Hernawati, Elly (2016) Perlindungan Hukum Konsumen Di Bidang Keamanan Pangan Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Di Bidang Keamanan Pangan Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat". Penelitian ini secara filosofis menggambarkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas mengutamakan kepentingan kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan akan pangan yang sehat sebagai perwujudan hak asasi manusia. Terkait dengan hak asasi manusia dalam hal ini menyangkut hak untuk sehat dan hak untuk hidup. Secara yuridis, mendapatkan perlindungan atas penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang terdapat pada produk pangan yang dikonsumsi secara terus menerus merupakan hak Konsumen yang dijamin di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah atas keamanan pada kesehatan. Tidak adanya pengaturan mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha atas kerugian yang dialami oleh Konsumen sebagai akibat penggunaan Bahan Tambahan Pangan dapat merugikan Konsumen. Secara sosiologis, adanya keragaman produk pangan di masyarakat menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang apabila dikonsumsi secara terus menerus dapat merugikan kesehatan Konsumen. Dalam hal ini Konsumen tidak mempunyai ni.lai tawar terhadap beredarnya produk pangan tersebut. Menyediakan produk pangan yang aman merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha sebagai Produsen. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang meliputi: (1) Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada produk pangan dapat memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak Konsumen? dan (2) Bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada produk pangan dalam rangka terwujudnya pembangunan kesehatan masyarakat di masa depan ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Tujuan Penelitian ini. adalah: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis peraturan-peraturan yang terkait dengan Keamanan Pangan atas penggunaan Bahan Tambahan Pangan. (BTP) pada produk pangan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak Konsumen sebagai suatu upaya membangun kesehatan masyarakat di masa depan (2) Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang dirugikan sebagai akibat penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada produk pangan secara terus menerus dan terakumulasi . Manfaat penelitian dari aspek teoritis adalah untuk memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan konsumen di masa depan, dan dari aspek praktis untuk memberi masukan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam rangka untuk menyempumakan substansi peraturan hukum perlindungan konsumen dan meningkatkan peran pemerintah di bidang pengawasan pangan. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah: Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian. Hukum, dan Teori Tanggung Jawab. Terkait dengan permasalahan yang ada Teori Perlindungan Hukum dipergunakan untuk memecahkan permasalahan pertama dan kedua, Teori Kepastian Hukum untuk memecahkan permasalahan pertama dan kedua, dan Teori Tanggung Jawab untuk memecahkan permasalahan kedua. Hasil Penelitian ini terkait dengan permasalahan pertama, menunjukkan bahwa berbagai peraturan per tmdang-imdangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan Baran Tambahan Pangan (BTP) belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak Konsumen yang diru.gikan sebagai akibat mengkonsumsi Bahan Tambahan Pangan (BTP) secara terus menerus dan terakumulasi. Informasi ukuran batas maksimum penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang terdapat pada Label Pangan diperuntukkan bagi Produsen yang akan mengedarkan produk pangannya ke masyarakat. Hasil penelitian terkait dengan pennasalahan kedua, menunjukkan bahwa Tanggun.g jawab Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen tersirat menganut Prinsip Tanggung Jawab Produk (Product Liability). Ketentuan ini tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan kerugian yang dialami Konsumen sebagai akibat mengkonsumsi Bahan Tambahan Pangan (BTP) secara terus menerus dan terakumulasi, mengingat akibat yang dialami dalam jangka waktu yang panjang. Pelaku Usaha sebagai Produsen bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Konsumen tersebut dengan menggunakan Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung jawab (Presumption Of Liability). Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat direkomendasikan sebagai berikut: (1) menambahkan dalam UU Perlindungan Konsumen mengenai aturan pemberian ganti rugi kepada Konsumen yang dirugikan sebagai akibat mengkonsumsi Bahan Tambahan Pangan (BTP) secara terus menerus dan terakumulasi dengan tidak dibatasi jangka waktu. (2) Sebagai tindakan preventif bagi masyarakat, pada Label Pangan perlu adanya peringatan (warning) mengenai berbahayanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) secara terus menerus dan terakum.ulasi bagi kesehatan. (3) Lebih mengefektifkan peran pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat dengan melakukan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) agar tidak membahayakan kesehatan.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/343.071/HER/p/2016/061611608 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Apr 2017 14:36 |
| Last Modified: | 12 Apr 2017 14:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160428 |
Actions (login required)
 |
View Item |