Sudaryanto, Agus (2011) Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak (Dalam Perspektif Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Studi ini bertujuan untuk: 1) memahami dan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlakuan terhadap anak yang terlibat tindak pidana pornografi, 2). memahami dan menganalisis Harmonisasi Kebijakan Kriminal terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan Undang-Undang yang mengatur anak, dan 3). memperoleh kejelasan dan menemukan Model Perlindungan yang tepat untuk diterapkan dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak anak yang terlibat tindak pidana pornografi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum-normative ( legal research ). Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis yang menghasilkan kesimpulan : (1) Pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlakuan terhadap anak yang terlibat tindak pidana pornografi terdiri dari pertimbangan dari perspektif yuridis, meliputi pertimbangan terhadap kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perlindungan anak dari pengaruh pornografi, pertimbangan aspek moral dan pertimbangan aspek faktual, dan pertimbangan kebijakan global. Sedangkan dalam perspektif non-yuridis, meliputi pertimbangan terhadap aspek sosiologis, pertimbangan terhadap aspek psikologis dan pertimbangan terhadap aspek kriminologis; (2) Harmonisasi kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menitikberatkan pada harmonisisi pengaturan hak-hak anak dan upaya perlindungan anak, namun orientasi yang dijadikan politik hukum dalam mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menempatkan anak dalam kedudukan sebagai korban, sementara pada perundang-undangan yang lain menempatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. (3). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan Anak hanya menempatkan anak sebagai korban tindak pidana pornografi, namun demikian secara factual terdapat kemungkinan anak dapat berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana pornografi. Maka terdapat Model Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pornografi dan Model Perlindungan bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pornografi.
English Abstract
This study aims to: 1) understand and explain the considerations in formulating a policy which involved the treatment of child pornography a crime, 2). understand and analyze the Criminal Policy Harmonization of criminal acts involving child pornography in Law No.. 44 Year 2008 on Pornography, by an Act to regulate the child, and 3). gain clarity and find the right model for the protection applied in the implementation guarantees the rights of child pornography a crime involved. To achieve these goals, then in this study used types of legal-normative research (legal research). By using the approach to legislation, conceptual approach, and comparative approach. For legal material collected then analyzed by juridical qualitative analysis. The results which have been obtained and analyzed to produce conclusions: (1) consideration in formulating the treatment of child pornography a crime involved consists of consideration of the juridical perspective, including consideration of national policy as set forth in Rule Legislation that governs the protection of children from the influence of pornography, the consideration of moral aspects and aspects of the factual considerations, and global policy considerations. While in a non-juridical perspective, including consideration of the sociological aspects, consideration of psychological aspects and the consideration of aspects kriminologis, (2) Harmonization of criminal policy on criminal acts involving child pornography in Law No.. 44 Year 2008 on Pornography in the Criminal Code, Law No. 4 Year 1979 on Child Welfare, Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Court, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, Law No. 23 Year 2002 concerning the Protection Children, and Law Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. Focuses on setting harmonisisi child rights and child protection efforts, but the orientation is used as a political law in regulating the protection of children in Act No.. 44 of 2008 concerning child pornography placing in position as a victim, while at other legislation that puts children either as victims or as perpetrators of crime. (3). Criminal policy against criminal acts involving child pornography simply place the child pornography as a crime victim, the factual and yet there is a possibility the child can be located as criminal pornography. So there are models for the Protection of Victims of Crime Child Pornography and Protection Model for Child Pornography Crime Perpetrators.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/345.08/SUD/k/061200961 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.08 Juvenile procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 22 May 2014 15:14 |
| Last Modified: | 22 May 2014 15:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160897 |
Actions (login required)
 |
View Item |