Marwiyah, Siti (2015) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Di Bidang Ekonomi. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Judul Disertasi diatas, dilatarbelakangi lima problem utama, yaitu problem filosofis, problem teoritis, problem yuridis, problem sosiologis, dan problem ekonomi. Adapun problem filosofis antara lain meliputi: (a) Ontologi: Keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa, sering dimaknai tidak sebagaimana mestinya yaitu kepentingan penguasa, padahal hakikatnya untuk kepentingan negara.(b) Epistimologi: Syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan UU. mekanisme syarat yang harus dipenuhi dan akibat yang ada, tidak sejalan dengan kepentingan negara urtamanya dalam bidang darurat ekonomi. (c) Aksiologis: Akibatnya terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga menimbulkan ketidak adilan ekonomi dan ketidak pastian hukum. Problem yuridis antara lain meliputi:(1) Terdapat vague norm (ketidak jelasan norma) terhadap pasal 12 UUD NRI 1945 tentang “keadaan bahaya”, sifat ancaman eksternal (dari luar) dan pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Hal Ihwal kegentingan yang memaksa”. Ancaman internal (dari dalam). Dalam praktik keduanyan dapat mengandung makna yang sama, yaitu “keadaan bahaya” kadang dianggap sama dengan “ihwal kegentingan memaksa”. (2). Terdapat vacuum noorm (kekosongan hukum) atas Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 kapan dan berapa lama DPR harus bersidang guna memberikan persetujuan atau menolak PERPPU dan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945, “pencabutan PERPPU dan dinyatakan tidak berlaku”. Problem teoritis antara lain meliputi: Dalam teori sistem pemerintahan Presidensiil, kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan ada pada Presiden (eksekutif) tetapi realitas Presiden juga memiliki kekuasaan legislatif menetapkan (PERPPU) khususnya di bidang ekonomi. Problem sosiologis antara lain meliputi: PERPPU di bidang ekonomi seharusnya bertujuan mensejahterakan rakyat, akan tetapi terdapat beberapa PERPPU di bidang ekonomi kehadirannya justru menimbulkan penolakan dari rakyat, karena tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara makro, bahkan menimbulkan instabilitas ekonomi bagi seluruh atau sebagian rakyat Indonesia. Apalagi secara empirik lahirnya PERPPU No 1 /2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan ditambah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) No 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau perjanjian di Bidang pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, menetapkan ada 13 perusahaan mendapatkan izin atau perjajian untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung.Problem ekonomi meliputi: Seharusnya Presiden berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat secara umum. Faktanya terdapat beberapa PERPPU bidang ekonomi yang lahir hanya menguntungkan investor asing dan kelompok pengusaha tertentu, sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap perekonomian dan perdagangan nasional, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, lambannya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan negara harus menanggung beban hutang yang besar ke luar negeri, contoh; ditetapkannya PERPPU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaminan Pengamanan Sistem Keuangan. Tmenimbulkan Negara memiliki hutang luar negeri hutang 6,7 T. Dari latar belakang masalah di atas terdapat tiga isu hukum yaitui: (1) Mengapa Konstitusi memberi kewenangan keadaan darurat negara kepada Presiden, (2) Bagaimana seharusnya perwujudan “ hakikat hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam penetapan PERPPU khususnya dibidang ekonomi bagi Presiden berdasar Konstitusi, (3) Bagaimana implikasi hukum dari penetapan PERPPU dibidang ekonomi dalam sejarah Ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian dalam Disertasi ini ini diawali dengan jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan meliputi: (1) Pendekatan filosofis, (2) Pendekatan konseptual, (3) Pendekatan Perundang-undangan, (4) Pendekatan sejarah, (5) Pendekatan Kasus, (6) Pendekatan Perbandingan. Adapun Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier. Tehnik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum melalui studi pustaka atau studi dokumen. Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan analisa dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan :Konstitusi memberi Kewenangan keadaan darurat Negara kepada Presiden, karena Negara itu tidakl selamanya dalam kondisi normal/damai/stabil. Pada saat kondisi sebaliknya Presiden sebagai kepala Negara diberi kewenangan untuk menetapkan keadaan bahaya dalam bentuk UU (Pasal 12 UUD NRI 1945) dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menetapkan “Hal ihwal kegentingan memaksa” (Pasal 22 (ayat 1) UUD NRI 1945);(2) Perwujudan “Hakikat Hal Ihwal Kegentingan Memaksa” dalam Penetapan PERPPU di Bidang Ekonomi bagi Presiden, didasarkan pada pertimbangan; a)Pada diri Presiden melekat hak diskresi untuk menyelesaikan hal yang darurat; b) Ada kondisi force majeur/darurat ,c) Darurat tiersebut menyangkut tata dan pola kehidupan yang mendasar fundamental, primer, dan startegis, Berdampak luas dan mengancam instabilitas politik, hukum, ekonomi, dan social, Keadaan darurat itu harus sudah terjadi (bukan diasumsikan).(3) Implikasi hukum penetapan PERPPU di bidang ekonomi dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia terdapat beberapa PERPPU di bidang ekonomi yang mengabaikan kepentingan masyarakat umum sebaliknya lebih mengedepankan kepentingan investor asing dan kelompok pengusaha tertentu, sehingga Negara mengalami kerugian ekonomi, sosial, kerusakan lingkungan dan pada gilirannya terjadilah instabilitas ekonomi negara. Sebagai contoh terjadi pada kasus Bank Century, dimana negara mengalami kerugian 6,7 Triliun dan hutang negara membengkak menjadi US$ 290,6 miliar atau setara dengan Rp 3.501,2 Triliun Dari hasil kesimpulan diajukan saran sebagai berikut:(1) Sudah saatnya Presiden berani mengeluarkan PERPPU di bidang darurat ekonomi negara dan atau darurat korupsi Negara (2) Penetapan PERPPU Darurat Ekonomi Negara atau Darurat Korupsi Negara seyogyanya perlu disertai hukum formil yang secara spesifik mendukung tegaknya hukum materiil PERPPU tersebut. (3) Penetapan PERPPU dimaksud seyogyanya melibatkan stakeholder secara terbatas, yaitu: akademisi yang piawai di bidang ekonomi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen di bidang ekonomi, kalangan pemilik modal atau korporasi Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hal Ihwal Kegentingan Memaksa, bidang ekonomi.
English Abstract
This Dissertation title, against the background of the five main problems, namely a philosophical problem, juridical problems, the problem of the theoretical, ociological problem, and economic problem. The philosophical problems include; (a) Ontology : The state of danger and happenings crunch that forced , often interpreted not as it should be , namely the interests of the ruling , but essentially for the benefit of the state, (b) Epistimologi : Terms and due to the danger set by law . mechanism and the requirements that must be met as a result of which there is , is not in line with the state s interest in the field of economic emergency urtamanya, (c) Epistimologi : Terms and due to the danger set by law . mechanism and the requirements that must be met as a result of which there is , is not in line with the state s interest in the field of economic emergency urtamanya. Juridical problems include: there Vague norm (is a lack of clarity in the norm) to Article 12 UUD NRI 1945, stated about the " danger ""and Article 22 UUD NRI 1945 " It Happenings crunch that forced ". In practice the two may contain the same meaning. (2) there vacuum noorm (legal vacuum) Article 22 (2)UUD NRI 1945 when and how long the House should be convened to approve or reject and Article 22 (3)UUD NRI 1945 revocation PERPPU and declared invalid. Theoretical problems include the following : In theory Presidential system of government, there is the power to govern the president ( executive ) but the reality of the President also has the legislative power set(PERPPU, especially in the economic field. Sociological problems include: PERPPU in economics should aim welfare of the people , but there are some economic PERPPU presence would lead to the rejection of the people , because it does not reflect the interests of society as a macro , and even lead to economic instability for the whole or part of the people of Indonesia.Moreover, empirical Birth PERPPU No. 1/2004 concerning the Amendment Act No. 41 of 1999 on Forestry and plus the issuance of Presidential Decree No 41 Tahun 2004 regarding licenses or agreements in the field of mining Located in Forest Areas , there are 13 companies set to get permission or successor agreement to conduct mining activities in protected forest areas. Economic problems include : Should the President is obliged to create wealth and prosperity for the people in general . In fact there are some PERPPU economics born only benefit foreign investors and certain employer groups , giving rise to a very serious impact on the economy and national trade , rising unemployment and poverty , slow economic growth and development , and the state must bear the burden of huge debts to abroad , for example ; enactment PERPPU No. 4 of 2008 on the financial system safety assurance . Tmenimbulkan State has a foreign debt of debt of 6.7 T. From the background of the problems mentioned above , there are three legal issues yaitui : ( 1 ) Why the Constitution authorizes the state of emergency to the President , ( 2 ) How should the embodiment of " the nature of the happenings crunch that forced " in determining PERPPU especially in the economic field for president based on the Constitution , ( 3 ) What about the legal implications of the determination PERPPU economic field in the history of the state administration in Indonesia . Methods of research in this dissertation begins with the type of research , namely normative legal research . While the approach used issues include : ( 1 ) a philosophical approach , ( 2 ) conceptual approach , ( 3 ) Legislation approach , ( 4 ) the historical approach , ( 5 ) Case Approach , ( 6 ) Comparison Approach . The source material used law is a source of primary law , secondary law , and tertiary legal materials . Techniques of collecting and processing of legal materials through literature or studies document . After legal materials collected , analyzed using descriptive analysis method . The results were obtained conclusion: The Constitution gives the Authority of the State of emergency situation to the President, because the State was No! Forever under normal conditions / peace / stable. At the moment the opposite of President as head of State is authorized to establish a state of danger in the form of law (Article 12 of the Constitution NRI 1945) and the President as the Head of Government establishes "It happenings crunch forcing" (Article 22 (1) of the Constitution NRI 1945); (2 ) Embodiment "Crunch Forcing Itself It Happenings" in the Establishment PERPPU in Economics for the President, based on the consideration; a) In the President inherent discretion to resolve the emergency; b) There is a condition of force majeure / emergency, c) Emergency tiersebut regarding governance and basic fundamental patterns of life, primary, and strategic, broad Impact and threaten political instability, legal, economic, and social, Emergencies it must have occurred (not assumed ). (3) The legal implications PERPPU determination in the economic field in the history of the state administration in Indonesia there are several PERPPU in economics that ignores the interests of the general public otherwise prioritizes the interests of foreign investors and certain employer groups, so that the country suffered economic loss, social, and environmental damage in turn pass the country s economic instability. For example, in the case of Bank Century, which the state suffered a loss of 6.7 trillion and the national debt ballooned to US $ 290.6 billion, equivalent to USD 3501.2 Trillion From the conclusions put forward suggestions as follows : ( 1 ) It is time for President dared to PERPPU in the field of economic emergency or a state of emergency and state corruption ( 2 ) Determination of the Emergency Economic PERPPU State or State of Emergency Corruption should necessarily be accompanied by a formal law that specifically supports the rule of law the PERPPU material . ( 3 ) Determination PERPPU should involve stakeholders is limited , namely : academics who is well versed in economics , Non Governmental Organizations ( NGOs ) are concentrated in the areas of economics , the owners of capital or corporate
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/343.074/MAR/p/2015/061503985 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 04 Aug 2015 14:25 |
| Last Modified: | 04 Aug 2015 14:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160430 |
Actions (login required)
 |
View Item |