Marjon, Dahlil (2011) Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional untuk Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dikatakan bahwa Komisi Kepolisian Nasional adalah sebuah komisi pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi sebagai komisi pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah wajar oleh karena banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. Penanganan kasus yang dilakukan oleh pengawas intern kepolisian tidak memuaskan masyarakat. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa keberadaan komisi pengawas eksternal kepolisian sangat didambakan sekali oleh masyarakat. Isu hukum utama dalam penulisan ini adalah ketidaksinkronan dalam pengaturan Komisi Kepolisian Nasional. Penerbitan peraturan tentang Komisi Kepolisian Nasional ini seharusnya dilakukan dengan Undang-Undang. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Peraturan Presiden. Oleh karenanya tidak ada kewenangan memeriksa dan melakukan investigasi terhadap aparat Polri pelaku pelanggaran kode etik dan pelanggaran kewenangan pelaksanaan tugas lainnya. Akibatnya Komisi Kepolisian Nasional lebih berfungsi sebagai staf ahli Presiden bidang kepolisian dibandingkan dengan fungsi yang sesungguhnya sebagai lembaga pengawas fungsional kepolisian. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana eksistensi Komisi Kepolisian Nasional ditinjau dari konstruksi hukum sebagai sebuah lembaga pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2). Untuk mengkaji dan menganalisis mengapa kewenangan Komisi Kepolisian Nasional tidak mencerminkan sebagai lembaga pengawasan eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3). Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk kewenangan dan tugas yang seharusnya dimiliki oleh Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, antara lain aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan hukum, politik hukum dan lain-lain. Sedangkan k ontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan dan pemahaman dalam memberdayakan suatu organisasi, terutama Komisi Kepolisian Nasional, yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional, khususnya dalam hal kewenangan melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap aparat Polri pelaku pelanggaran kode etik dan pelanggaran kewenangan pelaksanaan tugas lainnya. Manfaat teoritis lainnya adalah dengan pembahasan ini akan makin memperjelas fungsi kepolisian ditengah-tengah masyarakat. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa Komisi Kepolisian Nasional bukanlah komisi pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyebutan kata `komisi` di depan rangkaian kata `Kepolisian Nasional` adalah hanya untuk memberi kesan bahwa Negara Indonesia juga mempunyai sebuah komisi yang berfungsi sebagai pengawas eksternal dalam kepolisian. Konstruksi hukum yang menjadi landasan yuridis Komisi Kepolisian Nasional lebih mengarah kepada fungsi staf ahli Presiden bidang kepolisian. Dengan demikian jika muncul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pengawas intern kepolisian dalam hal menyatakan hasil pemeriksaan dan investigasi terhadap aparat Polri pelaku pelanggaran kode etik dan pelanggaran kewenangan pelaksanaan tugas lainnya, maka Komisi Kepolisian Nasional tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap ketidakpercayaan publik tersebut. Padahal Komisi Kepolisian Nasional dapat melakukan klarifikasi yang demikian jika Komisi Kepolisian Nasional mempunyai kewenangan memeriksa dan melakukan investigasi terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran kewenangan pelaksanaan tugas lainnya itu.
English Abstract
According to Article 3 paragraph (1) Presidential Decree No. 17/2011 about the National Police Commission said that the National Police Commission is an external oversight committee Indonesian National Police. Functions as an external oversight committee of the Republic of Indonesia National Police is reasonable because many ethics violations and abuse of authority by police officers in the execution of their duties. Handling cases of internal oversight conducted by the police does not satisfy the public. Therefore it can be understood that the presence of external police oversight commission once highly coveted by the public. The main legal issue in this dissertation is the inconsistency within the regulation of the National Police Commission. To illustrate this, the establishment of the National Police Commission should have been based on an Act as stipulated by the Article No. 8, point number 1, 2, 3 of the Decree of the People‘s Consultative Assembly No. VII/ MPR/ 2000 on the roles of the Indonesian Armed Forces and the Indonesian National Police. In reality, the establishment of the National Police Commission is merely based on the Presidential Regulation. As a result, the commission is not authorized to examine and investigate police officers committing ethics violations and power abuse. A further consequence of it is that the National Police Commission functions more as expert advisors for the president instead of working as the body of which duty is to supervise the police. The purposes of this research are: 1) To examine and analyze how the existence of the National Police Commission is viewed from the legal construction as an institution of the external supervisory for the Indonesian National Police. 2) To examine and analyze how the authority of the National Police Commission does not reflect its existence as the external supervisory body. 3) To examine and analyze which authority and duties are supposed to be possessed by the National Police Commission. The methodology used to answer the problems above is the normative-juridical method which analyzes the written laws from several aspects, such as theoretical aspects, historical aspects, philosophical aspects, comparison of laws, legal politics and so on. Furthermore, it is hoped that this research can contribute to the knowledge enrichment as well as understanding of how an organization can be empowered, especially in relation to the function, duty and authority of the National Police Commission. In this case, the authority discussed is concerning with the examination and investigation against police officers committing ethics violations and any forms of power abuse. Another theoretical benefit is that this dissertation is hoped to be able to clarify the police function within the community. The research concludes that the National Police Commission is not an external supervisory commission. The attribution of the word `commission` (Komisi) at the front of the phrase `Kepolisian Nasional` is aimed at creating an image that Indonesia has an official commission functioning as external supervisory body for the police department. Besides, the legal construction supporting the National Police Commission leads this body to function more as the president‘s advisor for police affairs. Hence, when the public do not trust the performance of the internal body of police supervisory in publishing the results of investigation over police officers committing ethics violation and other forms of power abuse, the National Police Commission is not authorized to clarify the mistrust. If the aforesaid Commission were authorized to examine and investigate police officers suspected of committing ethics violations and power abuse, they would be able to clarify the matters.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/344.052/MAR/e/061104884 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Nov 2011 14:23 |
| Last Modified: | 07 Nov 2011 14:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160881 |
Actions (login required)
 |
View Item |