Hasibuan, Nella (2012) Perjanjian Nominee yang Dibuat untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Banyak warga negara asing yang menguasai tanah hak milik warga negara Indonesia melalui warga negara Indonesia sendiri yang dilakukan melalui pembuatan perjanjian Nominee dan dilaksanakan di hadapan Notaris. Dalam penulisan ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian nominee atas penguasaan tanah hak milik oleh warga negara asing? Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan sengketa perjanjian nominee? Bagaimana konstruksi perjanjian nominee atas penguasaan tanah hak milik oleh warga negara asing sesuai dengan sistem hukum pertanahan Indonesia? Tujuan umum penelitian adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dan tujuan khususnya memberikan pemahaman dan jalan keluar berupa perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan perjanjian nominee atas penguasaan tanah hak milik warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang tidak melanggar hukum. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah bahan pengetahuan dan khasanah ilmu hukum lebih khususnya perkembangan hukum perdata di Indonesia, juga bagi para akademis dan peneliti hukum, khusus tentang hukum perjanjian dan lebih khusus lagi Perjanjian Nominee. Manfaat praktisnya adalah bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan perjanjian Nominee, juga memperdalam pengetahuan hukum perdata, khususnya Perjanjian Nominee bagi Pihak-Pihak yang terlibat, Notaris dan mahasiswa. Kerangka Teoritik dan Konseptual yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah Perjanjian atau Kontrak, Itikad Baik, Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah, Hak Milik, Hak Pakai dan Tujuan Hukum, yang diperoleh melalui perundang-undangan dan buku-buku yang keseluruhannya mengenai perjanjian dan penguasaan tanah. Kemudian Nominee dan Perjanjian Nominee yang diperoleh dari buku-buku asing, makalah-makalah asing yang keseluruhannya mengenai nominee dan perjanjian nominee, yang kemudian dikaji dengan jenis penelitian hukum normatif karena adanya kekosongan hukum . Adapun bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa pengumpulan bahan melalui card system yang dianalisis secara diskriftif kualitatif. Dalam Penguasaan hak atas tanah dijelaskan bahwa ada 2 jenis penguasaan yakni penguasaan juridis dan fisik. Dalam penguasaan juridis nama yang menguasai terdaftar dalam sertifikat tanah misalnya hak milik dan hak guna bangunan, sedangkan dalan penguasaan fisik nama yang menguasai tidak terdaftar dalam sertifikat tanah misalnya hak sewa. Kemudian dijelaskan mengenai hak warga negara asing atas tanah bahwa warga negara asing hanya boleh menguasai tanah dengan hak pakai dan hak sewa untuk jangka waktu yang sudah ditentukan baginya. Sebagai perbandingan bagi hukum pertanahan di Indonesia maka perlu dijelaskan selintas mengenai hukum pertanahan di Inggris. Bahwa segala jenis tanah di Inggris dapat dikuasai oleh siapapun tidak terkecuali, tidak ada ketentuan tentang larangan bagi warga negara asing untuk menguasai tanah di Inggris. Demikian pula dengan perjanjian nominee di Inggris, boleh dilaksanakan atas objek tanah jenis apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada di Inggris karena hukum tanah Inggris memperbolehkan warga negara asing untuk memiliki tanah hak milik di Inggris. Mengenai perjanjian nominee di Indonesia, sampai saat ini masih banyak dibuat dengan cara pembuatan perjanjian utama dan perjanjian ikutannya dengan minimal jumlah perjanjian 2 buah akta perjanjian, misalnya pernyataan dan sewa-menyewa dan sebagainya yang variasi perjanjiannya dapat berbeda-beda tergantung pada persetujuan para pihak. Dalam membuat perjanjian nominee, Notaris bertindak berdasarkan kewenangan, kewajiban Notaris, syarat-syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak, dalam memberikan bantuan perbuatan hukum para pihak dan membuatkan akta selama pembuatan tersebut benar diinginkan oleh para pihak, bahwa pembuatan tersebut diinginkan oleh warga negara asing dan warga negara negara Indonesia untuk dibuatkan perjanjian Nominee, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 15 Angka (1) dan Pasal 16 Angka (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kekuatan hukum perjanjian nominee dapat dilihat dari terpenuhinya atau tidaknya syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan itikad baik pada tahap pembentukan kontrak, negosiasi dan penandatanagan perjanjian nominee tersebut. Dalam studi kasus perjanjian nominee, Mahkamah Agung memutuskan bahwa warga negara asing tidak berhak menguasai tanah hak milik secara juridis, karena itu perjanjian nominee tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undan
English Abstract
Many foreigners have controls the freehold land rights owned by an Indonesian citizenship through an Indonesian citizen by making the nominee agreement at front of the Notary. In this legal research the issues were discussed on how the nominee agreement`s legal force over freehold land holding by foreigner? How the legal considerations of Judge on the decision over the dispute of nominee agreement? How the construction of the nominee agreement on land ownership by foreigner accordance to national land law system of Indonesia? The general aim of the research is to develop the legal science, especially in contract law and specifically provides the understanding and the way out to improve the legislation that exist regarding to nominee agreement over land of freehold control by foreigners which are not breaking the Indonesian law. Theoretical benefits of this research is to increase knowledge of materials legal science specially in Private law of Indonesia, as well as for academics and legal researchers, specifically about the legal agreements and more specific the nominee agreement. Benefits of those is to benefit the community when facing and solving problems in nominee agreements, as well as deepen the knowledge of civil law, agreement law specialty the nominee Agreement for the Party involved, Notary and student. Theoreticals and conceptuals framework used to discuss the problems in this research are the Agreement or Contract, the Good Faith, the Rights of Land Tenure, the freehold Rights, the Right to Use and the Legal Porpuse, obtained from a variety legislation, books and papers that content the agreement and mastery of land. Than the nominee and nominee agreement obtained from abroad books, papers that contents the nominee and nominee agreement, which was then examined with the normative legal research of the legal vacuum. As for sources of legal materials needed are of primary legal materials, secondary and tertiary likes the collection of materials through the card system with descriptive analyzed qualitatively. In the Tenure of land rights was explained that there are two types of mastery of land, the juridical and physical mastery. In the master control juridical the owner`s name listed in the certificate of land such as freehold and building use, while the role in the physical mastery of the owner`s name is not listed in the certificate of such land lease rights.Then about the rights of foreigner over the land it rule that foreigner can only master land with the use rights and lease rights for a specified time for foreigner. As the comparison for land law in Indonesia, here also explained limitedly about land law in England. Regarding the land in England determined that the land in the England can be own by anyone no exception, there is no provision prohibition for foreigner to own any legal tittle of the land in England. Similarly, the nominee agreements in England, may be implemented on any ground object or land as long as not againts to any law that already exist because their land law allowed foreigner to owned freehold land in England. Regarding the nominee agreements in Indonesia, is still a lot made with of minimum of 2 of the deeds with contents as follow: the main agreement and the following agreement, as example are the statement and the lease agreement excetra which the variation could be differently depend on the agreement of both parties. When making the nominee agreement, Notary act based on the principles of the authority and obligation of Notary, the legalize of the agreement and freedom of contrct, Notary will make the deed as long its requested by parties or by foreigner and citizens of Indonesia, as is also ruled by Chapter 1 Number 1, Chapter 15 Number (1) and Chapter 16 Number (1) letter b of the Indonesian Regulation Number 30 Year 2004 of Notary`s Position. The legal force of Nominee agreements can be seen from the fulfillment of whether or not the terms and validity of a treaty as ruled in Chapter 1320 of Private Law and good faith both on all level contracts formation include negotiation and when signs the nominee agreement. In the case study of nominee agreement, the Supreme Court was decided that foreigners are not entitled to own freehold rights of land, therefore the nominee agreement has no legal force because has contrary to the Indonesian Agrarian Law Number 5 Year 1960. There should be a nominee agreement`s construction in accordance with the Indonesia land law that manage nominee agreement does not violate the land law, but given a legal force to reach the meaning of the legal porpuse. The research conclusion are that the nominee agreement made so far was contrary to the land law of Indonesia, especially Article 26 Number (2) of UUPA. If dispute against the nominee agreement then can be resolved in peace and justice. The nominee agreement must be reconstructured so will be in accordance with the land law of Indonesia. Mainly this dissertation is to contribute of thoughts about nominee agreement which does not against the good faith of agreement law and nasionality of freehold land in Indonesia. Suggestion in this research are that Government will issued the nominee agreement`s regulations and for the Notary when making the nominee agreement must be comply the Article 26 Number (2) of UUPA.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.043 2/HAS/p/061200963 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Sep 2012 11:40 |
| Last Modified: | 07 Sep 2012 11:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160906 |
Actions (login required)
 |
View Item |