Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pada Konstitusi

Setyagama, Azis (2013) Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pada Konstitusi. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertitik tolak dari asumsi dasar mengenai perlunya perubahan politik hukum terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta yang terjadi di tengah masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung yang tengah berlaku selama 8 tahun ini banyak menimbulkan persoalan baru yang berdampak negatif terhadap perkembangan demokrasi di tingkat daerah atau lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam tentang politik hukum apa yang cocok untuk Bangsa Indonesia yang bersifat kebhinnekaan dan multi kultur ini. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif mengingat penelitian ini bersifat normatif, yaitu mengkaji dari sisi peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang diberlakukan di Indonesia. Di samping itu penulis juga menganalisa secara diskriptif tentang pendapat ahli maupun pendapat tokoh- tokoh masyarakat baik dari akademisi, praktisi, LSM, maupun lembaga-lembaga/organisasi-organisasi pemerintah maupun non pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil penelitian hukum normatf ini ditemukan hal-hal sebagai berikut; 1. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu diformat ulang. 2. Sistem pemilihan kepala daerah yang cocok atau sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia adalah sistem pemilihan kepala daerah beragam/bervariasi. 3. Perlunya perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ke sistem pilkada beragam didasarkan pada kondisi bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman ditinjau dari sosial budaya, ekonomi, adat istiadat dan letak geografisnya.

English Abstract

Abstract: This study starts from the basic assumption about the need for political change and whether the law against direct elections presently applied in Indonesia. It is based on facts that occurred in the community that the direct elections being valid for 8 years this raises many new issues that negatively impact the development of democracy at the regional or local level. The purpose of this research is to analyze in depth about what is the appropriate legal politics for the Nation of Indonesia is diverse and multi-cultural. To achieve the purpose of the study authors use normative juridical approach considering normative research, the study of the law on elections areas suitable applied in Indonesia. Besides author also analyzed descriptively on expert opinion and the opinion leaders of society, both from academics, practitioners, NGOs, and institutions/organizations, governmental and non-governmental organizations regarding local elections directly. Result 0f the normative legel research found the following; 1. System of direct local elections provided for in law No. 32 of 2004 needs to be reformatted. 2. System of local elections that fit condition of Indonesia is the system of local elections vary/varies. 3. The need for local election system changes directly to the electoral system are diverse of varied, given the diversity of Indonesia has in terms of social, cultural, economic, customs and geography.

Item Type:	Thesis (Doctor)
Identification Number:	DES/342.07/SET/p/061308980
Subjects:	300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.07 Election law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	29 Apr 2014 14:27
Last Modified:	15 Oct 2024 06:55
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160841

Text Azis Setyagama.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item