Patria, MuhammadAgus (2014) Penyerapan Konvensi PBB Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Dalam Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bekerja adalah merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Dengan demikian tidak seorangpun yang dapat menghalangi orang untuk bekerja baik didalam maupun luar negeri, karena bekerja berkaitan dengan usaha seseorang untuk mempertahankan hidupnya. Yang penting adalah bagaimana negara melindungi warga negaranya khususnya yang bekerja di luar negeri sehingga dapat diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Secara teoritik Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (welfare state) yakni Negara yang bukan hanya melindungi warga Negara tetapi turut serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Namun demikian UU No. 39 th 2004 tetang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di luar negeri, memberikan tanggungjawab yang terlalu luas kepada swasta dalam hal ini PTKIS mulai penyebaran informasi, perekrutan, pendidikan, pelatihan, pengurusan dokumen, keberangkatan dan perlindungan TKI. Hal ini tidak sesuai dengan Negara kesejahteraan di atas. Ketentuan Pasal 7 e UU 39 Tahun 2004 perlindungan TKI melipuiti Pra, pada saat dan purna penempatan. Namun dalam Bab VI Psl 77-84 tentang perlindung TKI hanya memuat pada saat penempatan saja. Jenis peneitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penyerapan konvensi PBB tentang perlindungan hukum pekerja migran dan anggota keluargnya dalam hukum ketenagakerjaan nasional sudah disera dalam hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang 39 tahun 2004 yakni yang berkaitan dengan perlindungan dengan konsler Negara asal (Pasal 23 dalam konvensi PBB diserap dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 39 tahun 2004) diakui sebagai subyek hukum dalam perjanjian kerja (Pasal 8-35 dalam konvensi PBB diserap dalam Pasal 5 Undang-Undang 39 tahun 2004), hak mentrasfer penghasilan (Pasal 47 dalam konvensi PBB diserap dalam Pasal 8 Undang-Undang 39 tahun 2004 ), hak mendapatkan informasi (Pasal 38 dalam konvensi PBB diserap dalam Pasal 8 Undang-Undang 39 tahun 2004 ), perektrutan oleh instansi swasta (Pasal 42-43 dalam konvensi PBB diserap dalam Pasal 10-11 Undang-Undang 39 tahun 2004) memberikan konvensasi Pekerja migran yang meninggal dunia (Pasal 50 dalam konvensi PBB diserap Pasal 73 Undang-Undang 39 tahun 2004 ) penyerapan yang terbatas tersebut dapat difahami karena Konvensi PBB ini lebih banyak melandaskan diri pada instrument-instrumen Declaration Of Human Rights serta baru diratifikasi dalam hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Perlindungan Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya. Konstruksi perlindungan hukum pekerja migran dan anggota keluarganya sesuai dengan prinsip HAM adalah yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan yang memberikan perlindungan secara menyeluruh mulai dari pra penempatan, pada saat, dan setelah penempatan. Perlindungan tersebut mengacu pada Konvensi PBB tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran dan Angota Keluarganya (The International Convention [x] on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families). Konstruksi perlindungan tersebut juga harus didasarkan pada beberapa konvensi lain yang terkait seperti Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk pekerjaan, Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975 tentang Pekerja buruh Migran dan Konvensi ILO No. 189/2011 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada TKI, Konvensi No. 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas untuk berorganisasi dan Berunding Bersama, Konvensi No. 98/1949 tentang Penerapan Asas-asas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, Konvensi No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib.
English Abstract
Work is a human right that must be protected and guaranteed fulfillment. Thus no one can hinder people to work both within and outside the country , due to work related to the business person to maintain his life . What is important is how the state protects its citizens especially those working abroad so that they can be treated as human beings who have dignity and worth . Theoretically Indonesian law is the welfare state ( welfare state) that state that not only protects but also citizens and guarantee prosperity for all its citizens . However, Law no. 2004 39 th neighbor PerlindunganTenaga Indonesian Workers Placement and abroad, giving responsibility to the private sector is too broad in this case PTKIS began disseminating information , recruiting , education , training , processing of documents , departure and protection of migrant workers . This is not in accordance with the State s welfare above . The provisions of Article 7 of Law 39 of 2004 e protection of migrant workers melipuiti Pre , during and after placement . However, in Chapter VI of Art 77-84 protectors only TKI placement course load at the time . Type of fieldwork is classified in this type of normative legal research approach used in this study is the approach to legislation (statute approach) and the approach of the concept (conceptual approach). Absorption of the UN convention on the legal protection of migrant workers and members of their families in the national labor law already disera in national law, especially in Act 39 of 2004 which related to the protection of the konsler State of origin (Article 23 of the UN Convention absorbed in Article 2 and 3 of Act 39 of 2004) is recognized as legal subjects in the employment agreement (Article 8-35 in the UN convention absorbed in Article 5 of Law 39 of 2004), the right to transfer income (Article 47 of the UN Convention absorbed in Article 8 of Law Act 39 of 2004), the right to information (Article 38 of the UN Convention absorbed in Article 8 of the Act 39 of 2004), perektrutan by private institutions (Article 42-43 of the UN Convention absorbed in Article 10-11 of Law 39 years 2004) gives konvensasi migrant workers who died (Article 50 of the UN Convention absorbed by Article 73 of Law 39 of 2004) the limited absorption can be understood as the UN Convention is more bases itself on instruments Declaration of Human Rights and ratified in national law in Act No. 6 of 2012 on the Protection of Migrant Workers and Members of Their Families. Construction of legal protection of migrant workers and members of their families in accordance with the principles of human rights is that guarantee the rights of migrant workers and members of their families and that provide comprehensive protection from the pre-placement, during, and after the placement. Such protection refers to the UN Convention on the Legal Protection of Migrant Workers and Members of Their Families (The International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families). Construction of such protection must also be based on some other related conventions such as ILO Convention No. 97 Year 1949 concerning Migration for work, ILO Convention No. 143 1975 Migrant Workers labor and ILO Convention No. 189/2011 on Decent Work for Domestic Workers to provide comprehensive protection to migrant workers, Convention No. 87/1948 concerning Freedom of Association and Protection of to organize and Collective Bargaining Convention [xii] No. 98/1949 on the Application of Principles of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, Convention No. 29/1930 concerning Forced or Compulsory Labour.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/344.01/PAT/p/061502238 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 13 Apr 2015 14:41 |
| Last Modified: | 13 Apr 2015 14:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160875 |
Actions (login required)
 |
View Item |