Sepud, IMade (2013) Kebijakan Legislatif tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Disertasi ini merupakan penelitian tentang kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif ini membahas tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana kebijakan legislatif terhadap perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi? 2) Bagaimanakah aplikasi diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia? Serta 3) Bagaimana diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia di masa datang? Teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah : grand theory terdiri dari: teori perlindungan hak asasi manusia, teori perlindungan anak dan teori restoratif justice, sedangkan yang merupakan middle theory terdiri dari: teori kebijakan hukum pidana, applied theory terdiri dari: teori pidana dan pemidanaan, teori diversi, teori double track system . Berdasarkan atas analisis kajian dari ketiga permasalahan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Kebijakan legislatif terhadap perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diformulasikan dalam sistem hukum materiel anak, dalam sistem hukum formal anak dan dalam sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Kedua, Aplikasi diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti : menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Ketiga, Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di masa dating adalah: perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban serta pemberian ganti rugi kepada korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan untuk dididik oleh orang tuanya. Diversi yang lain, yaitu: anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, negara, maupun oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan para pemerhati perlindungan anak. Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu : 1) Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang diversi, maka penyidik, penuntut umum dan hakim anak, harus mengupayakan diversi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, untuk menghindarkan dan menjatuhkan anak dari proses peradilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak, 2) Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigmatisasi negatif, perlindungan pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, serta 3) Segera dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Oleh karena persyaratan itu adalah amanat Undang-undang maka peraturan pelaksanaannya harus sudah ditetapkan paling lambat 30 Juli 2013 substansi dari peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang diversi seyogyanya mengatur tentang keikutsertaan komisi perlindungan anak sejak saat penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara anak di depan sidang pengadilan.
English Abstract
This dissertation explored the legislative policy on the legal protection for the children facing with the law in the criminal judicature system applied to children though diversion. This study was conducted using normative legal research method and discussed three problems; they are: (1) what was the legislative policy on the legal protection for the children facing the law in the criminal judicature system applied to children through diversion like; (2) how the diversion was implemented to give the warranty of legal protection for the children facing the law in the criminal judicature applied to Indonesian children; (3) what accurate model diversion would be applied to the children facing the law in the criminal judicature system applied to Indonesian children in the future? The theories used in the present study as the bases of analysis were the theory of protection of human rights, the theory of protection of children and the theory of restorative justice. They are all included in the grand theory. In addition, the middle theories which include the theory of criminal policy and the theory of policy of criminal law, and applied theories which include the theory of the system of criminal judicature, the theory of criminal and condemnation, the theory of diversion, and the theory of double track system were also used. Based on the analysis of the problems formulated above, it was found that first the legislative policy of legal protection for the children facing the law in the system of criminal judicature applied to children through diversion was implemented by formulating it in the system of the material law applied to children, in the system of formal law applied to children, and in the system of the implementation of criminal legal sanction applied to children. Second, the implementation of diversion to give the legal warranty to the children facing the law in the system of criminal judicature applied to Indonesian children was actually useful; it could avoid children from stigma, the peace made by the doer and the victim could reduce the cases listed in the court, meaning that the state would spend less on carrying out the system of criminal judicature. Third, one of the accurate model diversions applied to the children facing the law in the system of criminal judicature applied to Indonesian children in the future was the peace made between the children facing the law and the victim. The next model was giving compensation to the victim, the children facing the law were returned to be educated by their parents. The other model was the children facing the law were sent to either educational institutions or educational institutions sponsored by the government, the state or societal institutions and the observers of education for children. Based on the conclusions described above, it is recommended that 1) the system of criminal judicature applied to children in Indonesia should be renewed by formulating the diversion in the system of material criminal law applied to children, and immediately applying it ; the formal legal system applied to children and the legal system of the implementation of criminal legal sanction applied to children; 2) it is necessary for the government to establish institutions which are responsible for handling the programs of diversion supported by : the law upholder, the government, non government organization and the observer of the protection for children; 3) illumination on diversion is highly needed by the society; in addition, it needs to be immediately done so that people will understand the idea of diversion in carrying out the system of criminal judicature applied to children; 4) it is necessary to give training courses to the law upholder on the implementation of the idea of diversion so that it can be accurately applied to the naughty children; 5) it is necessary for the investigating officer for children, the general prosecutor for children and the judge for children to have the same perception of what will be the best for children when implementing the system of criminal judicature applied to children. This is intended to avoid the negative sociological effect, and the psychological negative effect and to avoid what obstructs the implementation of diversion applied to children; 7) it is necessary to conduct further research exploring the types of the programs of diversion which are proper to children in the system of criminal judicature applied to Indonesian children.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/345.08/SEP/k/061305149 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.08 Juvenile procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 16 Jul 2013 11:18 |
| Last Modified: | 16 Jul 2013 11:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160895 |
Actions (login required)
 |
View Item |