Aschar, Saeful (2011) Perlindungan Hukum untuk Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Secara filsafati pekerja perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum secara layak dan bermartabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pekerja perempuan perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum secara khusus terhadap fungsi reproduksinya. Ideologi gender memberikan ciri-ciri tersendiri antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Pekerja laki-laki selalu dicirikan kuat, berani, rasional, dan berkuasa. Sedangkan pekerja perempuan dicirikan dengan lemah-lembut, penakut, emosional, dan selalu melayani. Stereotipe di masyarakat menunjukkan bahwa pekerja perempuan membantu suami mencari nafkah. Pekerja perempuan dianggap sebagai lajang (belum kawin) walaupun pekerja perempuan tersebut telah kawin (menikah). Kondisi seperti ini menyebabkan pekerja perempuan dimanfaatkan oleh pengusaha dengan dibayar upah murah jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial di tempat kerja dalam hubungan kerja. Fungsi reproduksi dan peran pekerja perempuan berbeda dengan pekerja laki-laki. Peran pekerja perempuan bersifat ganda yaitu: 1) sebagai isteri yang melayani suami; 2) membantu mencari nafkah; dan 3) melahirkan anak. Anak merupakan amanat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, anak harus dijaga, dibimbing, diarahkan dan dihormati agar anak kelak dapat berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pekerja anak perempuan dan pekerja perempuan dewasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan ketidakadilan sosial, kekerasan, pelecehan seksual, dan tindakan diskriminasi baik dari rekan kerja, atasan, dan dari pengusaha itu sendiri. Pekerja perempuan perlu memperoleh pekerjaan secara adil, layak dan sejahtera dalam hubungan kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) serta Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dinyatakan secara tegas bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh perlindungan hukum secara khusus menyangkut keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat melahirkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi para pihak dapat terpenuhi apabila memenuhi syarat-syarat kerja yaitu: a) adanya pekerjaan; b) adanya upah; dan c) adanya perintah. Hubungan industrial akan terbentuk secara luas jika terdapat unsur-unsurnya yaitu: a) adanya pekerja; b) pengusaha; c) pemerintah; dan d) masyarakat. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan kondusif dapat menciptakan hubungan Industrial sebagai wujud tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disertasi ini merupakan karya ilmiah bertujuan untuk menganalisis dan menemukan isu hukum yaitu: bagaimana perwujudan asas-asas hukum yang dituangkan dalam norma hukum pada sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu: 1) Asas keterpaduan; 2) Asas persamaan hak; 3) Asas demokrasi; 4) Asas keadilan sosial; 5) Asas kesetaraan dan keadilan gender; dan 6) Asas non-diskriminasi ke dalam Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja perempuan dalam Hubungan Industrial. Asas-asas hukum tersebut di atas, kemudian dilakukan pengujian (toetsen) terhadap Pancasila, konstitusi, beberapa konvensi ILO dan sejumlah Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Selanjutnya sebagai pisau analisisnya dalam menjawab dan menganalisis isu hukum ini, maka digunakan teori-teori hukum yaitu: 1) Teori negara hukum kesejahteraan dengan pendekatan teori negara hukum Pancasila; 2) Teori Hak Asasi Manusia dengan pendekatan teori hukum alam; dan 3) Teori keadilan dan gender dengan pendekatan teori keadilan formal John Rawls dan teori hukum feminis (feminist legal theory). Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum ketenagakerjaan dari perspektif Hukum Tata Negara. Secara praktis dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pembentuk Undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka pembaharuan hukum (legal reform) di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengkaji mengenai bahan-bahan hukum yaitu: 1) Bahan hukum primer; 2) Bahan hukum sekunder; dan 3) Bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu: a) Peraturan perundang-undangan (statute approach); b) Pendekatan historis (historical approach); c) Pendekatan teoritik (theoretical); d) Pendekatan konseptual (conceptual approach); dan e) Pendekatan teori hukum feminis (feminist legal theory). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu: bahan hukum dicatat dengan menggunakan sistem kartu (card system). Teknik analisis bahan hukum yaitu: a) bahan hukum yang terkumpul; b) kemudian dikategorikan; c) dikelompokkan; d) disusun secara sistematis; dan e) kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian asas-asas hukum terwujud dan sebagian tidak terwujud ke dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun asas-asas hukum yang terwujud yaitu: 1) asas demokrasi; 2) asas persamaan hak; 3) asas keadilan sosial; 4) asas kesetaraan dan keadilan gender. Sementara asas-asas hukum yang tidak terwujud yaitu: 1) asas keterpaduan; dan 2) asas non-diskriminasi. Akibat tidak taat terhadap asas-asas hukum (rechts beginselen) berakibat hukum terjadinya pertentangan norma (conflict of norm) dan kekaburan norma (vague norm). Pasal 76 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam frase atau kata `menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja` menimbulkan kekaburan norma. Oleh karena itu, dalam rancangan pembentukan peraturan perundangundangan perlu dipersiapkan terlebih dahulu naskah akademik (academic draft) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut diberikan rekomendasi atau saran yaitu: 1) Pembentuk undang-undang melalui Dewan Perwaki
English Abstract
Philosophically, women workers have not received a proper legal protection and dignity in accordance with labor legislation. Women workers need to obtain guarantees legal protection, specifically against reproductive function. Gender ideology gives the characteristics of its own among the male workers with female workers. Men workers always characterized a strong, courageous, rational, and powerful. While, women workers are always characterized as gentle, timid, emotional, and serve. Stereotypes in society indicated that women workers only help her husband earn a living, so that women workers are always considered to be single (unmarried), although these women workers have been married. Such conditions lead to women workers exploited by employers and are paid low wages compared to men workers. These differences can lead to social injustice in the workplace in the labor relationship. Reproductive function and role of women workers differ from men workers. The role of women workers is double: 1) as a wife serving her husband; 2) to help earn a living; and 3) gave birth to a child. Child is a mandate of God Almighty. Therefore, the child must be guarded, guided, directed and respected so that children can later be developed, to participate in accordance with the status and dignity as human beings. Child and adult women workers are entitled to legal protection from acts of social injustice, violence, sexual harassment, and discrimination both from colleagues, superiors, and from employers themselves. Women workers need to get a job in a fair, viable and prosperous in the labor relationship, as referred to in Article 27 paragraph (2), Article 28 D Paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 38 paragraph (1) and Article 49 paragraph (2) of Act Number 39 of 1999 which states that women workers are entitled to special protection in the implementation work that could threaten their safety and or healthy related to reproductive function. The working relationship between workers and employers create the work agreements. Work agreement of the parties can be met if it meets the conditions of work are: a) the existence of the work; b) the wage, and c) of the command. Industrial relations will be formed widespread if there are elements, namely: a) a worker; b) employers; c) government; and d) society. The creation of a harmonious working relationship and can create a conducive industrial relations as a form of labor development goals as defined by Article 2 of Act Number 13 of 2003 on Labor. This dissertation is an academic research that aims to analyze and find the legal issues are: how the embodiment of the principles of law set forth in the rule of law in a number of legislations, namely: 1) the principle of integration; 2) the principle of equal rights; 3) the principle of democracy; 4 ) the principle of social justice; 5) the principle of equality and gender justice, and 6) the principle of nondiscrimination in labor legislation relating to legal protection for women workers in industrial relations. The legal principles mentioned above, then do the testing (toetsen) against Pancasila, the constitution, several ILO conventions and a number of statutory regulations in particular labor legislation. Furthermore, as a knife analysis in answering and analyzing legal issues, then used legal theories are: 1) theory of the welfare law state with Pancasila approach; 2) theory of human rights with natural law approach; and 3) theory of justice and gender with a formal approach to John Rawls theory of justice and feminist legal theory. Theoretically the study is expected to contribute thoughts on labor law from the Constitutional Law perspective. Practically can provide feedback or contribute to forming ideas of law through the House of Representatives (DPR) together with the government in order to reform the law of in the field of labor. This research includes studies of normative legal or doctrinal study of law materials, namely: 1) primary legal materials, 2) secondary legal materials, and 3) tertiary legal material. The approach used is: a) legislation or statute approach); b) historical approach; c) theoretical approach (theoretical); d) conceptual approach; and e) feminist legal theory approach. The collection techniques are legal materials accounted for using the card system. Legal materials analysis techniques, namely: a) the law of the collected material; b) and categorized; c) are grouped; d) arranged systematically; and e) and then analyzed. Based on the analysis above, it can be concluded that most of the legal principles mentioned above, materialized and some did not materialize into Act Number 13 of 2003 on Labor. The general principles of law embodied, namely: 1) the principle of democracy, 2) the principle of equal rights, 3) the principle of social justice; 4) the principle of equality and gender justice. While the general principles of law that did not materialize, namely: 1) the principle of integration, and 2) the principle of non-discrimination. As a result of not being obedient to the principles of law (rechtsbeginselen) the result in a conflict of norms) and the vagueness of norms. Article 76 paragraph (1) contrary to Article 69 paragraph (2) and Article 76 paragraph (3) letter b of Act Number 13 of 2003 on Labor in the phrase or the word `maintain decency and safety while in the workplace` raises vagueness norm. Therefore, in the forming of legislation needs to be prepared academic draft as referred to in Article 96 paragraph (1) and paragraph (3) of Act Number 12 of 2011 on Forming of Legislation. From the research results mentioned above can be given recommendations or suggestions as follows: 1) Forming of legislation through the House of Representatives (DPR) together with the government should do things which are: a) Review and reform again Act Number 13 of 2003 on Labor by incorporating the principles of law into the articles as contained in Pancasila, the constitution, ILO conventions, and a num
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/344.014 8/ASC/p/061105235 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 11 Jan 2012 09:24 |
| Last Modified: | 11 Jan 2012 09:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160877 |
Actions (login required)
 |
View Item |