Surata, IGede (2015) Perlindungan Hukum Bagi Petani Yang Menguasai Tanah Negara Dan Dipergunakan Untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Di Desa Sumberklampok-Bali). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Disertasi ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Petani yang menguasai tanah negara dan dipergunakan untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus di Desa Sumberklampok-Bali)”. Dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria, salah satu langkah pemerintah adalah melakukan program landreform, yang bertujuan untuk pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Isu hukumnya adalah berangkat dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein. Dengan permasalahan: 1. Mengapa petani yang telah menguasai tanah negara lebih dari 20 tahun dan dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan tidak mendapat jaminan perlindungan hukum atas tanah yang dikuasainya ? 2. Bagaimana politik hukum agraria di bidang Landreform yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi petani yang telah menguasai tanah negara lebih dari 20 tahun ? 3. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi petani yang menguasai tanah negara lebih dari 20 tahun dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah, penelitian hukum empiris, dengan beberapa pendekatan yaitu; pendekatan Perundang-undangan, Sejarah, Filosofis, Yuridis Sosiologis. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, jenis data terdiri dari data primer, sekunder, dan tertier. Sumberdata dari lapangan dan dari perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, dengan lokasi penelitian di Desa Sumberklampok-Bali. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa Petani tidak mendapat jaminan perlindungan hukum disebabkan adanya perbedaan interpretasi antara pemerintah Provinsi Bali dengan para petani. Pemerintah Provinsi Bali mengklaim tanah di Desa Sumberklampok adalah asetnya khususnya tanah-tanah yang pernah dikeluarkan Hak Guna Usaha (HGU), sementara para petani mengklaim tanah tersebut hasil membuka hutan untuk memperoleh lahan pertanian. Politik hukum agraria dibidang landreform yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan tujuan landreform yaitu pemerataan dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dan tidak sesuai dengan harapan para petani yaitu; memberikan kesejahteraan bagi petani dengan prinsip tanah untuk tani, dan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai. Konstruksi perlindungan hukum bagi petani yang menguasai tanah Negara lebih dari 20 tahun dan dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani, adalah membangun, menata dan menyusun hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Hak Pakai Komunal (HPK) yaitu Hak bersama para petani untuk menggunakan atau memungut hasil atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing petani dengan pengawasan lembaga tani.
English Abstract
This dissertation is entitled "Legal Protection for farmers who control the State Owned Land and using it for FarmingFood Crops (Case Study in Rural Sumberklampok-Bali)". In order to reform the Agrarian Law, one of the steps the government is doingis a landreform program, which aims to equalize control and ownership of the land. The legal issue is the discrepancy between dassolen with das sein. The problems are: 1. Why are the farmers who have controlled theState owned land for more than 20 years and using it for farming food crops are not guaranteed legal protection of the land under their control? 2. How is the politics of law in the field of landreform that is carried out by the provincial government provide legal protection for farmers who have controlled the State owned land for more than 20 years? 3. How is the construction of legal protection for farmers who have controlled the State owned land for more than 20 years has an effort to realize the welfare of farmers? The research method applied is empirical legal research, with several approaches, namely; Government Act approach, History approach, and Philosophical approach. This research is a descriptive analysis; the type of data consists of primary data, secondary, and tertiary. Data sources are from the field and the library, the collection of data through interviews and observations, with the research site located in the village Sumberklampok-Bali. Based on the research results, farmers are not guaranteed legal protection due to differentinterpretationsbetween the provincial government of Baliand the farmers. The Bali Provincial Government claims the land in the village Sumberklampok are its assets; especially landsthat are under the Cultivation Use Rights (HGU),while farmers claim that the land is the result of deforestation for farmland. The politics of Agrarian law in the field of landreform undertaken by the provincial government is not in accordance with the purpose of landreform which is the equalization ofland control and ownership rights; and are not in accordance with farmers expectations namely; provide welfare for farmers with the principle of land for farming, and legal certainty of controlledland. The construction of legal protection for farmers who control State owned land and is using it for farming food crops in an effort to realize the welfare of farmers, is to build, organize and develop the law in the form of Local Government Regulation (Perda) which regulates the Communal Use Rights (HPK) which is the Right along with farmers to use or collect the produce of the land that is directly controlled by the State where the control and management is done by each farmer with supervision fromlocal custom authorities (prajuru).
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/346.043 2/SUR/p/2015/061502801 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 05 Aug 2015 09:02 |
| Last Modified: | 05 Aug 2015 09:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160444 |
Actions (login required)
 |
View Item |