Perbawa, IKetutSukawatiLanangPutra (2014) Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Disertasi ini merupakan penelitian untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem pemilu di Indonesia. Problematika filsafatnya adalah tergangggunya hakekat perwujudan kedaulatan rakyat yang bersumber pada kehendak rakyat melalui system pemilu di Indonesia, terusiknya rasa keadilan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu yang kurang adil dan jujur, serta tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu baik pemilu legeslatif maupun eksekutif. Problematika teoritisnya mengenai tuntutan perkembangan kebutuhan hak sipil dan politik rakyat apakah sejalan dengan perkembangan kebutuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia, dan pergeseran teori demokrasi representatif kepada teori demokrasi partisipatif (demokrasi perwakilan kepada demokrasi langsung) yang belum menjamin penyelenggara pemilu (KPU) berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Problematika yuridisnya adalah adanya kekaburan/ketidakjelasan norma terhadap lembaga KPU yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, mengenai lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Adanya konflik norma kewenangan KPU, yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 119 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Pertama , mengapa KPU sebagai penyelenggara pemilu eksis ditinjau dari landasan filosofis, historis dan yuridis konstitusional. Kedua, bagamaiana eksistensi KPU dalm penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenanganya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan pelaksanaanya. Ketiga, apakah eksistensi KPU menunjang upaya pelaksanaan pemilu menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Dari permasalahan di atas teori yang dipergunakan untuk menganalisa adalah teori kedaulatan rakyat, teori lembaga negara, teori pemilu dan sistem pemilu, serta teori kewenangan dan pertanggungjawaban. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum tata negara, yaitu dalam kaitannya dengan Eksistensi KPU Dalam Sistem Pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat dan masyarakat tentang keberadaan KPU dan peranannya bagi negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian hukum normatif dengan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder serta melalui pendekatan Undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan perbandingan, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian, pertama, Landasan filosofis tentunya dilihat dari nilai-nilai Pancasila baik sebagai filsafat hidup (Weltanschaung, Volksgeist), maupun sebagai dasar negara dan ideologi negara, ideologi nasional yang berfungsi sebagai jiwa bangsa dan jati diri nasional. Esensinya KPU sebagai penyelenggara pemilu dari kesejarahan tetap diakui dan legitimate dari tahun 1955 sampai dengan pemilu 2009, walaupun dengan berbagai penyebutan nama. Keberadaan KPU dari segi yuridis konstitusional diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikuatkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua, Kedudukan dan kewenangan KPU dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyangkut penyelenggara pemilu di beberapa Negara, kedudukan, tugas dan fungsi KPU dalam peraturan perundang-undangan, hubungan dan kewenangan antar penyelenggara pemilu, pertanggungjawaban KPU terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketiga, eksistensi KPU dalam sistem pemilu berdasarkan UUD 1945, yaitu menyangkut problematika yang dihadapi KPU di Indonesia, konstruksi kewenangan dan tugas KPU dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis, kontribusi keberadaan KPU dalam menunjang upaya pelaksanaan pemilu menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan kesimpulan di atas direkomendasika sebagai berikut: Pertama , kepada pembentuk undang-undang disarankan adanya perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (legal reform), berkaitan dengan kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan KPU. Penyusanan paket Undang-undang politik yang ada kaitannya dengan penyelenggara pemiu seperti Undang-undang pemilu untuk legeslatif, pilpres dan pemilukada serta yang mengatur parpol tidak perlu dilakukan pada setiap kali ada pemilu atau terus ada perubahan, hal ini supaya ada kepastian hukum dan kejelasan proses yang dilakukan baik bagi penyelenggara, peserta pemilu maupun bagi masyarakat. Kedua , Kepada KPU, penguatan kelembagaan tentunya dibarengi dengan peningkatan kemampuan, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana. Sekaligus kesamaan visi dan misi dari komisioner sampai pada staf paling bawah. Ketiga , Kepada peneliti berikutnya, terbuka lebar untuk melakukan penelitian terkait efektivitas keputusan KPU tentang hasil pemilu yang sering kali digugat oleh peserta pemilu yang kalah.
English Abstract
This dissertation is a research to detect the existence of the Election Commission in Indonesia election system. The philosophical background of the problem is the nature of the disruption of the embodiment of people sovereignty which is based on the people will, through the electoral system in Indonesia, the disturbance to public sense of justice in the implementation of election that are less honest, and the lack of legal certainty in legislatives and executives elections. The theoretical background is the demands of development needs in civil and political rights of the people, is it related to the development of fundamental human rights, and the theory shift from representative democracy to participatory democracy theory (representative democracy to direct democracy) that does not guarantee KPU, as the election organizer can run an honest, fair, and democratic election. The juridical problem is regarding to the lack of clarity on the KPU norms set out in section 22 E, article (5) Constitution Amendments 1945, about KPU as an independent, permanent, and national institution. The conflict norms occurrence relating to the duties, authority and accountability of KPU as the election organizer in the execution of his duty to ensure the implementation of fair, independent, and clean election; as stated in section 1 article 5, section 3 article (3), section 37 article (1), and section 119 article (4) UU no 15/2011 about election implementation. Problems identified in this research are, first, why KPU as the election organizer exist in terms of philosophical, historical, and juridical fundamental. Second, the existence of KPU in implementing its duty, function, and authority based on the Constitution Amendments 1945 and its regulation. Third, whether or not, the existence of KPU will give the significant contribution in implementing people sovereignty and democratic governance. In order to analyze the problems stated before, this research will make use of people sovereignty theory, the state institution theory, elections and its system theory, as well as the authority and responsibility theory. The aim of this research is to give contributions and ideas for the development of the law, especially constitutional law, in its relation with the existence of Election Commission in Indonesia election system. The result of this research is expected to bring benefits toward the election organizer, politic parties, the candidates, and also the society regarding with its existence and contribution to Indonesia. This research uses normative legal research by tracing the primary and secondary legal materials and law approach, also historical approach on some of the Constitutional Courts` decisions, comparative approaches, as well as philosophical approaches. The research findings are, F irst , philosophical fundamental must be seen from the values of Pancasila as the philosophy of life, as well as the basic ideology of the state, which will also functioned as the soul and national identity. The existence of KPU essential from 1955 election until 2009 election will remain the same as stated in Constitution Amendments 1945 although with different forms of name. The constitutional philosophical fundamentals of KPU existence is stated in section 22E article (5) Constitution Amendments 1945, and then supported by UU 15/2011 about Election Implementation. Second , the position and authority of KPU in laws. This is relating to election implementation in some states, as well as the position, duty, and responsibility among election organizers, KPU responsibility toward the election organizer. Third, the existence of KPU in Indonesia, the construction of duty, authority of KPU in order to create the people sovereignty and democratic governance, also the contribution of KPU in supporting the implementation of clean election in order to achieve people sovereignty and democratic governance. Based on the conclusions stated above, it can be suggested these following recommendations: First , it is suggested to those who form UU no.15 2011 in Election implementation (legal reform) is strongly recommended, regarding to the duties, functions, and authorities of KPU. It is also suggested to form a package of laws designed especially for legislatives, president election, as well as executives election, so that it will be unnecessary to form it in every single election held in the state; this will also help in managing the politic parties as also implementing the law independency for election organizer, society, and also the election participant. In the other words, changes is not needed in every single election, so there will be legal certainly and process assurance both for the organizers, participants and the general election for the community. Second , in KPU itself, strengthening the institutional capacity accompanied by upgrading the human resources capability together with improving the infrastructures is strongly needed; as well as the unity in vision and mission of commissioner, from top to the bottom. Third , for upcoming researcher, further research and discussion relating to the effectiveness of KPU decisions on election results which are often sued by participants who lost the election.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/342.07/PER/e/061404701 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.07 Election law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 03 Nov 2014 08:46 |
| Last Modified: | 03 Nov 2014 08:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160840 |
Actions (login required)
 |
View Item |