Kasih, DesakPutuDewi (2013) Eksistensi Badan Layanan Umum (BLU) dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintah. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan hukum sebagai komponen pembangunan nasional mempunyai hubungan interdepedensi dengan berbagai sektor pembangunan lainnya seperti pembangunan ekonomi, politik, budaya dan pertahanan, karena itu pembangunan hukum bukanlah sebuah proses yang otonom melainkan sebuah proses yang heteronom, artinya pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari sektor-sektor lainnya. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, menurut Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah: Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Bertolak dari fenomena yang terjadi baik sosial, ekonomi dan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan layanan publik dengan pola Badan Layanan Umum maka problematik yang timbul, pertama : dengan adanya penyelenggaraan pelayanan umum melalui Badan Layanan Umum secara filosofis pada tataran aksiologi mengakibatkan terusiknya rasa keadilan bagi rakyat akibat terjadi pergeseran konsep pelayanan pemerintah dari non profit oriented ke arah profit oriented . kedua : secara teoritis prolematika ditunjukkan pula dengan adanya pergeseran konsep fungsi negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dimana seharusnya pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan menjadi berfungsi komersial. (problematik teori fungsi negara/pemerintah), sehingga akibat pergeseran fungsi tersebut menimbulkan problematik teoritis negara kesejahteraan. ketiga : problematik yuridis ditunjukkan dengan adanya, inkonsistensi pengaturan pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) oleh BLU berdasarkan ketentuan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini memusatkan penelusuran berdasarkan dua rumusan masalah: Bagaimanakah eksistensi Badan Layanan Umum (BLU) dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan? Dan Bagaimanakah politik hukum pengaturan Badan Layanan Umum dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta memetakan eksistensi Badan Layanan Umum dalam penyelenggaraan layanan publik.Khususnya, (a) Menganalisis dan menemukan prinsip-prinsip hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan pola Badan Layanan Umum (BLU), (b).Menganalisis dan memetakan konsep perubahan substansi norma dan prinsip-prinsip hukum dalam penyelenggaraan pelayanan umum melalui Badan Layanan Umum. Penulisan disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh pemerintah dengan pola Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Penelitian hukum ini juga mengkritisi konsep-konsep hukum dalam khasanah kepustakaan hukum sebagai hukum yang normatif sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Beberapa teori dasar dipergunakan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang diteliti yaitu : Teori Negara Kesejahteraan ( Welfare State ), Teori Fungsi Negara dan Pemerintahan, dan Teori Kewenangan. Penelitian ini telah menghasilkan beberapa temuan, yaitu: Penyelenggaraan pelayanan umum oleh pemerintahan merupakan badan hukum publik yang berkewajiban untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum bagi masyarakat. Dengan bedasarkan kepada gagasan ideologi dan politik penyelenggaraan pemerintah, maka pelayanan umum diselenggarakan oleh negara/pemerintah termasuk pembiayaannya. Perilaku komersial Badan Layanan Umum merupakan perilaku yang melampaui materi kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang yang diatasnya. Kewenangan Badan Layanan Umum, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, terbatas pada kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan, tidak termasuk fungsi komersial. Posisi pelayanan yang disatukan dengan fungsi komersial menimbulkan posisi ambigu bagi Badan Layanan Umum yang mengakibatkan tindakan-tindakan Badan Layanan Umum masuk kedalam kualifikasi tindakan melampaui kewenangan, karena Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatan komersial/privat tanpa tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbuatan hukum privat. Disamping itu sebagai lembaga hukum publik, peraturan yang mengatur Badan Layanan Umum hanya mengatur tentang pengelolaan keuangan dan tidak mencakup pengaturan organisasi/kelembagaan sebagai badan yang menyenggarakan kegiatan komersial pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU). Politik hukum penyelenggaraan fungsi pemerintahan oleh Badan Layanan Umum untuk menyelenggarakan pelayanan umum adalah (1) terjadinya pergeseran posisi, fungsi, orientasi dan perilaku pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) Pergeseran konsep dan paradigma penyelenggaraan fungsi pemerintahan dari fungsi layanan menjadi fungsi komersial tidak disertai dengan landasan hukum yang jelas sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan inkonsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya. Saran dalam konteks temuan itu adalah rekonstruksi pengaturan penyelenggaraan pelayanan umum oleh pemerintah dengan pola Badan Layanan Umum, yaitu; (1). Fungsi Badan Layanan Umum dikembalikan kepada esensinya, sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum. (2). Pengaturan status kelembagaan suatu unit kerja pemerintah dalam menggunakan status Badan Layanan Umum dalam menyelenggarakan pelayanan umum hendaknya didasarkan pada orientasi dari unit kerja tersebut.
English Abstract
Legal development as a component of national development has interdependent relationship with other development sectors such as economic development, politics, culture and defense, therefore the development of the law is not an autonomous process but a heteronymous process, which means that the development of law cannot be separated from the other sectors. The enactment of Government Regulation No. 23 Year 2005 on the Financial Management of Public Service Agency (BLU), as mandated in Article 68 Paragraph (1) of Law No. 1 of 2004 on State Treasury, aims to improve services to the community in order to promote the general welfare and the intellectual life of the nation. Public Service Board, hereinafter called the BLU, according to Article 1 Government Regulation No. 23 Year 2005 on Financial Management of Public Service are: agencies within the government that was formed to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without a priority for profit and in doing activities based on the principles of efficiency and productivity. (To improve services to the community in order to promote the general welfare and educating the nation by providing flexibility in financial management based on the principles of economics and productivity, and the application of sound business practices). Based on the phenomenon that occurs both social, economic and law that arise in the administration of the public service with the Public Service Board patterns, some problems can be formulated, first: with the provision of public services through the General Services Agency, philosophically in the level axiology, sense of justice for the people has been annoyed because there has been a shift in the concept of government services than non-profit oriented towards profit-oriented public service due to the pattern of BLU, second: theoretical problems also point to a shift in the concept of state functions performed by the government, where the government should serve as providers of care a commercial function. (Problematic theory of functions of state/government), so as a result of the shift function also raises the theoretical problematic of the welfare state. Third: juridical problem indicated by the presence, inconsistency management arrangements for non-tax revenues (tax revenues) by BLU pursuant Government Regulation No. 23 Year 2005 on the Financial Management is not in accordance with the provisions of article 4 of Law no. 20 of 1997 on State Revenue. Based on the identification, the study focused the search based on two research questions: How does the existence of the Public Service Agency (BLU) in the administration of government functions? How is political law on arrangements of the administration of the Public Service Board of governmental functions? This study aims to identify, analyze, and map the existence of the Public Service Board in the administration of public services. In particular, (a) to analyze and discover the principles of law in the public service with the pattern of Public Service Agency (BLU), (b). Analyze and chart the changes in the substance of the concept of norms and principles of law in the administration of public services through the General Services Agency. The study on this dissertation is a normative legal research, namely a research that is based on the materials that form the basis of law in the administration of public services by the government with the pattern of Public Service Agency (BLU) in Indonesia. It also criticized the legal research legal concepts in the realm of legal literature as a normative law that legal research is a normative juridical approach. Or doctrinal legal research, rational deductive theoretical nature, namely some basic theories are used to analyze and assess the problems studied: Theory of the State Welfare (Welfare State), Theory of Functions of State and Government, and the Theory of Authority. This research has resulted in several findings, namely: Public Service for the Public Service Board is organizing functions of government so that BLU is a public entity has a duty to perform the functions of the public service for the community. With the base on the notion of ideology and political organization of the government, the public service should be organized by the state/government, including financing. Public Service commercial behavior is behavior that is beyond the authority of the material set out in Regulation Legislation thereon. Public Service Authority, as an arm of government, is limited to the authority to perform the functions of the service, excluding commercial functions, so that the service function that incorporates the commercial functions cause the ambiguous position of the Public Service Board and the resulting actions of the Public Service Board flawed judicial, because the Public Service Board held a commercial act is an act of government but of private law without being subject to the provisions governing private law actions. Besides, as a public entity, the rules governing the Public Service Board only regulates financial management and does not include the composition of the organization/institution of the Public Service Board as the agency conducting commercial functions of government through the Public Service Agency (BLU). Legal political organization of government functions by the Public Service Board to hold public services are (1) There was a shift in the position, function, orientation and behavior of the government in public service delivery in providing services to the community to promote the general welfare and the intellectual life of the nation, (2) Paradigm shift in the concept and execution of government functions to the function of a commercial service functions are not accompanied by a clear legal basis giving rise to legal uncertainty and inconsistency of government in carrying out its functions. Advice in the context of these findings is the reconstruction of public service delivery arrangements by the government with the pattern of the Public Service Board, namely: (1). Functions of Public Service should be returned to its essence, as the government agency that by the Constitution be given the obligation on public service functions. (2). Setting the institutional status of a unit of government in using the state Public Service Board in carrying out public services should be based on the orientation of the work unit.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/342.068/KAS/e/061305144 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Jul 2013 12:53 |
| Last Modified: | 17 Jul 2013 12:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160838 |
Actions (login required)
 |
View Item |