Djumardin (2013) Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan Ketentuan Pasal 169 b UU Minerba bahwa Kontrak Karya yang ada sebelum lahirnya UU ini tetap diakui , akan tetapi paling lama 1 (satu) tahun harus disesuaikan , kecuali mengenai penerimaan Negara . Adanya pengecualian terhadap penerimaan Negara tentu menimbulkan konflik norma terutama jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 UU Minerba yang menentukan bahwa salah satu tujuan lahirnya UU Minerba adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan Negara. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : 1). Apakah pengecualian terhadap penerimaan negara untuk dilakukannya penyesuain terhadap kontrak karya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169b telah sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945? 2). Apa implikasi yuridis berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kontrak karya? Penelitian disertasi ini menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan historis, pendekatan kefilsafatan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan : 1). Oleh karena penerimaan Negara terdiri dari pajak dan non pajak , maka pengecualian terhadap penerimaan Negara untuk dilakukannya penyesuaian terhadap kontrak karya tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimanatkan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan kristalisasi dari salah satu butir Pancasila sila ke-5 keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mampu bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban , 2). Implikasi yuridis berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kontrak karya adalah adanya keharusan penyesuaian substansi kontrak karya baik yang terkait dengan penerimaan Negara berupa pajak maupun non pajak . Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam KK (Pasal 23 butir (23) yang membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan perubahan (renegosiasi) terhadap substansi KK apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang moneter untuk menghindari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/343.077 52/DJU/i/061403514 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 02 Jul 2014 11:51 |
| Last Modified: | 02 Jul 2014 11:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160864 |
Actions (login required)
 |
View Item |