required)
 |
View Item |