Tunggu, Rafael (2012) Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Pertanian oleh Korporasi Berbasis Perlindungan Hak-Hak Ekonomi Rakyat dalam Konteks Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hak-hak ekonomi merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob). Yang tergolong sebagai hak ekonomi menurut Kovenan Ekosob adalah hak atas pekerjaan dan standar hidup yang layak. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Ekosob dengan UU No.11 Tahun 2005. Implikasi yuridis dari peratifikasian ini adalah Pemerintah Indonesia berkewajiban menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan-ketentuan Kovenan Ekosob, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang agraria mengingat Indonesia adalah negara agraris. Peraturan perundang-undangan di bidang agraria harus memberikan akses yang luas kepada petani untuk memiliki dan menguasai tanah pertanian karena dengan cara itu petani berkesempatan memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan guna meningkatkan kesejahteraannya, namun dalam realita, kebijakan pertanahan justru berpihak kepada kepentingan korporasi dengan memberikan kesempatan kepada korporasi untuk menguasai tanah pertanian dalam skala besar. Agar pengaturan hak penguasaan tanah pertanian oleh korporasi selaras dengan ketentuan-ketentuan Kovenan Ekosob, maka perlu dilakukan penelitian untuk menemukan dan merumuskan kembali prinsip-prinsip hak penguasaan tanah pertanian oleh korporasi berbasis perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dalam konteks negara hukum kesejahteraan Indonesia. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian, yakni: 1) Bagaimana keselarasan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat di bidang agraria dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ; 2) Bagaimana pengaturan prinsip-prinsip hak penguasaan tanah pertanian oleh korporasi berbasis perlindungan hak-hak ekonomi rakyat di bidang agrarian dalam konteks negara hukum kesejahteraan Indonesia. Tujuan umum ( goal ) dari penelitian ini adalah menemukan dan merumuskan kembali prinsip-prinsip hak penguasaan tanah pertanian oleh korporasi berbasis perlindungan hak-hak ekonomi rakyat di bidang agraria dalam konteks negara hukum kesejahteraan Indonesia, agar penguasaan tanah pertanian oleh korporasi berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis dengan pendekatan konseptual, undang-undang, dan komparatif, dengan menggunakan 5 teori yakni: teori transformasi perjanjian internasional, teori perundang-undangan, teori perlindungan hukum, teori negara hukum kesejahteraan, dan teori keadilan sosial, untuk kemudian dipaparkan secara argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Keselarasan peraturan perundang-undangan nasional dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights terjadi pada tataran norma hukum fundamental, norma hukum dasar dan undang-undang formal, sedangkan pada tataran norma hukum pelaksana ada ketidakselarasan, yaitu terjadinya pertentangan antara Pasal 4 ayat (4) Permeneg Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Pasal 7 UUPA, yang memberi petunjuk kuat bahwa hukum sebagai agen pembangunan belum bisa difungsikan secara optimal untuk memenuhi tujuannya yakni memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam rangka perlindungan hak-hak ekonomi rakyat di bidang agraria; 2). Pengaturan prinsip-prinsip hak penguasaan tanah pertanian oleh korporasi belum mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat di bidang agraria sesuai tuntutan UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dalam konteks negara hukum kesejahteraan Indonesia, karena pengaturannya tidak harmonis, bulat dan konsepsional serta mengabaikan realitas-realitas berikut: (a) realitas peraturan perundang-undangan agraria dan sumberdaya alam (b) realitas sosial masyarakat Indonesia (c) realitas perkembangan hukum Hak Asasi Manusia (d) realitas dinamika kapitalisme, sosialisme dan paham ekonomi kerakyatan berkenaan penguasaan tanah pertanian oleh korporasi (e) realitas penguasaan tanah pertanian oleh korporasi. Prinsip-prinsip hak penguasaan tanah pertanian oleh korporasi yang selaras dengan Kovenan Ekosob dalam konteks negara hukum kesejahteraan Indonesia adalah: (1) Penguasaan tanah pertanian oleh korporasi harus selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (2) Korporasi pemegang hak penguasaan tanah pertanian di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang mengalihfungsikan obyek hak (3) Korporasi pemegang hak penguasaan tanah pertanian dilarang menelantarkan obyek hak (4) Korporasi pemegang hak penguasaan tanah pertanian dilarang menguasai tanah pertanian melampaui batas luas maksimum (5) Perpanjangan dan pembaharuan hak penguasaan tanah pertanian oleh Korporasi tidak boleh dimohonkan sekaligus (6) Korporasi pemegang hak penguasaan tanah pertanian wajib menghormati hak-hak masyarakat adat (7) Korporasi pemegang hak penguasaan tanah pertanian wajib menghormati hak-hak perseorangan (8) Hak penguasaan tanah pertanian oleh korporasi diprioritaskan bagi korporasi bersifat koperatif (9) Korporasi pemegang hak penguasaan tanah pertanian wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Kesembilan prinsip ini menjadi dasar pengaturan hubungan hukum antara korporasi dan tanah pertanian, sehingga keterlibatan korporasi dalam bisnis pertanian di Indonesia dapat berkontribusi positif terhadap penambahan devisa negara dan percepatan pembangunan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan substansial bagi seluruh rakyat Indonesia.
English Abstract
Economic rights are part of the human rights protected by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Ecosoc Covenant). The economic rights under the Ecosoc Covenant is the right to work and decent standard of living. Indonesia has ratified the Ecosoc Covenant by Act No.11 of 2005. Juridical implications of this ratification is the Government of Indonesia has an obligation to harmonize the national legislation with the provisions of the Ecosoc Covenant, in particular legislation in the field of agrarian considering Indonesia is an agrarian country. Legislation in the field of agrarian must provide broad access to the farmers for owning and controling of agricultural land, because of that way, the farmers have an opportunity to obtain the decent work for humanity in order to improve their welfare, but in reality, precisely the land policies favor corporate interests by providing opportunities to the corporation for controling of large-scale farms. In order to adjust the regulation of agricultural land tenure by the corporation with the provisions of the Ecosoc Covenant, it is necessary to carry out research for discovering and formulating the principles of agricultural land tenure by corporation based on the protection of people economic rights in the context of Indonesia welfare State. This study answered two research questions, namely: 1) How does the harmony of national legislation relating to the protection of the people economic rights in the field of agrarian with Act No. 11 of 2005 on Ratification of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 2) How are the principles of agriculture land tenure by corporation based on the protection of the people economic rights in the field of agrarian in the context of Indonesia welfare State. General purpose (goal) of this research is to discover and formulate the principles of agricultural land tenure by corporation based on the protection of the people economic rights in the field of agrarian in the context of Indonesia welfare State, so that agricultural land tenure by corporation has an significant contribution to the improvement of people welfare. This research is a normative legal research. Legal materials are presented in tabular form and analyzed with a conceptual, statute and comparative approach, using the 5 theories, namely: the theory of transformation of international treaties, the legislation theory , the theory of legal protection, the welfare state theory, and the social justice theory, and then presented argumentatively. The results of this research showed: 1) The harmony of national legislation with Act No 11 of 2005 regarding Ratification of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights occurs at the level of fundamental legal norms of state, the basic legal norms of state and formal law of state, while at the level of the implementing legal norms, occurs disharmony, where there is a contradiction between Article 4, paragraph (4) of Permeneg Agraria No. 2 of 1999 regarding Permit Location and Article 7 of the UUPA, which gives a strong indication that the law as an agent of development can not function optimally to meet its goal that is giving justice, certainty and utility in order to protect the people economic rights in the field of agrarian, 2). The arrangement of the principles of agricultural land tenure by corporation didn`t realize the recognition and protection of the people economic rights in the field of agrarian as demanded by the Act No.11 of 2005 on Ratification of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of Indonesia welfare state, because its arrangement is not harmonious, integral and conceptional and ignores the following realities: (a) the reality of the agrarian and natural resources legislations (b) the social reality of Indonesia (c) the reality of the development of human rights law (d) the reality of the dynamics of capitalism, socialism and the concept of people s economy in respect of agricultural land tenure by the corporation (e) the reality of agricultural land tenure by the corporation. The principles of agricultural land tenure by the corporation that is harmonous with the Covenant on ESC in the context of Indonesia Welfare States are: (1) The tenure of agricultural land by the corporation must be harmonized with the Spatial Planning and Land Use (2) Corporate holder of agricultural land tenure in area of the sustainable food-farming land is prohibited to change the function of title object (3) Corporate holder of the title of agricultural land tenure is prohibited from abandoning the title object (4) Corporate holder of agricultural land tenure of agricultural land is prohibited to control the agricultural land beyond of maximum area (5) The extension and renewal of the title of agricultural land tenure by corporations should not be applied at once (6) Corporate holder of the title of agricultural land tenure must respect the rights of indigenous peoples (7) Corporate holder the title of agricultural land tenure must respect the rights of individuals (8) Title of agricultural land tenure by corporation is priority for the cooperative corporation (9) Corporate agriculture land tenure holder must carry out social responsibility. These nine principles are the basis for arranging the legal relationship between the corporation and farmland, so involvement of corporations in the agricultural business in Indonesia can contribute positively to the raising of foreign exchange and accelerating of the national economy development in order to realize the substantial welfare of the entire people of Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/343.076/TUN/p/061204311 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Jul 2013 13:26 |
| Last Modified: | 10 Jul 2013 13:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160861 |
Actions (login required)
 |
View Item |