Lumaing, EngeliYuliana (2016) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Periklanan. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Iklan memiliki peran penting bagi konsumen, karena informasi iklan menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan apakah membeli atau tidak membeli suatu produk. Di Indonesia tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai periklanan, tetapi secara eksplisit pengaturan periklanan termuat dalam Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaaran (UUP) serta Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kehadiran UUPK yang telah lama dinantikan, belum mampu melindungi konsumen secara optimal khususnya berkaitan dengan kegiatan periklanan. Perlindungan konsumen dalam UUPK ini belum memadai karena : tidak jelasnya pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 19 UUPK, pengaturan sanksi yang tidak tepat khususnya mengenai sanksi administrasi dalam pasal 60, serta adanya kontradiktif dalam UUPK menyangkut kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pasal 56 dan 58 UUPK, menimbulkan kekosongan norma yang mengakibatkan tidak terlindunginya konsumen dalam kegiatan periklanan. Penelitian disertasi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Periklanan”, dengan fokus pada dua masalah yaitu : 1) Mengapa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan periklanan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada? 2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum ke depan agar bisa melindungi konsumen dalam kegiatan periklanan. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan periklanan sehingga rekonstruksi terhadap perlindungan konsumen dapat dilaksanakan perlindungan tersebut benar-benar memberikan rasa keadilan, serta secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang berwenang sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan untuk bisa membuat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi konsumen dalam kegiatan periklanan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif serta pendekatan konseptual. Kajian atau analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan kepada teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum, teori perundang-undangan serta teori penemuan hukum (rechtsvinding). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan di bidang konsumen serta bahan hukum sekunder yaitu iv berupa buku-buku yang memiliki kaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah : Pertama tidak memadainya perlindungan konsumen dalam kegiatan periklanan disebabkan oleh karena : a) adanya tekanan dunia internasional disebabkan oleh keikutsertaan Indonesia dalam WTO, sehingga ketentuan perundang-undangan yang ada harus memenuhi standart-standart internasional, tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahtraan masyarakat Indonesia, serta krisis moneter yang di alami bangsa Indonesia saat itu menjadi pertimbangan dalam penyusunan UUPK sehingga undang-undang tersebut terdapat keberpihakan terhadap pelaku usaha untuk menjaga kelangsungan investasi dari investor. b) Peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa memberikan keadilan bagi konsumen karena UUPK terdapat keberpihakan terhadap pelaku usaha, sehingga terdapat pasal-pasal yang memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha menyangkut : tanggung jawab pelaku usaha (pasal 19), pengaturan sanksi administrasi dalam bentuk ganti rugi (pasal 60), adaya upaya keberatan di pengadilan terhadap putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Kedua untuk bisa melindungi konsumen dalam kegiatan periklanan, pengaturan perlindungan konsumen ke depan seharusnya: a) Mempertegas bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan oleh informasi iklan pelaku usaha dalam peraturan perundang-undangan, serta penerapan teori tanggung jawab mutlak sebagai dasar pertanggung jawaban pelaku usaha untuk melindungi konsumen dalam kegiatan periklanan. b) Pengaturan sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/343.071/LUM/ p/2016/061607181 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 22 Dec 2016 10:53 |
| Last Modified: | 22 Dec 2016 10:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160429 |
Actions (login required)
 |
View Item |