Munir, Sirojul (2010) Perwujudan Prinsip Perlindungan Hukum untuk Pekerja/Buruh dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam era reformasi di Indonesia terjadi perubahan yang mendasar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan termasuk didalamnya Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya kebijakan yang menyangkut organisasi pekerja yang tidak lagi mempertahankan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebagai wadah tunggal tetapi memberikan peluang bagi organisasi pekerja lain untuk berkiprah dan berkembang dalam rangka menjunjung hak-hak pekerja di perusahaan. Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini menunjukkan betapa rentannya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan sehingga dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK maupun perselisihan antar Serikat Pekerja di dalam satu perusahaan yang dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial serta dapat juga menimbulkan keresahan bagi para pekerja yang sedang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja yang berdampak pada munculnya berbagai keresahan dan mogok kerja diperusahaan sebagai akibat daripada gagalnya perundingan antara pekerja dan pengusaha serta kebuntuan komunikasi dalam perundingan, disamping itu juga karena tidak saling memahami kondisi masing-masing pihak dalam proses perundingan berlangsung. Aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja/buruh ini merupakan bentuk perjuangan dan solidaritas para pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya, walaupun isu perjuangan ini tidak sedikit membawa dampak yang dapat merugikan berbagai pihak seperti pengusaha, masyarakat bahkan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian mengenai Perwujudan Prinsip Perlindungan Hukum untuk Pekerja /buruh dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dibatasi pada ruang lingkup rumusan masalah sebagai berikut : Pertama, Apakah prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk pekerja/buruh telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Kedua, bagaimana perwujudan prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk pekerja/buruh didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang mengkaji bahan hukum primer yang terdiri-dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, bahan hukum skunder yang terdiri dari bahan-bahan, thesis, disertasi yang memberikan petunjuk kearah mana penelitian ini dilakukan terutama yang memiliki relevansi dengan perusahaan yang diteliti. Dan bahan hukum tersier yakni yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach), Pendekatan Konsep ( Consep Approach), dan pendekatan analitis (Analitical Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum, untuk bahan hukum sekunder dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, skunder dan tersier yang dilakukan dengan cara konvensional maupun melalui teknologi informasi, kemudian melakukan analisis dengan metode deskriftif kualitatif dengan menggambarkan persoalan-persoalan yang ditemui kemudian memberikan penjelasan secara komprehensip. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut : Pertama, ketentuan dalam peraturan perundangan yakni UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan karena masih adanya dominasi yang sangat kuat dari perusahaan sehingga asas persamaan hak ( equel rights ), asas keadilan sosial ( social justice ) dan asas kesetaraan dapat dicapai; Kedua, bahwa ketentuan-ketentuan dalam PKB yang dibuat oleh serikat pekerja dan perusahaan diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja dalam meningkatkan kesejahteraannya baik dari segi upah, cuti/istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja maupun jaminan sosial tenaga kerja belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bagi para pekerja karena masih lemahnya posisi tawar serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja; Ketiga, dalam hal ketentuan upah minimum, upaya perlindungan upah baik secara regional/ wilayah propinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam hal kebijakan pengupahan belum diupayakan secara sistematis baik ditinjau dari segi makro maupun mikro seirama dengan pembangunan ketenagakerjaan yang terkait dengan perluasan kesempatan kerja peningkatan produktivitas dan peningkatan taraf hidup para pekerja. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas upah merupakan hak yang sifatnya mendasar bagi pekerja/buruh, karena harus mendapatkan perlindungan yang memadai oleh pemerintah, karena motivasi pekerja/buruh dalam bekerja adalah mencapai peningkatan kesejahteraan yang salah satu pilar utamanya adalah upah. Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditentukan Upah Minimum Provinsi berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi meliputi : a) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota; b) Upah minimum berdasarkan wilayah sektor provinsi kabupaten/kota. Guna mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan telah ditempuh kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh akan tetapi ketentuan tersebut masih diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-pokok Ketenagakerjaan telah diatur mengenai Perlindungan Upah secara Nasional, Peraturan pemerintah ini masih berlaku walaupun UU No. 14 tahun 1969 telah dicabut oleh UU No.13 tahun 2003, hal seperti ini terjadi karena Peraturan Pelaksana Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Pengaturan Upah secara Nasional belum ada. Dengan demikian, penulis menawarkan konsep penetapan Upah Minimum yang ideal dalam rangka meningkatkan perlindungan upah yaitu bahwa penetapan upah dilakukan secara musyawarah dan mupakat antara pekerja/buruh (serikat pekerja) dan asosiasi pengusaha (APINDO Provinsi) dengan menunjukkan bukti-bukti perkembangan perusahaan dalam periode tertentu
English Abstract
With the coming of the reformation era of Indonesia, there come some changes in law, including the rules on the matters pertaining to manpower, especially, those on the organizations of the employees which no longer consider the KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) as the only head and let some other organizations to develop to defend the rights of the employees/workers. The latest phenomena show a clear problem in the partnership within companies between the workers and the entrepreneurs. This causes disagreements in right, interest, disposition, and others having potential to break the industrial dispute as well as the fidgetiness of the workers that invites direct actions because of the failure of discussion made between the workers and the entrepreneurs and the disagreement found in the meetings. Also, it is due to the misunderstanding between the two (workers and entrepreneurs). The direct action made by the workers is the way they struggle for their rights although it invites many negative effects for the entrepreneurs, people in general, and even government. Related to this assumption, the study on The Realization Of The Principles Of The Aegis Of Law For Workers On PKB (Perjanjian Kerja Bersama) is measured by the following problem statements: (1) are the principles of the aegis of law for workers stated in PKB; (2) what are the principles of the aegis of law for workers written on PKB; (3) what factors affecting (motivating and demotivating) the realization of the principles of the aegis of law for workers written on PKB. This is a study on the normative law, reviewing the primary data from the UUD, UU, government rules (PP) as the alternatives of the UU, PP, readings about rules on the matters pertaining to manpower, theses, and dissertations related to the study. In addition, the stuff of tarsier law leading to the explanation about the stuff of the primary and secondary ones is available. The approach used are the Statue Approach, Concept Approach, and Analytical Approach. The method of collecting the secondary law stuff is by doing some observations and library researches on the primary as well as the secondary and tarsier law materials which is done conventionally and through information technology. The data is then analyzed with descriptive qualitative method, describing the problems drawn and examining the explanation comprehensively. And according to the result of the study, the conclusions may be: First, rules on UU no. 13 in the year of 2003 about the matters pertaining to manpower are not optimally applied in the designation of the PKB in company due to the domination of the company so the principle of the equal rights, of the social justice, and of the equivalence cannot be reached; Second, the PKB made by the workers association and the companies hoped to help the workers to be more prosperous in wage, rest, safety and health, and social protection is not like what it is expected to be. There are still weaknesses of the workers to defend their rights; Third, about the rule on the minimum wage, the regional salary protection (province and regency), particularly in term of policy of the salary system, cannot be planned systematically. This could be seen from the rising up of the related matters pertaining to manpower with the expansion of the job opportunity and the productivity and living standard development of the workers. Based on the facts above, salary is an important and a basic thing for all workers as it has to be protected by the government. Also, salary is one of the greatest motivations of the workers. On the UU no 13 in the year of 2003 about the matters pertaining to workers, the minimum amount of salary per province has been decided based on the living needs considering the productivity and economy growth. The rules involve: (a) minimum salary per province and per regency: (b) minimum salary based on the sector region of the province or the regency. To actualize a situation in which salary could lead into a proper living, a policy has been created on salary system protecting the workers. However, the policy is still under the government rules (PP) about the salary protection as what is said in section 97 UU no. 13 year 2003 about the matters pertaining to manpower. According to PP no. 8 year 1981 about salary or income protection which is the application rule of UU no.14 year 1969 about the regulations of the matters pertaining to manpower, there is a rule settling the national salary protection. The rule is still available although the UU no.14 year 1969 has been replaced with UU no.13 year 2003. This is because the application rules of UU no.13 year 2003 about the national salary protection has not existed yet. Therefore, the writer tries to provide the concept of the settlement of the ideal minimum amount of salary in order to increase the income protection. The settlement meant is done through some assemblies between the group of workers or employees and the entrepreneur association at the level of province by showing the evidences of the company development during certain period of time supported by the result of the public accounting. And the
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/344.01/MUN/p/061100281 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 22 Sep 2011 13:44 |
| Last Modified: | 22 Sep 2011 13:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160874 |
Actions (login required)
 |
View Item |