Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UUD 1945 dalam Rangka Otonomi Daerah

Amancik (2013) Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UUD 1945 dalam Rangka Otonomi Daerah. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dilatarbelakangi oleh dinamika demokrasi pemilihan Kepala Daerah, yang dalam perjalanan sejarah mengalami perubahan model pada setiap rezim dan menimbulkan pergeseran nilai persatuan, nilai permusyawaratan/perwakilan, nilai keadilan seperti tercantum dalam Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Problematika filosofis tersebut berlanjut pada inskonsistensi teoritis, makna demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan otonomi daerah, sehingga terjadi pergeseran demokrasi representatif menjadi demokrasi partisipatif. Problematika yuridis, dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebelum Perubahan dan Pasal 18 (4) UUD 1945 sesudah Perubahan menimbulkan multi tafsir, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan norma dan kekaburan norma pemilihan kepala daerah. Selain problematika tersebut di atas terdapat problematika sosiologis penyelenggaraan model pemilihan kepala daerah secara langsung, hubungan kewenangan antara presiden dengan kepala daerah menjadi kabur, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis, birokrasi tidak stabil, kecenderungan timbul konflik, kecenderungan biaya demokrasi sangat besar, kecenderungan kepala daerah korupsi, kecenderungan terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat kearah pragmatisme, materialisme dan individualisme. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti adalah pertama; Bagaimanakah dinamika demokrasi pengaturan model pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?. Kedua; Bagaimana implikasi model pemilihan Kepala Daerah dalam rangka otonomi daerah? Metode penelitian yang digunakan untuk mengurai masalah tersebut adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, perbandingan hukum, koseptual dan penafsiran hukum dengan menggunakan kerangka teori sebagai pisau analisis yaitu teori demokrasi, desentralisasi (otonomi) dan teori pemilihan umum. Analisis penelitian terhadap masalah pertama ditemukan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan maupun sesudah perubahan tidak memberikan kepastian model pemilihan kepala daerah. Sebelum perubahan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang. Konsekuensinya pembentuk undang-undang menafsirkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik saat itu. Dengan demikian undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur model pemilihan kepala daerah antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya terdapat perbedaan. Model tersebut terdiri dari model penunjukan/pengangkatan dan model pemilihan perwakilan (dipilih oleh DPRD). Begitu juga sesudah perubahan Pasal 18 (4) UUDNRI 1945 menimbulkan multi tafsir, sehingga pembentuk undang-undang menafsirkan demokratis adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Pada dasarnya pemahaman demokratis tersebut dapat ditafsir sebagai pemilihan langsung dan pemilihan perwakilan atau tidak langsung. Analisis terhadap masalah kedua memperlihatkan bahwa implikasi model pemilihan kepala daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah sebagai berikut: berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, a) Hubungan presiden dengan kepala daerah sangat kuat, b) Pengawasan sangat ketat dengan pengawasan represif, preventif dan umum, c) kewenangan sangat terikat/ketat, d) Peran serta masyarakat rendah, e) Birokrasi taat asas, f) Biaya demokrasi relatif tidak besar, g) Demokratisasi di daerah tersumbat, h) Nilai Pancasila terjaga. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, a) Hubungan Presiden dan Kepala Daerah tidak kuat, b) Pengawasan sangat longgar, c) Birokrasi tidak didaerahkan, d) kewenangan pemerintahan daerah sangat luas, e) Pengawasan sangat longgar, f) Partisipasi masyarakat tertutup, g) Demokratisasi di daerah terbuka lebar bagi DPRD, h) Biaya demokrasi relatif rendah, i) Terdapat sistem parlementer di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, a) Hubungan pusat dan daerah tergambar pada hubungan Presiden dengan Kepala Daerah tidak jelas, hanya sebatas fungsi administratif belaka, b) Pengawasan mengarah pada pengawasan represif tetapi pengawasan preventif juga kuat, c) Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan terbuka, d) Lembaga DPRD hanya sebagai fungsi administratif saja, e) Partisipasi masyarakat lebih terbuka, f) Demokratisasi di daerah terbuka cenderung kebablasan, g) Kecenderungan terjadi konflik, birokrasi tendensius, biaya demokrasi sangat besar, terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat mengarah pada nilai individualis, materialis dan pragmatis. Sebagai rekomendasi untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaan pemerintahan daerah, dan menjaga sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan, maka perlu mempertimbangkan rekonsruksi model pemilihan Kepala Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu penataan hubungan kewenagan dalam konsep negara kesatuan, sehingga hubungan Presiden dan Kepala Daerah jelas adanya, harus diatur dalam Undang-Undang Dasar titik taut antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan dan penanggung jawab pemerintahan dengan kepala daerah sebagai pemerintah daerah. RUU yang sedang dibahas sekarang sebagai penjabaran Pasal 18 (4) UUDNRI Tahun 1945 seharusnya mengatur beberapa model pemilihan kepala daerah di Indonesia terkait dengan Pasal 18B, maka dimungkinkan pemilihan langsung dan Perwakilan. Perlu penelitian lanjutan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu kekuatan politik lokal di daerah untuk menentukan Kepala Daerah.

English Abstract

Motivated by the dynamics of regional heads of electoral democracy, which in the course of history changed the model in each regime and cause a shift in the value of unity, the value of consultative/representative, the value of equity as stated in Pancasila as the Indonesian national identity. Problems continued on inskonsistensi philosophical theory, the meaning of democracy in the administration of local elections and local autonomy, resulting in a shift of representative democracy to participatory democracy. Problems juridical, the provisions of Article 18 UUD 1945 before Amendment and Article 18 (4) UUD 1945 after changes cause multiple interpretations, leading to inconsistencies and ambiguities norm norm elections. In addition to the above mentioned problems are problems of sociological models holding direct elections, the relationship of authority between the president and the head area is blurred, the relationship of regional head and deputy regional head inharmonious, unstable bureaucracy, the tendency of horizontal and vertical conflicts arise, the trend of the cost of democracy very large, the trend of regional heads of corruption, the tendency to shift in values in society towards pragmatism, materialism and individualism. Based on the background above, the problem is first studied; model of how the dynamics of electoral democracy by the Regional Head of the Constitution of 1945?. Second: How Regional Head selection model implications to regional. The method used to break down the problem with this approach is normative juridical legislation, historical, comparative law, and a conceptual interpretation of the law by using a theoretical framework that analyzes knife democratic theory, decentralization (autonomy) and the theory of elections. Analysis of studies of the first problem is found that Article 18 of the Constitution of 1945 before the change and after the change does not provide certainty model of elections. Before the change mandates that local governments governed by law. Consequently legislature to interpret the provisions of Article 18 UUD 1945 is highly influenced by the political circumstances of the time. Thus, the law on local government elections set the model between law one with another law there is a difference. The model consists of the model designation/appointment and selection model representative (elected by parliament). Likewise, after the amendment of Article 18 (4) 1945 UUDNRI raises multiple interpretations, so the lawmakers are interpreting democratic direct election by the people. Basically the understanding that democratic elections can be interpreted as a direct or indirect election of representatives. The analysis of the problem shows that the implications of these two models to the regional head election of regional autonomy as follows: pursuant to Article 18 UUD 1945 before the change, especially in Act No. 5 of 1974, a) President relationships with powerful regional heads, b) monitoring very tight with repressive surveillance, preventive and general, c) the freedom of exercise of authority is bound/tight, d) low community participation, e) bureaucratic compliance, f) the cost of democracy is relatively large, g) democratization in the region is clogged, h) values of Pancasila awake. Act No. 22 of 1999, a) Relations President and Regional Head is not strong, b) Supervision is very loose, c) Bureaucracy is not handed over to the local, d) The governing authority area is very spacious, e) Supervision is very loose, f) Community participation weak, g) Democratization in the area open to parliament, h) is relatively low cost of democracy, i) there is a parliamentary system in the area. Act No. 32 of 2004, a) central and local relations depicted in relation to the Regional Head of the President is not clear, merely an administrative function, b) Supervision leading to repressive control but also a powerful preventive control, c) the freedom to exercise the powers of government open, d) participation more open society, e) democratization in open areas tend to be excessive, f) tendencies conflict, bureaucracy tendentious, the cost of democracy is very large, there was a shift in values in public life leads to value individualistic, materialistic and pragmatic. As a recommendation to ensure the constitutionality of the implementation of regional government, and maintain synchronization and consistency of legislation, it is necessary to consider the reconstruction of selection model in the framework of the Regional Head of the Republic of Indonesia. Need structuring of authority relations in the concept of a unitary state, so the relationship is clear President and Head of Region-is, to be set in the Constitution of the link point between the President and the government as authority and responsibility of local government to head the government. The bill is being discussed now as an interpretation of Article 18 (4) UUDNRI Year 1945 should set some models of local elections in Indonesia in relation to Article 18B, the possible direct and representative elections. Need further research on the existence of Indigenous Peoples as a political force in the local area to determine the Regional Head.

Item Type:	Thesis (Doctor)
Identification Number:	DES/342.07/AMA/m/061305146
Subjects:	300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.07 Election law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endro Setyobudi
Date Deposited:	01 Jul 2013 14:14
Last Modified:	09 Aug 2024 04:26
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160839

Text 061305146.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item