Wiryawan, IWayanGde (2012) Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum sebagai Perlindungan terhadap Pekerja di Bidang Kepariwisataan di Provinsi Bali. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Disertasi ini merupakan penelitian dengan latar belakang masalah bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pekerja di bidang kepariwisataan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang termasuk kedalam salah satu pihak dalam Hubungan Industrial Pancasila selain pihak pengusaha dan pemerintah yang merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional pekerja di bidang kepariwisataan tersebut adalah dengan penetapan ketentuan upah minimum yang diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan dalam Permenaker No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diterapkan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan di Bali. Atas dasar latar belakang masalah tersebut telah ditentukan dua permasalahan yaitu (1) Faktor–faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan Upah Minimum sebagai perlindungan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan di Provinsi Bali? (2) Bagaimana peran Pemerintah Provinsi Bali dalam perlindungan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan di Provinsi Bali? Untuk membahas permasalahan tersebut maka dipergunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris dengan sumber data primer, data sekunder dan data tertier. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik Observasi Partisipan dan wawancara terhadap narasumber sedangkan data sekunder dan tertier dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan metode Content Analysis dengan melakukan analisis secara Deskriftif Analitis. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka dapat diuraikan pembahasan terhadap kedua permasalahan tersebut yaitu pertama , Upah minimum merupakan salah satu perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional pekerja dalam kerangka negara kesejahteraan yang dilaksanakan pada setiap jenis usaha, dijadikan upah rata-rata pekerja, upah maksimum pekerja, prosentase kenaikan upah terhadap pekerja di bidang kepariwisataan menjadikan keberadaan upah minimum tersebut tidak memberikan keadilan bagi pekerja di bidang kepariwisataan. Adanya kenyataan tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya: Secara filsafati, terjadi pemahaman yang berbeda tentang hakekat upah minimum dikalangan pekerja di bidang kepariwisataan dan pengusaha pariwisata. Pekerja di bidang kepariwisataan memandang bahwa upah minimum tidak dapat memberikan perlindungan secara preventif dan represif terhadap pekerja di bidang kepariwisataan karena upah minimum pada hakekatnya dipandang sebagai upah terendah yang harus didapatkan pekerja secara umum pada perusahaan marjinal sedangkan dalam perspektif pengusaha pariwisata upah minimum yang berbasis kepastian dan ketepatan sudah sangat layak untuk dijadikan dasar dalam pengupahan pada pekerja di bidang kepariwisataan. Secara teoritis, analisis tentang hubungan kerja antara pekerja di bidang kepariwisataan dengan pengusaha pariwisata tidak dilakukan dalam berbagai perspektif keilmuan tetapi hanya dilakukan dengan pendekatan ilmu ekonomi. Secara yuridis, tidak adanya peraturan pelaksana dari undang-undang tentang upah minimum menyebabkan peraturan pelaksanaan tentang upah minimum diatur dengan peraturan menteri. Sedangkan secara sosiologis, persepsi pekerja di bidang kepariwisataan yang menilai keberpihakan pemerintah pada pengusaha pariwisata dengan kebijakan yang hanya melindungi pengusaha pariwisata melakukan eksploitasi terhadap sumber daya demi keuntungan finansial semata tanpa diikuti dengan penetapan kebijakan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan. Kedua , peran negara dalam konsepsi Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) memberikan dasar legitimasi bagi intervensi negara terhadap mekanisme hubungan pekerja di bidang kepariwisataan dengan pengusaha pariwisata. Peran negara tersebut diarahkan pada perlindungan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan yang meliputi aspek perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Upaya perlindungan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan tersebut diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada terciptanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi dan keadilan yang dalam kerangka otonomi daerah didasarkan atas situasi dan kondisi pada masing-masing daerah pada kenyataanya masih belum dapat berjalan secara optimal akibat adanya hambatan yuridis tentang dasar penetapan dari ketentuan upah minimum sektor pariwisata yang akan dapat ditetapkan apabila sudah terdapat kesepakatan antara serikat pekerja di bidang kepariwisataan dengan asosiasi pengusaha pariwisata. Oleh karena itu peran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali terbatas pada pengawasan terhadap pelaksanaan UMP dan UMK dan anjuran untuk diadakannya Struktur dan Skala Upah di lingkungan perusahaan, tanpa adanya kebijakan yang langsung bersentuhan dengan perlindungan terhadap pekerja di bidang kepariwisataan. Berdasarkan analisis data tersebut maka dapat direkomendasikan yaitu adanya perubahan pemahaman tentang hakekat upah minimum, perubahan sanksi terhadap pelanggaran terhadap upah minimum, pembentukan peraturan pemerintah (PP) tentang Upah Minimum dan perubahan substansi Permenaker No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang mengatur syarat-syarat penetapan upah minimum dan mekanisme pembentukan upah minimum sektoral yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu dalam disertasi ini juga di rekomendasikan u
English Abstract
This dissertation is a study based on background issues that the development of labor is a part of national development which has goals to pursue prosperity and justice for the Indonesian society. Employees in tourism sectors, as a participating party to the Pancasila Industrial Relation together with employers and governments as the other parties, also have constitutional rights that should be protected in accordance with Article 27 (2) of the 1945 Indonesian Constitution, namely the right to have a job and a good standard of living for humanity. One form of the protection of the employees` constitutional rights in tourism sectors is the stipulation of minimum wage regulated by Article 88 (3) The Act of Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Employment and elaborated by an operational regulation namely the Policy of the Indonesian Ministry of Labor No. Per-01/MEN/1999 on minimum wage. In accordance with these regulations, the Provincial Government of Bali has regulated the Provincial Minimum Wage (UMR) and the District/City Minimum Wage (UMK) which are implemented upon employees in tourism sectors in Bali. Considering the background above, there are two issues to be examined, such as: (1) What are the factors determining the implementation of the regulation on minimum wage as the protection to the employees in tourism sectors in Bali? (2) What is the role of the Provincial Government of Bali in the protection of employees in the tourism sectors in Bali? To discuss these problems the research methods used by the type of empirical legal research with the primary data source, secondary and tertiary data. Primary data collection was done by using participant observation and interviews with informants while the data is done with the secondary and tertiary literature study. Further data will be analyzed by the method of Content Analysis to conduct a descriptive analysis. Based on the analysis of such data, it can be presented a discussion of these two main issues that are: firstly , minimum wage is representation of the protection to the constitutional rights in the frame of welfare state that is implemented upon every business sectors, and is being the wage rate of employees. The percentage of increasing wage for employees in tourism sectors seems to be unfair from the employees viewpoints. This fact is determined by several factors, among others: philosopically, there has been a different basic understanding of the minimum wage concept between employees and employers in tourism sectors. On the one hand, such employees embraces that the minimum wage concept could not protect their rights preventively and represively as the concept in general is seen as the lowest level of wage that should be paid to them; on the other hand, such employers believe that the minimum wage concept in term of certainty and correctness is acceptable as the basis of payment for their employees. Theoritically, the analysis of the working relation between employees and employers in the tourism sectors does not seem to be conducted in a wide range of diciplines but it is mostly conducted under economics perspectives. Legally, the absence of an operational regulation to the act on minimum wage leads to the implementation of minimum wage based on a ministrial policy. In fact, sociologically, the perception of employees in tourism sectors that governments stand on the side of employers by issuing regulations likely to support the employers seem continuously to exploit manpower of employees merely for financial benefits without any policy to protect employees. Secondly , the role of state under the welfare state concept provides a basic legitimation for the state intervention over the mechanism of relation between employees and employers in tourism sectors. This role is set to the protection of the employees that includes legal protection, economic protection, social protection and technical protection aspects. However, an attempt to protect employees in the tourism sectors stipulated by regulations that are set to pursue the improvement of service and prosperity of the society, the development of democratic and justice conditions in the frame of ragional autonomy based on specific circumstances of the regions has not optimally been achieved due to several legal constraints on the basis of the determination of minimum wage in tourism sectors that would be regulated if there is an agreement between labor unions and employers asscociations. Thus, the role of the distric governments together with the Provincial Government of Bali is limited merely to supervising of the implementation of the provincial minimum wage and the dictric minimum wage and suggesting tourism companies to undertake a policy on Structure and Scale of Wage for itself without any direct policy to protect their employees. Based on the analysis of these data, it can be recommended is a change in the understanding of the nature of the minimum wage, changes to penalties for violations of minimum wage, the formation of a government regulation (PP) of the Minimum Wage and the change of substance of Regulation of the Minister of Manpower No Per-01/MEN/1999 concerning Minimum Wage requirements governing minimum wage and sectoral minimum wage formation mechanism is contrary to the provisions The Act of Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Employment. In this dissertation is also recommended for further research conducted on advanced research on the effect of minimum wage provisions of the tourism sector to increase the welfare of workers in the field of tourism.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/344.012 3/WIR/p/061202329 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 01 Oct 2012 11:39 |
| Last Modified: | 01 Oct 2012 11:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160876 |
Actions (login required)
 |
View Item |