Santoso, Prijo (2017) Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir (Studi Kasus di Jawa Timur). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Aktivitas pembangunan nasional yang berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada satu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup. Salah satu contoh kerusakan lingkungan hidup, yaitu dikarenakan adanya tindak pidana penambangan pasir dengan menggunakan mesin mekanik, yang terjadi di Wilayah Jawa Timur. Walaupun telah diterbitkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Perda Jatim No. 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dalam kenyataan masih terjadi tindak pidana penambangan pasir. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir melalui peradilan pidana seringkali sangat rumit, memakan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi serta hasilnya kurang memenuhi rasa keadilan. Kondisi penegakan hukum tersebut di atas melahirkan berbagai pemikiran untuk menemukan alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir di luar pengadilan. Disertasi ini merupakan penelitian tentang Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir (Studi Kasus di Jawa Timur) dengan fokus pada 3 (tiga) masalah, yaitu (1). Mengapa penyelesaian penambangan pasir melalui peradilan pidana belum mampu memberi jaminan perlindungan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup? (2). Mengapa mediasi penal menjadi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana penambangan pasir? (3). Bagaimana rekonstruksi model mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penambangan pasir? Karakteristik penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. pendekatan penelitian berupa pendekatan socio legal approach. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori etika lingkungan, teori pembangunan berkelanjutan, teori penegakan hukum pidana, teori restorative justice dan teori pilihan mekanisme penyelesaian . Adapun hasil dan temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama penyelesaian tindak pidana penambangan pasir melalui pengadilan dalam kenyataan masih sering mendapat kendala sehingga belum memberikan jaminan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan. Kedua mediasi penal dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir, karena : penyelesaian lebih cepat, biaya lebih murah, menempatkan korban sebagai subyek yang terlibat langsung, menerapkan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi lingkungan hidup. Ketiga, rekonstruksi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penambangan pasir yaitu menempatkan dan memberi dasar hukum pada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dan proses pidana melalui mediasi penal dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan pada simpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 1), Perlu pemahaman yang kuat terhadap penegakan hukum lingkungan agar lebih mengedepankan penyelesaian tindak pidana penambangan pasir melalui mediasi penal dengan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup. 2). Diupayakan lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan membahas RUU KUHP dan RUU KUHAP dapat memasukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. 3).Sebelum mediasi penal dilembagakan dan diberi payung hukum ke dalam KUHP dan KUHAP, di harapkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dapat membuat kebijakan untuk menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/343.077/SAN/m/2017/061702869 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 13 Apr 2017 09:52 |
| Last Modified: | 13 Apr 2017 09:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160431 |
Actions (login required)
 |
View Item |