Muliawan, JarotWidya (2014) Pengaturan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Oleh Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kajian Politik Hukum Agraria). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar Belakangdari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Prp.Tahun 1960Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik PerseoranganWarga Negara Belanda (untuk selanjutnya disebut UU No. 3 Prp. Tahun1960). Undang-undang tersebutbelum bisa dilaksanakan secara optimal, bahkan menjadi banyak permasalahan dan harus diselesaikan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini yakni aspek filsafati, yuridis dan sosiologis. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1).Apakah pada saat ini Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda benda Tetap Milik Perorangan Warga Negara Belanda masih mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan? (2). Bagaimana implikasi hokum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda benda Tetap Milik Perorangan Warga Negara Belanda? (3). Bagaimana pengaturan penguasaan dan pemilikan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi rakyat? Metode Penelitian: Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: (1) pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach). (2) pendekatan Sejarah (Historical Approacht), (3) pendekataan konseptual (Conceptual Approacht). (4) Pendekatankasus (case approach). Jenis Bahan Hukum : Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik analisis bahan hukum Semua bahan hokum baik primer, sekunder, tersier yang di peroleh melalui studi dokumen akan di inventarisasi dan di identifikasi untuk sel anjutnyadianalisisdengan interpretasi gramatikal suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi sistematis bertitik tolak dari sistem aturan hukum mengartikan suatu ketentuan hukum. Letak kekuatan dari analisis ini adalah pada penalaran hukumnya yang bertumpupadapositivitas, koherensidannilainilai keadilan. HasilPenelitian:(1) Undang-Undang No. 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan warga Negara Belanda pada saat ini tidak mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.(2) Implikasihukum yang Ditimbulkan dari pengaturan penguasaan atas benda benda tetap milik perseorangan warga negara Beland adalah: (a)Terseraknya Obyek P3MB diseluruh Indonesia. (b) Permohonan tanah obyek P3MB yang sentralistik menyebabkan lamanya proses memperoleh tanah obyekP3MB, sehingga StandarPelayanan Pertanahan(penyelesaian permohonan P3MB) menurut PeraturanKepala Badan Pertanahan nasional No. 1 Tahun2010 yang memberikan batasan jangka waktu penyelesaianselama 145 (seratus empat puluh lima) hari tidak terpenuhi. (3) Pengaturan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda kedepan memperhatikan Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition : Perolehan Tanah P3MB untuk subyek hukum antara lain memuat: (a) Pada aspek Perizinan: Permohonan untuk memperoleh benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda yang semula diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi selaku Ketua P3MB diganti menjadi diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selaku Ketua P3MB. (b) Pada aspek Penguasaan Tanah: Keputusan pemberian hak atas tanah dahulu disebut sebagai peta 7 dapat dirumuskan rancangan draft sebagai berikut: `Pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk mengambil Keputusan Perintah Penaksiran benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda, dan Keputusan Pemberian Hak atas tanahnya`.(c) Pada aspek Sertifikasi Tanah: Tetap menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Rekomendasi: pertama : Mengganti/mencabut Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 1961 tentangPedomanPelaksanaanpasal 4 dan 5 Undang- Undang Nomor 3Prp 1960.Kedua : Undang-Undang tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang baru memberikan kewenangan mandat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan rumusan sebagai berikut: `Pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk mengambil Keputusan Perintah Penaksiran benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda, dan Keputusan Pemberian Hak atas tanahnya`.Ketiga : Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang baru, antara lain memuat materi: `Pelaksanaan Undang-undang ini berlaku efektif selambat lambatnya 2 (dua) tahun setelah kegiatan inventarisasi data P3MB selesai dilakukan dan dituangkan dalam bentuk Penetapan Pemerintah Republik Indonesia`.Keempat : Melalui 3 In 1 In The Land Acquisition : Perolehan Tanah P3MB untuk subyek hukum dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengurusan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda.
English Abstract
Background of this study is Act No. 3 Prp. About 1960 about Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens (hereinafter referred to Act no. 3 Prp. Year 1960). The law can not be implemented optimally, and even into many problems to be solved. There are several things that lies behind the author to undertake the study which aspects of philosophical, juridical and sociological. Based on the background of the problem is formulated as follows: (1) Does at this time Act No. 3 Prp. 1960 about Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens still reflect a sense of fairness, certainty and expediency? (2) What about the legal implications of the entry into force of Act No. 3 Prp. 1960 about Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens? (3) How the settings about Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens which reflects a sense of fairness, certainty, and the benefit of the people? Research Methods: normative juridical. The approach used in this study: (1) Statute Approach. (2) Historical Approach, (3) Conceptual Approach. (4) case approach. Legal Material Type: Primary, Secondary and Tertiary. All materials analysis techniques law legal materials both primary, secondary, tertiary obtained through the study of documents will be inventoried and identified for further analysis with a grammatical interpretation of the phrase in everyday language or the language of law and systematic interpretation of the starting point defines a system of rule of law provisions of the law. Where the strength of this analysis is the legal reasoning which is based on positivity, coherence and fairness values . Results: (1) Act No. 3 Prp. 1960 About Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens at this time does not reflect fairness, certainty and expediency. (2) The legal implications arising from Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens are: (a) scattering object P3MB throughout Indonesia (b) Application of land object P3MB centralized causes the length of the process to acquire land P3MB object, so the Standard Service Land (settlement request P3MB) according to the National Land Agency Regulation No. 1 of 2010 which imposes limits during the settlement period of 145 (one hundred and forty-five) days are not met (3) Setting Bodies Fixed Tenure Owned Individual Citizen Netherlands fore attention concept 3 In 1 In The Land Acquisition : Land Acquisition P3MB for legal subjects shall include : ( a) In the aspect of Licensing : Application for Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens which was originally submitted to the National Land Agency of the Republic of Indonesia through the Head Office of the Provincial National Land Agency as Chairman P3MB changed to be submitted to the National Land Agency of the Republic of Indonesia, through the Head of District Land Office / City as Chairman P3MB . (b) In the aspect of Land Tenure : The decision to grant land rights formerly referred to as map 7 d raft plan can be formulated as follows : ` The government in this case the National Land Agency of the Republic of Indonesia may assign to the Head Office of the Provincial National Land Agency to take Command Decision assessment Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens, and Decision Granting Rights to land `. (c) In the aspect of Land Certification : Keep the authority of the Head of District Land Office / City. Recommendations: First: Replacing/revoked Act No. 3 Prp. Year 1960 About Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens along with the Indonesian Government Regulation No. 223 of 1961 on Guidelines for the Implementation of Article 4 and 5 Law No. 3 Prp 1960. Second : Law on Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens The new grant authority mandate of the National Land Agency of the Republic of Indonesia to the Head of the Regional Office of the National Land Agency province with the following formula : `The government in this case the National Land Agency of the Republic of Indonesia may assign to the Head Office of the Provincial National Land Agency to take Assessment Command Decision fixed objects owned by a Dutch individual , and Decision Granting Rights to land`. Third : In the transitional provisions Law on Arrangements Control Fixed Items Owned By The Dutch Individual Citizens new material shall include: `The implementation of this Act shall be effective no later than 2 (two) years after the inventory is completed and the data P3MB forth in the Stipulation form the Republic of Indonesia`. Fourth : Through 3 In 1 In The Land Acquisition : Land Acquisition P3MB for legal subjects can be used as guidelines for the conduct of the public service Arrangements Co
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.043 2/MUL/p/061402201 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 29 Apr 2014 11:57 |
| Last Modified: | 29 Apr 2014 11:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160909 |
Actions (login required)
 |
View Item |