Fadlun, Lukman (2012) Pembatalan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Prakarsa dan Aspirasi Masyarakat. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pengawasan represif secara normatif belum dapat menerapkan Pasal 145 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai landasan norma yang mengatur tentang pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah khususnya pengawasan represif yaitu pembatalan terhadap peraturan daerah, adapun faktor-faktor penyebab perda dibatalkan adalah dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tingggi. Selain itu mekanisme dan bentuk hukum pembatalan perda tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pada akhirnya pembatalan perda tersebut berimplikasi pada prakarsa dan aspirasi masyarakat. Secara teoritis Penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan, konseptual dan metodelogis yang dapat dikembangkan lebih jauh dalam perspektif Hukum Tata Negara dan lebih khusus terhadap hukum pemerintahan daerah, juga secara yuridis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengawasan represif khususnya pembatalan perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintah pusat dalam melakukan pembatalan perda sebagai bentuk pengawasan, dimana pemerintah pusat tidak kehilangan rentang kendali dan daerah leluasa mengembangkan daerahnya sebagai penjabaran dari pada otonomi itu sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan), conceptual approach (pendekatan konseptual), comparative approach (pendekatan perbandingan), juga dengan menggunakan pendekatan philosofis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Pengolohan bahan hukum melalui penalaran hukum (legal reasoning) yang logis, sistemik dan runut. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum yakni interpretasi sistematis dan gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pemerintahan Daerah menganggap dengan tidak adanya kerangka acuan yang jelas dalam membentuk Perda maka pembentukan Perda mengabaikan ketentuan-ketentuan prinsip mengenai asas dan materi muatan Pembentukan Perda sebagaimana ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 2004 junto UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 32 Tahun 20004. 2. Daerah dalam memahami prinsip-prinsip pengaturan penyusunan Perda sesuai UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 tahun 2004, kurang kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kurangnya pemahaman dikalangan penyusun perda mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pusat c.q Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Dan Kementerian Hukum Dan HAM kepada aparatur pemerintahan daerah dalam penyusunan Perda belum optimal dan belum merata.
English Abstract
The cancellation of regional regulations ( Perda ) by central government in form of repressive monitoring, normatively has not been able to implement article 145 (2) of Act 32/2004 on local government which is a norm regulating central government monitoring toward its territories especially repressive monitoring, which is the cancellation of regional regulations. The regulation is cancelled because it is assumed to be against public interest and higher Acts. In addition, the mechanism and law form of the cancellation is not in accordance with the pandect mandated by legislation that in turn, it has implication on society`s initiative and aspiration. Theoretically, this research has scientific, conceptual and methodology benefit to be further developed in the perspective of constitutional law especially on regional government law. In juridical, it gives thought on repressive monitoring, particularly on the cancellation of regional regulation in regional government enforcement. Specifically, the cancellation by central government as a form of monitoring in which the central government will not lose its span of control and regional government has discrepancy to develop its territory, based on its initiative and aspiration, as an elaboration of autonomy itself. The research is normative law research examining materials of primary, secondary and tertiary laws. Statute, conceptual and comparative approaches are used in addition to philosophical approach. Those law materials are collected by documentation study and then processed through a logic, systemic and sequential legal reasoning. Analysis is conducted using law interpretation, which is systematical and grammatical interpretation. Based on research result, it can be concluded that: 1. Regional government assumed that with no clarity on terms of reference in formulating regional regulation, the formulation of regional regulation ignoring principle rules on bases and material of regional regulation formulation content as determined by Act 10/2004 jo. Act 12/2011 and Act 32/2004. 2. In understanding the arrangement principles of regional regulation formulation in accordance with Act 10/2004 and Act 32/2004, the regional government has lack of knowledge and experience capacity in conducting norm formulation techniques that not against the legislation. 3. The lack of regional regulation formulation techniques among the regulation committee due to, among others, less experience in legislation knowledge and formulation techniques correspond to the legislation. 4. Sub-optimum and unequal development steps conducted by central agencies c.q. Ministry of Domestic Affair, Ministry of Finance and Ministry of Law and Human Rights to regional government apparatus. 5. A clear terms of reference on the management of regional regulation plan (Raperda) sincronization as one of important instruments in maintaining regional regulation sincronization is not yet available for the region. 6.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/342.09/FAD/p/061202478 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 01 Oct 2012 11:08 |
| Last Modified: | 01 Oct 2012 11:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160844 |
Actions (login required)
 |
View Item |