Sudjito, Bambang (2013) Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Terkait dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Berbasis pada Perlindungan Petani. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berfokus pada kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani. Dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah kebijakan sertifikasi benih tanaman yang ditunjang dengan peraturan perundang undangan terdapat kecenderungan belum berpihak pada petani dan kebalikannya kecenderungan berpihak pada pelaku usaha. Dampak kebijakan sertifikasi benih tanaman yang ditunjang peraturan perundang undangan merugikan hak hak petani sebagai konsumen dalam memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih tanaman bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik). Bahkan petani dalam memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman tidak memenuhi kualityas dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. Permasalahan : (a) Mengapa kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman belum berbasis pada perlindungan petani ?; (b) Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani ?; dan (c) Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman agar berbasis pada perlindungan petani ? Tujuan yang akan dicapai : (a) Menemukan penyebab kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan yang belum berbasis pada perlindungan petani; (b) Menemukan kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan serrtifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan; dan (c) Menemukan kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan. Manfaat yang diperoleh : (a) Dimensi teoritis, selain pengembangan ilmu hukum/ilmu hukum pidana, terutama rumusan norma tindak pidana dan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani; juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman; dan (b) Dimensi praktis, selain penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani; juga pembinaan terhadap produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman. Metode yang dipergunakan melalui penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; sedangkan pendekatan yang dipergunakan melalui konsep, peraturan perundang undangan, dan komparasi terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman belum berbasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman; (b) peraturan perundang undangan pidana; (c) hakekat dan tujuan perlindungan petani; (d) hakekat dan tujuan tindak pidana; dan (e) hakekat dan tujuan sanksi pidana. Berdasarkan analisis hukum tersebut telah ditemukan penyebabnya, sebagaimana peralihan dari cita hukum dalam pembangunan nasional berlandaskan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 kearah pertanggungjawaban produk dalam era perdagangan bebas berlandaskan pada pengesahan WTO. Kemudian kecenderungan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha kearah sanksi administratif daripada sanksi pidana, sehingga berpotensi merugikan hak hak petani sebagai konsumen benih tanaman. Kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) perumusan norma tindak pidana; (b) konsep pengaturan norma tindak pidana; dan (c) kebijakan formulasi konsep pengaturan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Oleh karena itu, perlu diperhatikan permasalahan mendasar dalam hukum pidana terkait dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kriminalisasi dan dekriminalisasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan analisis hukum tersebut telah ditemukan melalui pembentukan hukum, sebagaimana perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat dan bangsa sebagai suatu cita hukum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan petani melalui pengakuan dan jaminan hak hak petani untuk memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formulasi terhadap norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, berbasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) perumusan norma sanksi pidana, (b) konsep pengaturan norma sanksi pidana, dan (c) kebijakan formulasi konsep pengaturan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Oleh karena itu, perlu diperhatikan permasalahan mendasar dalam hukum pidana terkait dengan pidana dan pemidanaan, sebagaimana penalisasi serta pemidanaan korporasi. Berdasarkan analisis hukum tersebut telah ditemukan melalui pembentukan hukum, sebagaimana kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya petani melalui pengakuan dan jaminan hak hak petani. Demikian pula halnya, kesejahteraan pelaku tindak pidana melalui harkat dan martabat manusia sebagai warga masyarakat. Kemudian penjatuhan pidana lebih diarahkan pada narapidana dan bukan pada tindak pidana yang terjadi, sehingga jenis dan bentuk pidana harus didasarkan pada keperluan untuk perbaikan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formulasi terhadap norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.
English Abstract
This research focuses on policy formulation criminal provisions relating to seed certification to protection based of farmers. Basic considerations in this research, is certification policy of seed that supported by regulations have not been in favor of farmers and the opposite favor of businesses. Impact of seed certification policy that is supported by regulations, is neglected peasant farmer`s right`s as a consumer in obtaining and utilizing quality seeds, certified, and labeled (seed quality of genetically, physiological, and physical). Even sometimes, farmers obtain and utilize of seeds of businesses that do not comply with quality requirements and regulations provisions. The problems that arise in the research on policy formulation criminal provisions relating to seed certification to protection based of farmers, which include: first, Why formulation policy criminal provisions relating to seed certification not based of farmers protection? secondly How formulation policy criminal to formulate of criminal act norms related to seed certification to be based of farmers protection? thirdly, How formulation policy to formulated of criminal sanctions norms related to seed certification to be based of farmers protection? Goals to be achieved in this research, which include: first, finding the cause of formulation policy criminal provisions relating to seed certification have not been based of farmers protection; secondly, formulate policy formulation on the formulation of norms offenses related to seed certification based of farmers protection to be realized;and thirdly, formulate policy formulation on the formulation of norms of criminal sanctions related to seed certification based of farmers protection to be realized. Benefits to be gained in this study, which include: first, theoretical dimension, the study is expected to be useful for the development of the science of law/criminal law, especially formulation of criminal act and sanctions norms related to seeds certification based of farmers protection. Similarly, the development of other science related technology, particularly the production, certification, and distribution of seeds; and secondly, practical dimension, this research is expected to benefit the efforts of law enforcement against criminal acts related to seeds certification based of farmers protection. Similarly, benefit the development efforts towards the production, certification, and distribution of seeds. Method used by normative legal research with primary law materials, secondary, and tertiary; while approach used by concepts, regulations, and comparative to related certified seeds. Formulation policy criminal provisions related to seed certification to not based of farmers protection. Based on the legal analysis has been found to cause a variety of factors, which include: first, values justice, certainty, and the benefits to society, including farmers have not been substantially implemented the laws and regulations; second, the tendency of the laws and regulations related to certification seeds are still in favor of the businesses rather than the tendency to side with the farmers as consumers of seed plants, among others, the effort administrative sanctions toward perpetrators rather than criminal sanctions, until potentially harming the rights of farmers as seeds consumers; and third, the criminal provisions relating to certified seed plants scattered on the laws and regulations. However, not one criminal provisions relating to `act without the required certification regulations invitation` and `acts of abuse certification`. Formulation policy criminal act norms related to seeds certification to based of farmers protection. Based on the legal analysis of the formulation of the formulated norms related offenses : first, `the certification without permission`; second, `without going through the required certification provisions of laws and regulations`; third, `abuse certification`, fourth, `did not meet and/or not the Indonesian National Standard `; fifth,` did not meet the standard setting of raw materials and/or of industrial products `, and the sixth,` did not meet the standards and provisions of laws and regulations `. Unlike the case, the act is not a crime, including the formulation of norms, is `the production and/or distribution of seed crops by farmers and/or farmer groups based on traditional knowledge and/or wisdom within the framework of sustainable plant cultivation of food (the obyective of national development)`. Formulation policy criminal sanction norms related to seeds certification to based of farmaers protection. Based on the legal analysis of the formulation of the formulated norms related this type and/or kind of criminal sanctions and criminal system against offenders concerned. The type and/or kind of criminal offense within the scope of the primary criminal sanction, such as imprisonment, criminal confinement, and fined, while the type and/or kind of criminal offense within the scope secondary criminal sanction, which include revocation of certain rights; seizure of certain goods, and the announcement of the verdict judges; including the withdrawal of goods (seeds) from circulation, suspension of operations, certified cancellation, and payment of restitution.
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/343.076/SUD/k/061303574 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 May 2014 10:08 |
| Last Modified: | 11 Apr 2022 06:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160860 |
![[thumbnail of Bambang Sudjito.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bambang Sudjito.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |