Yurizal (2013) Reformulasi Kewenangan POLRI dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan mempunyai kekayaan yang melimpah di dalam kandungan bumi pertiwi. Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kekayaan sumber daya alam yang berbunyi `Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat`. Penyidik POLRI berwenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup. Kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh PPNS. Kewenangan melakukan penyidikan oleh POLRI dan PPNS juga termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan dalam KUHAP pada saat berkas acara pemeriksaan atas suatu tindak pidana akan dilimpahkan ke penuntut umum, harus melalui penyidik POLRI terlebih dahulu namun pada kenyataannya pada Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPNS dapat melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) langsung ke penuntut umum tanpa melalui penyidik POLRI dan cukup hanya dengan memberitahu kepada penyidik POLRI. Mencermati fenomena ini, terkait dengan kewenangan penyidikan baik bagi Penyidik POLRI bagi PPNS dapat menimbulkan adanya inkonsistensi antara Penyidik POLRI dengan PPNS, atau dalam pengaturan kewenangan antara dapat Penyidik POLRI dengan PPNS, terkekaburan dan konflik norma antara KUHAP, Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan pendekatan penelitian ini meliputi: pendekatan Perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ), pendekatan sejarah ( historical approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) sedangkan bahan hukum digunakan: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta analisa data dipakai adalah diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh pemahaman: Latar belakang adanya perubahan pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh POLRI dan PPNS dalam pasal 94 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu untuk memperkuat kewenangan penyidik PPNS di bidang penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; Penekanan pengaturan kewenangan PPNS sebagai penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis, dimana KUHAP sebagai lex generalis dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah lex specialis, dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada saat penyampaian hasil penyidikannya harus melalui penyidik POLRI. Kewenangan penyidik POLRI dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak diatur secara rinci dan jelas, namun tetap berkedudukan sebagai penyidik utama, sementara PPNS dapat berkedudukan sebagai penyidik pembantu dan Reformulasi pengaturan kewenangan Penyidik tindak pidana lingkungan hidup ( ius constituendum ), dengan pertimbangan untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup perlu direformulasi dengan mengembalikan kewenangan penyidik POLRI sebagai penyidik utama Korwas PPNS, sementara PPNS dapat menjadi penyidik pembantu dan hasil penyidikannya diajukan ke PU melalui penyidik POLRI sesuai dengan SPP. Dari Kesimpulan tersebut dapat disampaikan beberapa rekomendasi antara lain : Membangun sistem dan regulasi wewenang POLRI sebagai penyidik utama bidang tindak pidana lingkungan hidup; Perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai wewenang POLRI dan prosedur di bidang penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang dengan PPNS; Pengaturan kewenangan penyidikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke depan secara konkrit dan Penyidik PPNS diharapkan memiliki skill di bidang lingkungan hidup, administrasi dan teknik keterampilan penyidikan, guna membantu penyidik POLRI sehingga diperoleh hasil maksimal dan sempurna dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup
English Abstract
Indonesia is a state which is rich in natural resources and possesses abundant wealth in the womb of its nature. Article of 33 paragraph (3) of Indonesia`s 1945 Constitution stipulates the wealth of natural resources, where is stated that `Land and water together with natural wealth contained within it are controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of people`. Police (POLRI) investigators have an authority to conduct investigation of environmental of life destruction crime. An investigatory authority is also held by PPNS (specially appointed civil investigator). The authority on conducting investigations by both police and PPNS is also stipulated by Criminal Code of Procedure (KUHAP). According to the provisions of KUHAP, when the file of a procedure of crime investigation is going to be presented to general attorneys, it should pass through police investigators beforehand. However, in reality, according to Law Number 32 of 2009 on Environment Protection and Management, PPNS may present a File of Investigatory Procedure (BAB) directly to general attorneys without passing through police investigators, but rather by simply notifying police investigators. Observing this phenomenon related to investigatory authority that both police and PPNS hold, it may produce disharmonious situation between police investigators and PPNS investigators. Or, in providing for the authority of police investigators and PPNS investigators, there is ambiguity and conflict of norms between KUHAP, Law on Police, and Law on Environment Protection and Management. The research method used was normative, whereas the research approaches used included: statute, conceptual, comparative, historical, and case approaches. The legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method sued was descriptive-qualitative. Based on the research results and discussion, the following understanding was obtained: The background of the revision of rules on the authority of conducting investigations by both police and PPNS in Article 94 of Law No. 32 of 2009 on Environment Protection and Management is to strengthen the authority of PPNS investigators in environmental crime investigation; the emphasis on the regulation of the authority of PPNS as investigator in environmental crime is not in conformity with criminal justice system based on lex specialis derogate leg generalis principle, where KUHAP is lex generalis and Law No. 32 of 2009 on Environment Protection and Management is lex specialis. In resolving environmental crimes, when presenting the result of its investigation, PPNS has to pass it through police investigators. The authorities of police investigators is not provided for explicitly in Law No. 32 of 2009 on Environment Protection and Management, but police remain hold a position as main investigator, whereas PPNS may hold a position as full investigator and Reformulation of the regulation of environmental crime investigator authority (ius constituendum). By considering the effectiveness of the implementation of investigation, the authority of environmental crime investigation should be reformulated by restoring the authority of police investigators as the main investigators, whereas PPNS can become full investigators whose investigatory results shall be presented to PU through police investigators according to SPP. The reformulation is to restore the authority of PPNS investigators to the earlier authority, where they only conduct examination. Thus, with the reduction of authority, the authority of police investigators is added again and they may implement forced measures in resolving environmental of life of destruction crimes, although an investigation is being conducted by PPNS. From the conclusion above it could be proposed some recommendations, namely: The system and regulation of the authorities of police as the main investigator of environmental crime should be built; explicit and detailed rules on the authorities of police and procedures in environmental crime investigation should be made, in order to avoid the occurrence of overlapping in the authorities of police and PPNS; rules on investigatory authorities in Law No. 32 of 2009 on Environment Protection and Management in the future should be concrete and PPNS investigators should possess special expertise in environment area, administration, and investigatory skill technique, in order to aid police investigators so as to gain maximal and perfect results in environmental crime investigations.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/344.052/YUR/r/061303580 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Jul 2013 11:50 |
| Last Modified: | 08 Jul 2013 11:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160882 |
Actions (login required)
 |
View Item |