Pembentukan Partai Politik Lokal Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional

Rifqinizamy, M (2013) Pembentukan Partai Politik Lokal Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan tentang bangsa Indonesia yang majemuk sebagaimana dinyatakan dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan `…..Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia`. Hal ini juga disimbolkan dengan semboyan `Bhineka Tunggal Ika` pada lambang negara `Garuda Pancasila`. Dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Kesatuan (vide Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), namun di pihak lain segala kebhinekaan dan kekhasan daerah diberi ruang untuk berkembang, salah satunya melalui otonomi daerah (vide Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945). Prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Konstitusi itu kemudian dijabarkan dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 10 ayat (3) UU a quo, seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah, kecuali urusan pemerintahan di bidang : a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Secara a contrario, ketentuan itu dapat dimaknai bahwa salah satu otonomi yang dimiliki daerah ialah otonomi dalam bidang politik. Otonomi di bidang politik menjadi jalan bagi masyarakat daerah berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan secara umum, khususnya pemerintahan daerah. Saat ini ikhtiar untuk mewujudkan otonomi di bidang politik tersebut dilakukan dengan memberi pengaturan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, serta pemiihan anggota legislatif secara langsung pula. Hanya saja dalam kedua Pemilu itu, intervensi struktur kepartaian di tingkat pusat acapkali dilakukan terhadap struktur partai di level lokal. Ini disebabkan sistem kepartaian yang ada dalam UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu hanya memberikan ruang bagi sistem kepartaian nasional semata. Sistem kepartaian yang bersifat lokal belum terakomodasi. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), penelitian ditujukan untuk mengetahui tiga hal yang menjadi objek penelitian ini, yaitu : 1). untuk mengetahui politik hukum nasional dalam pembentukan UU Partai Politik dan UU Pemilu saat ini yang belum memberi ruang bagi keberadaan partai politik lokal, selain di Provinsi NAD, 2). untuk menemukan landasan pemikiran yang digunakan untuk melahirkan partai politik lokal di Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berotonomi, dan 3). untuk menemukan konsep partai politik lokal yang relevan diterapkan di Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berotonomi dari Perspektif Yuridis Konstitusional. Hasil penelitian ini menunjukkan, Politik hukum nasional dalam pembentukan UU Partai Politik dan UU Pemilu saat ini belum memberi ruang bagi keberadaan partai politik lokal selain di Provinsi NAD, dikarenakan beberapa alasan. Pertama : diberikannya ruang bagi hadirnya partai politik lokal dikhawatirkan oleh pembentuk UU akan melahirkan semangat lokalitas/kedaerahan yang amat kuat dibanding semangat ke-Indonesiaan yang dapat berujung pada disintegrasi. Kedua : Pembentuk UU beranggapan, institusionalisasi partai politik di Indonesia baru akan terbangun jika partai politik memiliki akar di seluruh wilayah di Indonesia. Karenanya, syarat mendirikan partai politik dan keikutsertaannya di Pemilu dirancang menjadi partai yang berpostur nasional semata. Ketiga : Diberikannya ruang hadirnya partai politik lokal di NAD dalam UU PA sesungguhnya didasari oleh tuntutan dari salah satu butir Nota Kesepahaman (MOU) Helsinky antara RI-GAM, bukan atas dasar otonomi khusus yang diberikan pada NAD sebagaimana terungkap dari Risalah pembentukan UU PA. Sayangnya, secara yuridis hal itu tidak dijadikan landasan dalam pembentukan UU PA dimaksud. Landasan yang digunakan untuk melahirkan partai politik lokal di Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berotonomi terdiri dari lima landasan, yaitu ; Pertama : landasan teoritis yang memberikan kenyataan bahwa Indonesia dengan otonomi yang dianutnya menganut ajaran federalisme. Ajaran yang digunakan banyak negara untuk mengelola kemajemukan di dalamnya melalui kebijakan yang desentralistik, termasuk dalam sistem kepartaian. Kedua : landasan yuridis konstitusional terdiri dari dua prinsip konstitusi, yaitu prinsip negara kesatuan yang berotonomi dan prinsip kesetaraan dan kemerdekaan setiap warga negara dalam berpemerintahan. Kedua prinsip itu belum dapat dilaksanakan sepanjang sistem kepartaian di Indonesia masih bercorak nasional semata seperti saat ini. Ketiga : landasan sosiologis didasari oleh kenyataan bahwa semakin terdeferensiasinya pilihan masyarakat Indonesia yang majemuk ini dari Pemilu ke Pemilu. Didapati pula fakta bahwa beberapa partai politik mendapat suara signifikan di beberapa daerah secara konsisten dalam beberapa Pemilu terakhir, kendati suaranya minim secara nasional. Keempat : landasan historis berupa pengalaman sejarah bahwa pada Pemilu 1955 dan Pemilu-pemilu lokal era itu terdapat beberapa partai politik lokal. Salah satu partai politik lokal yaitu PPD di Kalbar bahkan memenangi pemilu pada 1955 dan 1958 di Provinsi itu dan menghantarkan kadernya sebagai Gubernur Kalbar dan beberapa Bupati di sana. Kelima adalah landasan komparatif di Inggris sebagai Negara Kesatuan dan Malaysia sebagai Negara Federal. Di kedua negara ini partai politik lokal hadir seiring dengan diberikannya kewenangan yang luas bagi daerah melalui devolusi dan otonomi. Sedangkan konsep partai politik lokal yang relevan diterapkan di Indonesia dalam perspektif yuridis konstitusional menurut penelitian ini adalah : Pertama : Partai politik lokal yang kehadirannya didasarkan oleh paradigma pluralis dalam pembentukan partai politik. Paradigma memberikan syarat bahwa di masyarakat yang majemuk semestinya dibangun oleh sistem kepartaian desentralistik guna menopang pluralitas masyarakat itu. Kedua : Partai politik lokal yang dikonsepkan adalah satu badan hukum tersendiri yang dikotomik dengan partai politik nasional sebagai badan hukum lain. Ia berkedudukan di Provinsi dengan cabang di Kabupaten/Kota dalam Provinsi dimaksud. Ketiga : Keikutsertaan partai politik lokal dalam Pemilu hanya sebatas Pemilu Lokal yaitu Pemilukada dan Pemilu Legislatif calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keempat : Mekanisme pembentukan, pengawasan dan pembubaran partai politik lokal dirancang mirip dengan proses serupa untuk partai politik nasional sebagaimana yang berlaku saat ini.

English Abstract

This research is motivated by the reality of a pluralistic nation of Indonesia as stated in the Preamble of the fourth Alenia of 1945 Constitution which states `..... Later on in order to form a government of the State of Indonesia which protect all the people of Indonesia and the entire homeland of Indonesia`. It is also symbolized by the motto `Bhineka Tunggal Ika` means `Unity in Diversity` on the state symbol `Garuda Pancasila`. In the 1945 Constitution, Indonesia declared itself as a unitary state (see Article 1, paragraph (1) Constitution of 1945), but on the other hand all the diversity and distinctiveness of the area was given rooms to grow, one of them through regional or local autonomy (see Article 18 of the Constitution of 1945). Adopted the principles of local autonomy in the Constitution was later spelled out in the provisions of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. In Article 10 paragraph (3) of the Act a quo, the whole affair handed over to local governments, except in the area of government affairs: a. foreign policy, b. defense; c. security; d. judicial, e. monetary and national fiscal and f. religion. A contrario, that provision can be interpreted that one owned regional autonomy is the autonomy of the political field. Autonomy in politics is a way for local people to participate in governance in general, especially local governments. Today, effort to achieve autonomy in the political field is done by giving the settings on the General Election of Regional Head and Deputy Head directly, as well as legislators election directly anyway. It s just that in the development of the two elections above, the intervention of party structures at the national level often made against the party structure at the local level. This is due to the existing party system in Act 2 of 2011 on Political Parties and the Law No. 8 of 2012 on the Election just make spaces for the national party system only. Party system has not been accommodated local political party system. Through normative research with legislation approach (statute approach), historical approach, comparative approach and the conceptual approach, this study aimed to explore three things that the object of this study, namely: 1) . to know the politics of national law in the formation of the Law of Political Parties and Election Law that is currently not provided space for local political parties, other than in the Province of NAD, 2). to find the rationale used to deliver local political parties in Indonesia as a unitary state autonomy, and 3). to find concepts relevant local political parties applied in Indonesia as a unitary state constitutional autonomy of constitutional perspective. The results of this reseach showed, in the formation of national law on Politics Political Parties Act and the Elections Act not currently provide space for local political parties, except in Aceh today, due to several reasons. First: it provides space for the presence of local political parties feared by the former Act would give birth to the spirit of the locality/regionalism powerful than the spirit on Indonesia that can lead to disintegration. Second: The forming of Law assume, the institutionalization of political parties in Indonesia will be awakened if a political party has its roots in all regions in Indonesia. Therefore, the requirement to establish political parties and participation in elections is postures designed to be a national party only. Third: The granting of a presence of local political parties in Aceh in Law PA is based on the actual demands of one point Memorandum of Understanding (MOU) between Indonesia and GAM in Helsinky, it`s not on the basis of special autonomy granted to Aceh as revealed from the Government of Aceh Act. Unfortunately, legally it is not used as a basis for the formation of Government of Aceh Act intended. The thinking foundations is used to deliver local political parties in Indonesia as a unitary state composed of five autonomous foundation , namely : First : theoretical foundation that gives reality to the autonomy that was followed by Indonesia held the doctrine of federalism. This schoolar used many countries to manage diversity in it through decentralized policies, including the party system . Second : constitutional law basis consists of two constitutional principles , namely the principle of the unitary state autonomy and the principle of equality and liberty of every citizen in governing. The principles that can not be executed during the party system in Indonesia is still a national patterned sheer as today . Third : a sociological basis based on the fact that the vooters choice in elections deferentiatelly. It is show that pluralistic Indonesian society from election to election. Also found the fact that some political parties received significant votes in some areas are consistently in the last few elections , despite the lack of a national voice . Fourth : a historical basis of historical experience that the 1955 elections and local elections - elections that era there are several local political parties . One of the local political parties in West Kalimantan is Partai Persatuan Dayak (PPD). PPD even won elections in 1955 and 1958 in the province and deliver its cadres as the Governor of West Kalimantan and some of Regents there . The fifth was a comparative basis in the UK as a unitary state and Malaysia as a Federal State . In both countries the local political parties present along with the broad discretion given to the regions through devolution and autonomy. While the concept of a local political party in Indonesia applied relevant in the perspective of constitutional law according to this study are : First : Local political parties whose presence in a pluralist paradigm based on the formation of political parties . Paradigm provides terms that in a pluralistic society should be built by a decentralized party system in order to sustain the plurality of society . Second : A local political party who drafted is a separate legal entity which is dichotomous with national political parties as a legal entity . He is based in province with branches in the district / city in the province above. Third : The participation of local political parties in elections was limited to the Local Elections Election and General Election candidates for the provincial parliament and district/city parliament. Fourth : The mechanism of formation , control and dissolution of local political parties are designed similar to a similar process to the national political parties as applicable today.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DES/324.259 8/RIF/p/061311617
Subjects:	300 Social sciences > 324 The political process > 324.2 Political parties
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	18 Jun 2014 08:57
Last Modified:	16 Oct 2024 02:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160699

Text M. RIFQINIZAMY.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item