Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia

Ginting, Yakup (2011) Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pembangunan hukum sebagai salah satu bidang dalam pembangunan nasional, bertujuan membentuk tata hukum dalam suatu sistem dari berbagai sistem yang telah ada, termasuk peraturan perundang-undangan, maupun kelembagaan, sumber daya manusianya yang menjadi pelaku kehidupan hukum dan yang memperoleh manfaat dari hukum itu. Undang-undang sulit untuk sempurna, karena begitu pembuat undang-undang merumuskan dengan kalimat kalimat atau kata-kata dalam pasal-pasal undang-undang dengan mendasarkan perilaku kehidupan masyarakat pada waktu itu dan dengan membayangkan perilaku masyarakat pada waktu mendatang, sejak saat itu undang-undang tersebut diam dengan segala keabstrakannya ( statis ), sedangkan di lain pihak masyarakat ternyata terus menerus berubah perilaku kehidupannya ( dinamis ). Perkembangan masyarakat melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang berpengaruh pada kehidupan hukum di Indonesia, akan tetapi dalam masyarakat tertentu masih ada nilai-nilai hukum yang tetap hidup lestari. Hakim sering menjumpai peristiwa hukum perdata yang hukumnya tidak sempurna, ketidak sempurnaan hukum tersebut harus diatasi oleh hakim dengan jalan menemukan hukumnya, agar dapat diterapkan terhadap peristiwanya, sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal. Maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak hanya sebagai terompet undang-undang, tapi juga terompet keadilan karena hakim membentuk hukum ( judge made the law ) melalui penemuan hukum ( rechtsvinding ), sehingga fungsinya di samping sebagai penegak hukum dan keadilan juga sekaligus berfungsi sebagai pembaharu hukum. Kewajiban hakim menerobos hukum misalnya tentang keabsahan perkawinan Adat Karo, perkawinan Adat Cina, Keabsahan Akta Notaril dan lainnya masih dilematis, kerena terdapat pro dan kontra, berkaitan dengan sistem hukum civil law yang dianut di Indonesia, dianggap undang-undang itu sempurna, hakim hanya menerapkan undang-undang, maka hakim dianggap telah menyerobot kekuasaan pembuat undang-undang, sedang pihak lain menyatakan hakim itu bukanlah membuat hukum dari tidak ada menjadi ada, sebab hukumnya itu sendiri sudah ada di dalam perilaku kehidupan masyarakat, bagaikan seseorang menimba air dari sumur kemudian menyajikan, demikian juga hakim hanya mengangkat ke permukaan, menggali dan menjelaskannya kemudian dijadikan alasan dan dasar hukum pertimbangan putusannya. Keberatan lain dikatakan hakim telah melanggar asas ultra petita, karena mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, sementara pihak yang menyetujui menyatakan terobosan itu masih dalam rangka fungsi hakim memberikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Perakteknya hakim merasa ragu dan jarang melakukan penemuan hukum. Isu hukum tersebut dianggap menarik diteliti, dianalisa bertujuan untuk memahami bagaimana pola pikir hakim berkaitan dengan: Dasar, tahapan dan pola pertimbangan hukum putusan hakim dalam hal melakukan penemuan hukum. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif mengkaji mengenai bahan bahan hukum yaitu 1) Primer, 2) Sekunder, 3) Tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan kasus, UU dan konsep. Dengan pisau analisa teori negara hukum dan perlindungan hukum, teori penegakan dan berlakunya hukum serta teori sumber hukum dan metode penemuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dasar hukum penemuan hukum oleh hakim sudah diatur dalam hukum positip indonesia, (UU.Kekuasaan Kehakiman, UU.Peradilan Umum, UU. Mahkamah Agung) hakim merdeka, mandiri membuat pertimbangan hukum, menerapkan makna mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga dihasilkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa hakim memutus dengan hukum yang berlaku atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang baik dalam membuat putusan dapat dikaji dari beberapa perspektif, yaitu: perspektif intelektual, etik, penguasaan hukum, kesadaran beragama dan teknis peradilan. 2. Terdapat tahap-tahap penemuan hukum yang dianggap tepat untuk dilaksanakan oleh hakim melalui tahapan, yaitu: mengkonstatasi, mengkualifikasi, mengkonstitusi dengan memperhatikan pola penemuan hukum dan tahap menerapkan aturan hukum pada peristiwa kongkret serta merumuskan aturan hukum dalam format putusan (hakim bersifat otonom) Dan tahapan penerapan hukum atau menerapkan hukum apa adanya, yaitu tetap juga dilakuan dengan tahap mengkonstatasi, mengkualifikasi dan mengkonstitusi dan langsung menerapkan hukum tertulis pada peristiwa hukumnya tanpa melakukan penemuan hukum (hakim bersifat heteronom). 3. Terdapat 4 (empat) pola penemuan hukum, yaitu (1) apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi tidak jelas, maka hakim dapat melakukan interprestasi (gramatikal, sistematis, teleologis sosiologis, autentik/resmi); (2) apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi ternyata ketentuan-ketentuan tersebut sudah usang, maka hakim akan melakukan interprestasi (ekstentif, restriktif, dan futu

English Abstract

Law development is a specific field in the national development which is aimed at establishing law order into a system among various existing systems. These systems may be statutes, law bodies or its resources with its distinctive legal life behavior and its exertion to take benefit from the law. It is difficult to find perfect laws because the sentences or words in the article of statutes are formulated by emphasizing on the life behavior of the community at the time when the law is formulated and recognizing their future behavior. Therefore, statutes always remain silent with their abstract (static) but community continually changes for their life behavior (dynamic). The community development through the advance of knowledge and technology may shift the law values, thus influencing the law well being of Indonesia. However, some law values have been retained by some communities. The judge can see a case when the civil law is not perfectly in effect. Law imperfection must be acknowledged by the judge in finding the path of law, to be applied in the appropriate event such that the ideally final decision can be given. Judge as the enforcing officer for the law and justice may not only stand as the law trumpet, but also trumpet of justice because judge can make the law through law invention (rechtsvinding). Therefore, in addition to act as the law and justice enforcing officers, judge also functions as the law inventor. The suspicion against the judge for infiltration of law in deciding on the case of Karo custom marriage, Chinese custom marriage, Notary Validation, and others, becomes a problematic. There are pro and contra standings. In respect to civil law of Indonesia, the law is considered as perfect. Judge only complies with law but bypass the law maker. In other hand, judge is not the maker of law or brings nothing into a thing because the law itself has been developed in the community behavior. It seems emerged as if someone takes water from well. Judge brings the water into a surface and explains the reason and base of law behind the decision. Other skepticism insists on regarding the judge as infiltrating the ultra petita principle because judge may give more than has been required. Other opinion agrees that the infiltration is still in the functional sphere of judge to keep the balance of the community. However, judge is usually in doubt and rare to invent the law. Such law issues must be dealt further to understand the frame of thought of the law in relative with base, stage and pattern of law consideration of the judge during the invention of law. The type of this research is normative study to explore the law materials such as (1) primary, (2) secondary, and (3) tertiary. The approach is conducted in term of case, statute, and concept. The analysis devices include the theory of law state and law protection, the theory of law enforcement and validation, and the theory of law source as well as the law invention method. Result of research indicates that: 1. Law invention base used by the judge should be explained in the positive law realm of Indonesia. Judge must be independent in considering the law or in applying the significance of law without discrimination such that the decision which is appropriate to the law values and sense of justice is possibility to make. Judge can decide with the prevailed law or with law used in the community. The good judge will produce a judgment which is possible to be reviewed in some perspectives, such intellectual, ethic, law empowerment, religious awareness, and judicial technique. 2. Law invention stages are estimated such as constatirying, qualifying, constituting, and considering the law invention pattern and law application in the concrete event (judge is autonomous). The law application stages also involve constatirying, qualifying, constituting, and applying the written law onto the law event without law invention (judge is heterogeneous). 3. Four patterns of law invention are found. (1) If the concrete event is not clearly defined in the statute, judge can do interpretation (grammatical, systematic, sociology-teleology, authentic/official); (2) If the concrete even in the statute has obsolete provisions, judge can do interpretation (extensive, restrictive, and futuristic); (3) if law vacuum or without-presence is apparent in the statute, judge invent the law by using analogy method and argumentus a contrario or by exploring law values and sense of justice in the community; and (4) if the concrete event is already explained, but in contrast to sense of justice in the community, judge do interpretation or exploring the law values and sense of justice in the community. Based on the result of research, it is recommended that:

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DES/340.56/GIN/p/061200390
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endro Setyobudi
Date Deposited:	18 Sep 2012 09:59
Last Modified:	11 Apr 2022 01:59
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160822

Text YAKUP GINTING.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item