HamdaniAR (2012) Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan UUDN RI 1945 setelah perubahan yakni Pasal 18 ayat 4 dapat ditafsirkan bahwa penyelenggaraan sistem Pemilihan umum Kepala Daerah dapat dilaksanakan secara tidak langsung (melalui pemilihan oleh DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah langsung (oleh rakyat secara langsung), sepanjang prosesnya dilaksanakan secara demokratis. Tafsiran tersebut dapat menimbulkan legal problem ( conflict of norm , disconsistency of norm , & vague of norm ) sehingga dalam praktiknya menimbulkan multiinterpretasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, yang dapat menimbulkan ketidakadilan, tidak demokratis, tidak ada kepastian hukum dan bertentangan dengan HAM khususnya dalam mencerdaskan, pemberdayaan dan pembatasan dalam mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Adapun pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat seperti yang dilakukan saat ini justeru banyak memberikan dampak negative terhadap perkembangan kehidupan rakyat sehingga tujuan dan manfaat pemilihan umum kepala daerah secara langsung tidak tercapai sesuai dengan harapan ( hopeless ). Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan pemilihan kepala daerah dalam sistem ketata negaraan Indonesia, sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945?; (2) Bagaimanakah Perspektif Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah ke depan?. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan undang-undang ` statute approach `, pendekatan konseptual ` conceptual approach `, pendekatan perbandingan ` comparative approach `, pendekatan sejarah ( historical approach ) dan pendekatan politik ( political approach ) dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam bab pembahasan disertasi, akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebagai jawaban permasalahan dalam Disertasi ini adalah bahwa: (1) Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 adalah sebagai berikut: (a) Sebelum Perubahan UUD 1945, diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; (b) Setelah Perubahan UUD 1945, di atur di dalam undang-undang sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). (2) Perspektif Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah ke Depan adalah dilakukan dengan cara Pemilihan langsung secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUDN RI 1945 yakni mengikuti pendekatan indirect democratis , yakni pemilihan secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat yaitu dipilih oleh Dewan Perwaikilan Rakyat Daerah (DPRD), karena pelbagai pertimbangan antara lain: Efisiensi anggaran, Menghindari terjadinya konflik horizontal, Meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan anarkis, Mencegah pemanfaatan birokrasi atau pengarahan pegawai negeri sipil (PNS), Menghindari terjadinya money politik. Oleh sebab itu diharapkan ke depan dibentuk regulasi atau pengaturan pemilihan kepala daerah yang mengatur pemilihan secara demokratis melalui DPRD, agar lebih memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUDN RI 1945 yakni dapat dilaksanakan secara tidak langsung (melalui pemilihan oleh DPRD) atau Pemilihan Kepala Daerah langsung (oleh rakyat secara langsung), sepanjang prosesnya dilaksanakan secara demokratis. Oleh sebab itu harus dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan disertai proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dikenal dengan singkatan Luber dan Jurdil; (2) Menyelesaikan revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus revisi PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dalam revisi tersebut, penulis memberikan rekomendasi antara lain; agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD saja, harus ada regulasi yang mengatur tentang tindak kejahatan pemilu. Audit dana kampanye atau pemenangan harus dilakukan dan diawasi untuk mencegah dana yang illegal; (3) Merubah tata cara kampanye yang lebih mendidik, menghilangkan model-model pesta masal dilapangan atau jalanan, harus ada suatu ketentuan yang mengatur pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik oleh partai politik, gabungan partai politik atau calon perseorangan yang diperketat, transparan, diuji kepatutan secara terbuka, dalam lingkungan partai politik maupun masyarakat umum agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dihasilkan dapat diterima ( acceptable ).
English Abstract
Implementation of elections in accordance with the provisions of the Regional Head UUDN RI 1945 after a change of the Article 18 paragraph 4 can be interpreted that the implementation of the Regional Chief Elections system can be implemented indirectly (through election by parliament) and direct local elections (by the people directly), the whole process is carried out in a democratic manner. Commentaries can cause legal problems (conflict of norm, disconsistency of norm, and vague of norm) so that in practice cause multiinterpretasi Indonesia in the state system, which can lead to injustice, undemocratic, there is no rule of law and contrary to human rights particularly in the intellectual, empowerment and restrictions of expression orally or in writing. As for direct elections by the people as is done now are those many negative impacts on the development of people s lives so that the purpose and benefits of regional head elections is not achieved directly in line with expectations (hopeless). Therefore the issues raised in the study entitled local elections in Indonesia s constitutional system are: (1) How does the setting in the local elections grammatical system of Indonesian nationality, before and after the amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945?, (2) How Perspective setting next local elections?. And to answer these problems, researchers used legal research methods normative juridical approach to the law `statute approach` conceptual approach `conceptual approach`, the comparative approach `comparative approach`, approach to history (historical approach) and a political approach (political approach) in order to obtain a clear picture of the local elections in the state system of Indonesia. Based on the research described in the dissertation discussion chapter, the authors ultimately conclude in answer to the problems in this dissertation is that: (1) Setting local elections in the state system of Indonesia, before and after the change of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 is as follows: (a) Prior to the 1945 changes, set out in the Law on Local Government include: Act No. 22 of 1948, Act No. 1 of 1957, Government Regulation No. 6 of 1959, Act No. 5 of 1974 , Law No. 22 of 1999, (b) After the 1945 Amendment, is set in the following legislation: Act No. 32 of 2004 and Law No. 12 of 2008 (Second Amendment Act No. 32 of 2004). (2) local elections Setting Perspective for the Future is done by direct democratic election in accordance with Article 18 paragraph 4 UUDN RI 1945 which followed the democratis indirect approaches, namely democratic elections by the people s representatives are elected by the Council of the Regional Perwaikilan (Parliament), because of various considerations such as: efficiency budgets, Avoiding conflict, Minimizing the anarchic actions, prevent the use of the bureaucracy or the direction of civil servants (PNS), Avoiding political money. Therefore it is expected that in the future will be done democratically through the parliament elections, in order to provide more safety and comfort of the community. Based on the above conclusions, the authors provide the following recommendations: (1) The Head of the Regional Elections must be conducted in accordance with the provisions of Article 18 paragraph 4 UUDN RI 1945 which can be carried out indirectly (through election by the legislature) or direct local elections (directly by the people), as long as the process is carried out in a democratic manner. Therefore it has to do with the prevailing regulations and with the election of regional head and deputy regional head done in a transparent, accountable and responsible and implemented based on the principles that direct elections, public, free, confidential, honest and fair, known by the acronym Luber and Jurdil, (2) Complete revision of Law no. 32 of 2004 on Regional Government as well as the revision of PP. 49 Year 2008 concerning the three top PP. 6 of 2005 on the Election, Endorsement, Appointment and Dismissal Regional Regional Head and Deputy Head, In the revision, the authors provide recommendations among others, in order that elections be elected by parliament, there should be regulations governing the electoral crime. Audit of campaign funds or winnings must be made and monitored to prevent illegal funds, (3) Change campaign procedures are more educated, eliminating models in the field of mass party or street, there should be a provision governing the nomination of regional head and deputy regional head either by a political party, coalition of political parties or independent candidates are tightened, transparency, decency openly tested, within the political parties and the general public to the regional head and deputy regional head produced acceptable (acceptable).
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/328.334 5/HAM/p/061204689 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 328 The legislative process > 328.3 Specific topics of legislative bodies |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Apr 2013 14:38 |
| Last Modified: | 17 Apr 2013 14:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160701 |
Actions (login required)
 |
View Item |