Widia, IKetut (2014) Perlindungan Hukum terhadap Seniman Tari Tradisional atas Hak-Hak Dasar sebagai Orang yang Bekerja pada Industri Kepariwisataan di Bali. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Masalah perlindungan hukum terhadap Seniman Tari Tradisional sebagai orang yang bekerja pada industri kepariwisataan di Bali, sesungguhnya sudah sejak lama dibicarakan, namun belum dapat diselesaikan dengan baik. Isu hukum yang paling mendasar dalam masalah ini adalah, upah yang diterima oleh para seniman tari tradisional sangat rendah, sehingga ada indikasi pemerintah dianggap lalai melaksanakan perlindungan kepada warga negara, dan terindikasi melanggar hak asasi manusia. Berbicara tentang perlindungan hukum, yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, pelaksanaan hak-hak dasar pekerja sebagai mana diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Dari isu hukum yang dikaji, timbul problema filosofi yang nampak untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Problema yang dimaksud dalam hal ini adalah, nilai luhur Pancasila tentang keadilan cenderung diabaikan dengan cara memberikan upah rendah kepada Seniman Tari Tradisional. Pemberian upah rendah ini, oleh Seniman Tari Tradisional dimaknai sebagai bentuk pelecehan, merendahkan harga diri sehingga diperlukan peran pemerintah untuk intervensi membantu Seniman Tari Tradisional. Problem teoritis dalam penelitian ini adalah, pemerintah yang seharusnya intervensi aktif untuk memperbaiki nasib Seniman Tari Tradisional kenyataannya kurang begitu perduli. Sementara problem yuridis dari penelitian ini adalah, keberadaan Seniman Tari Tradisional tidak diakomodasi oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena masalah itu, maka diperlukan peran akademisi untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan akhirnya menawarkan solusi pemecahan masalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pelaksanaan ketentuan hak-hak dasar sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Seniman Tari Tradisional sebagai orang yang bekerja pada industri kepariwisataan di Bali?, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Seniman Tari Tradisional tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai orang yang bekerja pada industri kepariwisataan di Bali?, (3) Bagaimanakah strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan perlindungan hukum kepada Seniman Tari Tradisional agar hak dasarnya sebagai pekerja pada industri kepariwisataan di Bali dapat diterima?. Untuk menganalisa dipakai beberapa teori yaitu ; (1) Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial. (2) Teori Perlindungan Hukum, (3) Teori Negara Hukum Kesejahteraan, (4) Teori Hak Asasi Manusia, (5) Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (6) Legal teori oleh Laurent Frigment. Ada beberapa konsep untuk mendukung penelitian ini, yang dimaksud adalah: (1) Konsep Prinsip Hak-hak Dasar Pekerja. (2) Konsep Pelaksanaan Hak Dasar Pekerja Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. (3) Konsep Seniman Tari Tradisional. (4) Konsep Industri Kepariwisataan. (5) Konsep Seniman Tari Tradisional sebagai orang yang bekerja pada Industri kepariwisataan di Bali. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Maksudnya, meneliti perilaku masyarakat yang berhubungan dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sosial legal antro. Sementara teknik pengumpulan datanya mempergunakan teknik observasi terlibat dimana peneliti terlibat langsun mengikuti kegiatan kelompok Seniman Tari Kecak Desa Angantaka Kabupaten Badung. Temuan penelitian ini adalah : (1) Secara kultur seniman tari tradisional dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak untuk kepentingan ngayah/bekerja tanpa upah. (2) Walaupun jasa seniman tari tradiosional sangat besar terhadap industri pariwisata, para pengusaha industri kepariwisataan belum mau membayar upah secara layak. (3) Pemerintah memberikan perhatian kepada seniman tari tradisional hanyalah pada saat diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan maka perhatian menjadi berkurang. (4) Apresiasi dan penghargaan dari masyarakat terhadap seniman tari tradisional hanyalah dalam bentuk memberikan kesempatan untuk pentas. Masalah upah masyarakat juga membayar sangat rendah. Hasil penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yaitu ; (1) Pelaksanaan ketentuan tentang hak-hak dasar sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Seniman Tari Tradisional sebagai orang yang bekerja pada industri kepariwisataan di Bali belum terlaksana dengan baik. (2) Faktor penyebab yang mempengaruhi Seniman Tari Tradisional belum mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai orang yang bekerja pada industri kepariwisataan karena ada beberapa faktor yaitu: (a) Seniman Tari Tradisional tidak mempunyai manajamen yang baik. (b) Semangat dan motivasi para Seniman Tari Tradisional bukan pada uang, tetapi terletak pada niat untuk berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada masyarakat, dan demi kelestarian seni budaya, (c) Perhatian dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat kurang. (3) Strategi pemerintah dalam rangka memberikan hak-hak dasar kepada seniman tari tradisional sebagai bentuk perlindungan hukum adalah : (a) Strategi memberikan pengawasan kepada Seniman Tari Tradisinal/pekerja, dan pengusaha industri kepariwisataan. (b) Strategi memberikan pembinaan tentang manajemen yang baik, (c) Strategi mendorong Seniman Tari Tradisional membentuk organisasi dan mengikuti uji kompetensi agar memperoleh Serifikat. (d) Stratei membentuk peraturan daerah tentang Perlindungan Seniman Tari Tradisional. (e) Strategi memberikan pendampingan jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan antara Seniman Tari Tradisional dengan pengusaha industri pariwisata. Terakhir penulis sampaikan saran atau rekomendasi sebagai berikut : (1) Kepada masyarakat luas, terutama bagi mereka yang tergolong penikmat seni tari dan karawitan, hendaknya jangan lagi terbiasa membeli kaset bajakan yang sangat merugikan seniman karena kehilangan hal royaltynya, dan mulai berani membayar lebih mahal untuk mendapatkan hiburan dari para Seniman Tari Tradisional. (2) Kepada pemerintah, gubernur, bupati, wali kota, DPRD I dan DPRD II/Kota, hendaknya lebih serius memperhatikan Seniman Tari Tradisional dengan secepat mungkin mengeluarkan regulasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi Seniman Tari Tradisional. (3) Bagi para Seniman Tari Tradisional, hendaknya mulai semakin meningkatkan kualitas diri agar memenuhi standar kompetensi yang dipersyarakatkan untuk dapa
English Abstract
Issues of legal protection of Traditional Dance Artist as people working in the tourism industry in Bali , actually have long discussed , but not yet resolved. The most fundamental legal issue in this matter is, the wage earned by the artists of traditional dance is very low, so there is no indication the government is considered negligent implement protection to citizens, and indicated to violate human rights. Speaking of legal protection, which will be addressed in this study is that the implementation of fundamental rights as a worker which is set in the Labour law. Of the legal issues that were examined, problems arise philosophy that seems to look for the problem solving. The problems in question in this case is, Pancasila virtue of justice tend to be ignored by giving low wages to Traditional Dance Artists. These low wages, by Traditional Dance Artist interpreted as a form of harassment, demeaning self esteem so necessary role for government intervention to help Traditional Dance Artists. Theoretical problem in this study is that the government should actively intervene to improve the lot of the Traditional Dance Artists in fact less so concerned. While the juridical problem of this study is the existence of Traditional Dance Artists are not accommodated by the Law No. 13 of 2003 on Manpower. Because the problem was so necessary role of academia to identify problems, formulate the problem, and finally offer problem-solving solutions. The issues raised in this study are; (1) How does the implementation of the provisions of fundamental rights as a form of legal protection for Traditional Dance Artist as a person who works in the tourism industry in Bali? (2) What factors are affecting the Traditional Dance Artists do not get basic rights as a form of legal protection as those who work in the tourism industry in Bali? (3) What strategies Bali provincial goverment in providing legal protection to Traditional Dance Artists that basic rights as workers in the tourism industry in Bali is acceptable? Used to analyze several theories, namely ; (1) Legal Theory as a Tool of Social Engineering. (2) Theory of Legal Protection, (3) Theory of the State Welfare Law, (4) Theory of Human Rights, (5) Formation Theory of Legislation, (6) Legal theory by Laurent Frigment. There are a couple of concepts to support this research, the question is: (1) The concept of Basic Principles of Worker Rights. (2) Concept Implementation as a Form Workers Basic Rights Protection Law. (3) The concept of Traditional Dance Artists. (4) The concept of the Tourism Industry. (5) The concept of Traditional Dance Artist as people who work in the tourism industry in Bali. The type of research used is kind of sociological research. That is, examine the behavior of the people associated with the rule of law both written and unwritten. The approach used in this study is a legal social anthropologist. While the data collection technique involved using observation techniques which researchers follow the activities of groups involved langsun Kecak Dance Artist Village Angantaka Badung regency. The findings of this study are: (1) In the traditional culture of dance artists in performing their duties for the benefit of more work without pay (ngayah). (2) Although the services traditionally very large dance artists on the tourism industry, the tourism industry employers are not willing to pay a decent wage. (3) The Government gives attention to traditional dance artists only when needed. If attention is not required to be reduced. (4) The appreciation and the appreciation of the artist community in the form of traditional dance only provides an opportunity to perform. Problems also pay public wages are very low. The results of this study are formulated in the form of conclusions; (1) Implementation of the provisions on fundamental rights as a form of legal protection for Traditional Dance Artist as people working in the tourism industry in Bali has not done well. (2) Factors affecting cause Traditional Dance Artists not getting their basic rights as people working in the tourism industry because there are several factors: (a) Traditional Dance Artists do not have a good management. (b) The spirit and motivation of Traditional Dance Artists not on money, but lies in the intention to worship God , serve the community , and for the preservation of art and culture, (c) attention and guidance provided by the government is still lacking. (3) The government s strategy in order to provide basic rights to traditional dance artists as a form of legal protection are : (a) Provide guidance on good management. (b) Encouraging Traditional Dance Artists shaping the organization and follow in order to obtain a Certificate of competency test. (c) Establish local regulations on the Protection of Traditional Dance Artists. (d) Provide assistance in the event of labor disputes between employers Artist Traditional Dance with the tourism industry. Last writer to convey advice or recommendations as follows: (1) To the general public, especially to those who belong to the art of dance and musical connoisseurs , should not be again used to buy pirated tapes are very detrimental to artists because it royaltynya lost, and dare to pay more to get entertainment of the Traditional Dance Artists. (2) To the government, governors, regents, mayors, DPRD I and DPRD II/City , should more seriously consider the Traditional Dance Artist with regulations issued as quickly as possible legislation on the legal protection for Traditional Dance Artists. (3) For the Traditional Dance Artists , should begin to further improve the quality of self in order to meet the standards of competence to be able to work in tourism sector. If you do not dare to change, certainly in the current global era existence could be moved and replaced by dancers and musician who come from other countries are more professional. Soon also form a kind of umbrella organization Artists Dance Protection Foundation in order to have a better bargaining position where employers when faced with a stronger tourism industry everything.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/340.023/WID/p/061407750 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Dec 2014 10:00 |
| Last Modified: | 17 Dec 2014 10:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160815 |
Actions (login required)
 |
View Item |