Puspadma, INyomanAlit (2013) Perpanjangan Hak Guna Bangunan oleh Perseroan Terbatas Menuju Investasi yang Berkelanjutan dan Menyejahterakan Rakyat (Kajian terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah karena adanya norma kabur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUPA jo Pasal 25 ayat (1) PP 40 tahun 1996 jo Pasal 40 PMNA/KBPN 9 tahun 1999. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk membahas dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan perpanjangan HGB dan figur hukum dalam hal terjadi persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan HGB oleh PT dan akibat hukumnya jika ditolak?; dan 2) Bagaimana perpanjangan HGB dapat memberikan kepastian hukum dan keadian bagi PT menuju investasi berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat? Teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap kedua permasalahan tersebut adalah: teori Kewenangan, teori Penjenjangan Norma (Stuffen Theory), teori Keadilan, teori Kepastian Hukum, dan teori Negara Kesejahteraan. Sebagai penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan berbagai pendekatan, yaitu: Perundang-undangan (Statute Approach), Kasus (Case Approach), Konsep (Conseptual Approach), dan Analitis (Analytich Approach), selanjutnya dianallisis dengan metode Interpretasi hukum agar dapat menemukan norma yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan berbagai metode interpretasi/penafsiran, yaitu gramatikal, sistematikal, dan sosiologikal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kedua permasalahan dalam disertasi ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, -perpanjangan HGB di atas tanah Negara diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUPA jo Pasal 26 ayat (1) PP 40 tahun 1996 jo Pasal 40 PMNA/KBPN 9 tahun 1999, sedangkan perpanjangan HGB di atas tanah HPL diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUPA jo Pasal 26 ayat (2) PP 40 tahun 1996 jo Pasal 45 PMNA/KBPN 9 tahun 1999. HGB di atas tanah Hak Milik tidak diatur untuk perpanjangan, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PP 40 tahun 1996 dapat diperbaharui berdasarkan persetujuan antara pemegang hak Milik dan pemegang HGB dengan pemberian HGB baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT, selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.-Figur hukum perpanjangan HGB di atas tanah Negara dan tanah HPL berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan HGB (hukum publik), sedangkan figur hukum pembaharuan HGB di atas tanah hak Milik berupa Perjanjian (hukum privat), selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertipikat HGB (sertipikat merupakan KTUN/hukum publik). -Dasar kewenangan pejabat BPN dalam mengabulkan atau menolak perpanjangan HGB atas tanah Negara dan HPL adalah Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional yang telah diubah dengan Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan KBPN tersebut sebagian didelegasikan kepada Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah Kabupaten/Kota berdasarkan PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Perkaban No. 1 Tahun 2011 dan diubah lagi dengan Perkaban No. 3 Tahun 2012. -Alasan pejabat yang berwenang dalam mengabulkan atau menolak perpajangan HGB atas tanah Negara atau HPL adalah sebagai berikut: Dikabulkan, apabila: adanya permohonan dari pemegang HGB, pemohon masih berbentuk PT yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, tanahnya masih digunakan untuk usaha dan tidak melanggar RTRW, investasi yang dilakukan masih berjalan dengan baik, bangunannya masih dapat digunakan dengan layak dan aman sesuai denga persyaratan yang diatur dalam UU Bangunan, tanahnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan investasi yang dilakukan menyerap tenaga kerja. Ditolak apabila: tanahnya digunakan untuk kepentingan umum, atau syarat pengabulan tidak terpenuhi. Khusus untuk HPL dalam perpanjangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang HPL. -Akibat hukum bagi PT apabila permohonan perpanjangan HGB ditolak adalah sebagai berikut: HGB berakhir karena jangka waktu haknya telah berakhir, tanahnya kembali kepada Negara apabila berasal dari tanah Negara atau pemegang HPL apabila tanahnya berasal dar HPL, PT tidak lagi dapat menggunakan tanah tersebut sebagai tempat usaha. Karena PT tidak dapat melanjutkan usahanya, maka timbul akibat hukum lainnya, yaitu: pembubaran PT, dan PHK para karyawannya. Dari akibat hukum ini akan timbul akibat lainnya, yaitu: Akibat Ekonomi: berkurangnya penggerak sektor riil, berkurangnya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, berkurangnya peningkatan kesejahteraan rakyat, memutus peningkatan ekonomi berkelanjutan dan tidak tercapai asas ekonomi berkelanjutan. Akibat Sosial: hilangnya kesempatan kerja, hilangnya penghasilan sebagian masyarakat, hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sebagian masyarakat dan dapat menimbulkan kemiskinan. -Makna ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUPA jo Pasal 25 ayat (1) PP 40 tahun 1996 jo Pasal 40 PMNA/KBPN 9 tahun 1999 bila dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan berkelanjutan menuju investasi yang menyejahterakan rakyat adalah dikaitkan dengan tujuan penguasaan tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu penguasaan tanah hanya memiliki satu tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPM mengenai asas penanaman modal, antara lain kepastian hukum, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan, juga ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPM mengenai tujuan penanaman modal, antara lain mencitakan lapangan kerja dan meningkatan kesejahteraan masyarakat, yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, alenia keempat UUD 1945, dan Sila Kelima Pancasila, yang merupakan hak asasi setiap orang, yaitu hak untuk berusaha/bekerja dan hak untuk hidup, sehingga investor yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia adalah Investor yang Menyejahterakan Rakyat. Kedua, perpanjangan HGB yang diatur sekarang ini belum dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan investasi berkelanjutan, karena Pemerintah diberikan kebebasan menafsirkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUPA, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 030/0137/PAD tanggal 3 Januari 2012. Dengan kondisi seperti itu PT telah dirugikan, karena investasi yang telah dilakukannya tidak dapat dilanjutkan sehingga tidak memberikan keadilan. Karena PT tidak dapat melanjutkan investasinya, maka investasi berkelanjutan tidak terlaksana, sehingga tujuan investasi berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat diberikan adalah: 1) a. Kepada KBPN: tujuan pemberian hak atas tanah adalah untuk kesejahteraan rakyat, jadi apabila hak atas tanah yang telah diberikan masih memenuh
English Abstract
The background of the problem in this study is the fuzzy norm in Article 35 paragraph (2) Basic Agrarian Law in conjunction with Article 25 paragraph (1) Regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 40 Regulation of the State Minister of Agrarian/Head of National Land Agency 9 of 1999. This research is carried out by applying the normative legal method to address two issues, namely: 1) How does the extension settings of Rights To Building and legal figures in the case of the approval or rejection of an application for extension Rights To Building of Limited Liability and the legal consequences if it is denied?, And 2) How can the extension of Rights To Building provide legal certainty and justice for Limited Liability towards sustainable investment and welfare of the people? The theories applied as means of analyzing both problems are: the theory of the Authority, the Norma Grade theory of (Stuffen Theory), the theory of Justice, Legal Certainty theory, and the theory of state welfare. As a normative legal research, the source material for the research is in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, with different approaches, namely: Legislation (Statute Approach), Case Approach, Conceptual approach, and Analytical Approach, then were analyzed based on legal interpretation methods to find the norms contained in them using a variety of methods of interpretation, namely grammatical, systematically, and sociological. Based on the analysis carried out on the two problems in this dissertation, it was concluded as follows: First, the extension of Rights To Building on State ground is regulated under Article 35 paragraph (2) Basic Agrarian Law in conjunction with Article 26 paragraph (1) Regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 40 Regulation of the State Minister of Agrarian/Head of National Land Agency number 9 of 1999, while the extension of Rights To Building over Right Management ground is set out in Article 35 paragraph (2) Basic Agrarian Law in conjunction with Article 26 paragraph (2) government regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 45 Regulation of the State Minister of Agrarian/Head of National Land Agency number 9 of 1999. Rights To Building on freehold land is not set for the extension, but according to the provisions of Article 29 paragraph (2) government regulation 40 of 1996 may be renewed by agreement between the Rights To Building holder and the holder of the rights owned by the provision Rights To Building new deed made by Land Deed Officer, then enrolled at regional Land Office. Law figure of Rights To Building extension over Right Management is in the form of State Land of the Administrative Decisions in the form of Decree Granting Extension of Rights To Building (public law), while the figure Rights To Building reform law on land owned in the form of Treaty rights (legal private), then registered at the Regional Land Office to obtain Rights To Building certificates (certificates is Administrative Decision/public law). -Basic authority of National Land Board official in granting or refusing extension of Rights to Building on State land and Right Management is Presidential Decree. Number 26 Year 1988 on National Land Agency, as amended by Presidential Regulation Number 10 Year 2006 on National Land Agency. Head of National Land Agency Authority is partly delegated to provincial and regional head of District National Land Board/City Head of the Land Office by Regulation of the State Minister of Agrarian/Head of National Land Agency No. 9 of 1999 as amended by Head of Regulation No.1 Year 2011 and amended again with Head of Regulation No. 3 Year 2012. The reasons of the authorities in granting or refusing the extension of Rights To Building on State land or Right Management are as follows: It is granted, if: there is request of the holder of Rights To Building, the applicant is still in a form of Limited Liability established under Indonesian law and domiciled in Indonesia, the land is still used for business and not violate Plan for Spatial Planning, the investment is still running well, the building can still be used with the proper and safe conformed to the requirements set out in the Building Act, the land is used for the maximum benefit of the people, and the investments made to absorb labor. It is rejected if: the land used for public purposes, or grant requirements are not met. Especially for Right Management in the extension must first get approval from the Right Management holder. -The legal consequences for the Limited Liability if the extension application for Rights To Building is rejected are as follows: Rights To Building is ended for the rights period have expired, the land is returned to the state if it is from the state ground or to the Right Management holder if the land comes from Right Management, Limited Liability no longer be able to use the land as a place of establishment. Because Limited Liability is unable to continue its business, the other law cases arising, namely: dissolution of Limited Liability and termination of the employees. From the result of this law case, it will arise other cases, namely: Economic result: reduction of driving real sector, reduction of national economic growth, reduction in improving people s welfare, breaking economic improvement of sustainable development and sustained economic principles cannot be achieved. Social consequence: loss of employment, loss of income of some people, the loss of the ability to meet the needs of most people and can lead to poverty. -The meaning of the provisions of Article 35 paragraph (2) Basic Agrarian Law in conjunction with Article 25 paragraph (1) Regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 40 Regulation of the State Minister of Agrarian/Head of National Land Agency number 9 of 1999 when it is associated with the principle of legal certainty, justice, and sustainable investment into the welfare of the people is linked with purpose tenure referred to in Article 2 paragraph (3) Basic Agrarian Law, namely land possession has only one goal for the maximum benefit of the people and the provisions of Article 3 paragraph (1) of the Capital Market Law of investment principles, including the rule of law, justice and sustainable efficiency, also the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Capital Market Law investment objectives, among others creating jobs and increase social welfare, which is based on Article 33 paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution, the 1945 Constitution Alenia fourth and principle fifth of Pancasila, of which it is the right of every person, the right to seek/work and the right to live, so the investors needed by the people of Indonesia are the ones that can create welfare of the people. Second, the extension of Rights To Building regulated currently cannot ensure legal certainty, justice, and sustainable investment, because the government is given the freedom to interpret the provisions of Article 35 paragraph (2) Basic Agrarian Law, as set out in Decree of Denpasar City Mayor No. 030/0137/PAD (regional generated reven
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/343.078 69/PUS/p/061303579 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 09 Jul 2013 13:12 |
| Last Modified: | 09 Jul 2013 13:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160867 |
Actions (login required)
 |
View Item |