Gayatri (2014) Kuasa Aktor Anggaran Pemilukada dari Perspektif Teori Konflik Dahrendorf (Studi Kasus Pemilukada Provinsi Bali). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengungkap kuasa aktor anggaran pemilukada Provinsi Bali Tahun 2012 dan 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan dialog dengan partisipan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori konflik Dahrendorf. Teori konflik Dahrendorf menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan oleh adanya tekanan kekuasaan dari golongan yang berkuasa ( super-ordinate ) kepada golongan yang tidak berkuasa ( sub ordinate ). Kekuasaan adalah sumber langka. Konflik kekuasaan timbul untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pemilukada. Konflik pemilukada berada diseputar kekuasaan eksekutif, legislatif dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Salah satu sumber kekuasaan adalah anggaran. Organisasi yang mengalami konflik dapat menggunakan anggaran untuk mempertahankan kekuasaan. Konflik anggaran pemilukada terjadi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban anggaran. Konflik perencanaan anggaran pemilukada diakhiri dengan kekuasaan tim anggaran untuk memotong honor penyelenggara. Konflik pelaksanaan anggaran ditunjukkan dengan kekuasaan incumbent dan kekuasaan komisioner yang berlebihan. Dan konflik pertanggungjawaban anggaran diakhiri dengan kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengembalikan kelebihan penggunaan anggaran pemilukada. Implikasi dalam penelitian ini adalah perubahan regulasi untuk menghindari konflik. Perubahan regulasi dilakukan atas sumber anggaran pemilukada dari APBD ke APBN dan perubahan kewenangan komisioner untuk mengganti pejabat struktural KPU.
English Abstract
The purpose of the research is to reveal the authority of budget actors of the 2012 and 2013 Bali regional election. The data were collected through observations and dialogues with participants. Data analysis was conducted using Dahrendorf`s conflict theory. Dahrendorf`s conflict theory perceives regularities in society as a result of authority from super-ordinates to sub-ordinates. Authority is a rare resource. The conflicts of authority emerge to maintain the legitimacy of authority. The research finds that conflicts cannot be separated from the elections. Conflicts linger in the executive, legislative, and regional election authorities in Bali province. One of the main resources of authority is a budget. Organizations experiencing conflicts can make use of budget to maintain authority. The conflict of budget planning of regional elections ends with the excessive authority of budgeting team to cut the budget actors` pay. The conflict of budget execution is shown by the authority of the incumbent and commissioners. The conflict of budget accountability ends with the authority of Financial Investigation Bureau of Indonesia to return the excess use of budget of regional elections. The implications of this study are the changes in the regulation of budgetary resources of regional elections from local (APBD) to state expenditure budget (APBN) as well as the changes in the regulation of commissioners` authority to replace the structural officials of the General Elections Commission (KPU).
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/324.78/GAY/k/061404859 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 324 The political process > 324.7 Conduct of election campaigns |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 03 Nov 2014 15:51 |
| Last Modified: | 03 Nov 2014 15:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160700 |
Actions (login required)
 |
View Item |