Kebijakan Formulasi Pengaturan Ketentuan Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Setryorini, Erny Herlin (2015) Kebijakan Formulasi Pengaturan Ketentuan Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945). Dalam proses tumbuh kembang, ada kalanya anak-anak terlibat dalam masalah hukum, diantaranya adalah melakukan tindak pidana. Diversi diakui secara internasional sebagai cara penyelesaian perkara anak yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak karena dapat menghindarkan anak dari stigma sebagai akibat proses peradilan pidana anak. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak dilaksanakan di luar dan di dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan negeri. Pelaksanaan diversi di dalam sistem peradilan pidana anak akan menimbulkan stigma sehingga kesejahteraan anak tidak tercapai. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child). Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertuang dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Anak, diantaranya bertujuan akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (a) bagaimana dasar filosofi kebijakan formulasi pengaturan ketentuan pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak ? (b) Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan ketentuan pelaksanaan diversi yang mencerminkan prinsip perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang ? Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah : 1) mengkaji, menguji, dan menganalisis serta menemukan bagaimana dasar filosofi kebijakan formulasi pengaturan ketentuan pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak di vi masa yang akan datang dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak; 2) mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan formulasi pengaturan ketentuan pelaksanaan diversi yang mencerminkan prinsip perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang. Kerangka dasar teoritis meliputi, teori perlindungan HAM, teori perlindungan anak, teori keadilan, teori labeling, dan teori kebijakan formulasi. Adapun kerangka konsep penelitian dalam disertasi ini meliputi konsep kebijakan formulasi, konsep diversi, konsep sistem peradilan pidana anak, konsep perlindungan anak, dan konsep kesejahteraan anak. Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), studi dokumen, dan pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil penelitian pertama, bahwa dasar filosofi beberapa ketentuan internasional, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dasar filosofi pendapat para ahli hukum tentang peradilan anak yang mengandung asas persamaan hak, asas keadilan, asas bebas dari rasa takut, asas perlindungan, asas kesejahteraan, dan aturan diterapkan sesuai budaya negara serta asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dapat digunakan sebagai konsep dasar filosofi kebijakan formulasi pengaturan ketentuan pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak. Hasil penelitian kedua, bahwa beberapa ketentuan internasional, peraturan perundang-undangan negara bagian Australia, kondisi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di lokasi penelitian, dan mekanisme pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan anak di beberapa negara bagian Australia dapat dijadikan konsep kebijakan formulasi pengaturan ketentuan pelaksanaan diversi yang mencerminkan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang. Pengaturan ketentuan pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana di masa yang akan datang seyogyanya dilakukan pembaharuan (legal reform). Penulis mengajukan suatu konsep untuk di masa yang akan datang (ius constituendum) pengaturan norma pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak, yang didasarkan pada : a) ketentuan yuridis, seperti dasar filosofi beberapa ketentuan internasional, ketentuan-ketentuan internasional, peraturan perundang-undangan di negara-negara bagian Australia, UU Perlindungan Anak, dan UU Kesejahteraan Anak; b) teori perlindungan HAM menurut Marzuki Darusman dan Muladi, teori perlindungan anak menurut Hadi Supeno, teori keadilan `justice as fairness` menurut John Rawls, dan teori labeling menurut Lemert serta reintegratif shamming menurut Braitwait; c) pertimbangan sosiologis; dan d) filosofi Pancasila. Adapun konsep yang diajukan oleh penulis dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: vii a) Yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan diversi di luar sistem peradilan pidana anak adalah polisi, karenanya penuntut umum dan hakim dikeluarkan dari kewajiban untuk melaksanakan diversi; b) Diversi dilaksanakan untuk anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; c) Jenis-jenis tindak pidana yang dapat ditangani dengan pelaksanaan diversi adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun; d) diversi dilaksanakan dengan teguran/peringatan (informal), peringatan (formal), dan musyawarah keluarga (family conferencing).

English Abstract

Children are an integral part of human survival and the survival of a nation. With this important role of the child, then the child rights has expressly stated in the Constitution, that every child has the right to live, grow and develop, and is entitled to protection from violence and discrimination (Article 28 B (2) of the Constitution of the Unitary Republic of Indonesia 1945). In the growth process, there are times when children are involved in legal matters, such as committing a crime. Diversion is recognized internationally as a way of settling disputes children who can provide legal protection to children because it can prevent children from stigma as a result of juvenile criminal justice process. Diversion regulated in Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, however diversion provided for in Article 7 paragraph (1) of the Children SPP carried out and in the criminal justice system of children, which is carried out by investigators, prosecutors, and district court judges. Implementation of diversion in the criminal justice system so that the child will stigmatizing the child`s welfare is not reached. Children`s rights are part of human rights set forth in the United Nations Convention on the Rights of the Child, and the Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child). The protection of children in conflict with the law set out in the Standard Minimum Rules of the United Nations Concerning the Administration of Juvenile Justice, among other aims will prioritize the welfare of the child and will ensure that any reaction to the law of child offenders will always be commensurate with the circumstances of both the offenders law or legal violation. Problems in this study are: (a) how the basic philosophy of setting provisions for the implementation of policy formulation diversion outside the criminal justice system in the future in the context of child protection and welfare of children? (b) What provisions for the implementation of policy formulation diversion arrangements that reflect the principles of the protection and welfare of children in conflict with the law in the future ? The aim of research in this dissertation are: 1) examine, test, and analyze and discover how the basic philosophy of setting provisions for the implementation of policy formulation diversion outside the criminal justice system in the future in the context of child protection and welfare of children; 2) examine and analyze how policy formulation diversion arrangements that reflect the ix provisions of the implementation of the principle of the protection and welfare of children in conflict with the law in the future. Basic theoretical framework covers, the theory of human rights protection, child protection theory, equity theory, labeling theory, and the theory of policy formulation. The conceptual framework of research in this dissertation includes the concept of policy formulation, the concept of diversion, the concept of juvenile criminal justice system, the concept of child protection and child welfare concept. This dissertation research is normative legal research, which is done by examining the library materials, which are also known as secondary data and legal research literature. So the approach taken is to approach the law (statute approach), the study documents, and comparative approaches or comparison (comparative approach). Based on the results of the study can be summarized as follows: The results of the first study, that the basic philosophy of some provisions, the provisions of national legislation, and the basic philosophy of the opinions of jurists on juvenile justice which contains the principle of equality, fairness, the principle of freedom from fear, the principle of the protection, welfare principles, rules are applied in accordance culture of the country, and the best interest of the child principle can be used as the basic concept of the philosophy of policy formulation diversion implementing provisions setting out the criminal justice system in the future in the context of child protection and child welfare. The results of the second study, that some provisions, the legislation states of Australia, the conditions of handling children in conflict with the law in the study area, and implementation mechanism diversion outside the criminal justice system in some states children Australia can be used as the concept of policy formulation diversion arrangements that reflect the provisions of the implementation of the principle of the protection and welfare of children in conflict with the law in the future that will come. Setting provisions for the implementation of diversion outside the criminal justice system in the future should be reform (legal reform). The author proposes a concept for the future (ius constituendum) setting norms implementation of diversion outside the criminal justice system of children, which is based on: a) the juridical provisions, such as the basic philosophy of some provisions, international regulations, legislation in the states of Australia, the Child Protection Act, and the Child Welfare Act; b) the theory of human rights protection by Marzuki and Muladi, theories of child protection according to Hadi Supeno, equity theory `justice as fairness` by John Rawls, and labeling theory by Lemert and reintegratif shamming by Braitwait; c) sociological considerations; and d) the philosophy of Pancasila. The concept proposed by the author in order x to reform Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children in the future are as follows: a) Who has the obligation to carry out the diversion of juvenile criminal justice system is the police, prosecutors and judges therefore excluded from the obligation to implement diversion; b) Diversion conducted for children who first committed the crime; c) The types of offenses dealt with the implementation of diversion is a criminal offense that carries a minimum sentence under the 7 (seven) years; d) diversion carried out with a warning, caution, and family conferencing.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DES/345.08/SET/k/061502327
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.08 Juvenile procedure and courts
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Samsul Arifin
Date Deposited:	13 Apr 2015 10:49
Last Modified:	13 Apr 2022 04:05
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160896

Text Erny Herlin Setyorini,.pdf Download (8MB)

Actions (login required)

View Item