Muntoha (2015) Implikasi Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kajian tentang Implikasi Yuridis Pemilihan Kepala daerah terhadap perkembangan Demokrasi di Indonesiia, penting dilakukan dengan dua alasan utama, Pertama Kajian tentang Implikasi Yuridis Pemilihan kepala daerah terhadap Perkembangan demokrasi di Indonesia selama ini hanya menitik beratkan pada permasalahan-permasalahan akibat dari proses Pilkada dan kedua Implikasi Yuridis penting untuk dijadikan bahan kajian karena indikator-indikator yang mendorong terjadinya implikasi yuridis, dalam arti implikasi yuridis disini adalah keadaaan menurut hukum dalam proses Pilkada perkembangan demokrasi di Indonesia. Pentingnya kajian untuk menjawab, permasalahan Implikasi Yuridis pemilihan kepala daerah, penulis telah melakukan penelitian untuk menjawab dua pertanyaan Apakah Implikasi Yuridis Pemilihan Kepala Daerah terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia dan Bagaimana Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif terdiri dari pendekatan filsafat, historical, konsep dan perundang-undangan. Dari Hasil penelitian menunjukan ada temuan yaitu Implikasi Pemilihan Kepala Daerah terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sebelum Perubahan Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 – Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 ( 4 Undang—undang dan Perpres) tidak Demokrastis dan keadilan terabaikan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, terjadi inkonsistensi, Undang-undang Nomor 22 Tahun1948, UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 22 tahun 1999 berdasarkan kajian teori Kedaulatan,demokrasi, Kewenangan, keadilan dan Pemilu, implikasi yuridis dalam Pilkada belum mendorong berkembangnya Pilkada yang demokratis. Adapun dalam filsafat secara ontologis, epistemologis, aksiologis, Yruidis, Sosiologis dan Teori, Undang 22 Tahun 1948 – Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ( lima UU dan Perpres) keadaan hukum pilkada hanya untuk kepentingan penguasa. Sesudah Perubahan Undang-Undang 1945, Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang beberapa kali mengalami perubahan terakhir Undang-Undang No 12 Tahun 2008, padahal awalnya memang menimbulkan kekaburan norma atau tidak jelas, tetapi setelah keluar Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Pilkada langsung, Implikasi yuridis yang terjadi adalah adanya kepastian hukum. Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Perkembangan Demokrasi di Indonesia adalah Sebelum Perubahan Undang - Undang Dasar 1945, Tahap I : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 – Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 ( 4 Undang—undang dan Perpres) dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pilkada yang dilaksanakan tidak mendukung adanya perkembangan demokrasi langsung. Sesudah Perubahan Undang-Undang 1945 : Tahap I : Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang No. 12 tahun 2008, Undang-undang tentang Pemilu dan PP tentang Pilkada, dalam perspektif Pemilihan Kepala daerah, UU dan PP ini mendorong terbentuknya pelaksanaan demokrasi yang lebih berkualitas dan pro kepentingan rakyat. Dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat di Indonesia ada tiga jenis Pemilu yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari tiga Pemilu yang ada di Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pilkada tidak masuk dalam rejim Pemilu. Sedangkan Pilkada di Indonesia sendiri menggunakan berbagai sistem yaitu Pilkada dipilih oleh DPRD, Pilkada dipilih langsung oleh rakyat, Pilkada yang ditetapkan oleh DPRD dan Pilkada yang ditunjuk oleh Gubernur. Berdasarkan beberapa sistem tersebut, penulis merekomendasikan seyogyanya One State Public Election Multy System dengan memperhatikan kearifan demokrasi lokal, diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
English Abstract
Studies on the Implications of Judicial Election to the development of democracy in the region Indonesiia, is important for two main reasons, first of Juridical Studies on Election Implications regional head of the development of democracy in Indonesia has been only focused on the problems resulting from the election process and the implications of Juridical important to make an assessment as indicators that drive the juridical implications, in terms of judicial implication here is that the circumstances according to the law in the process of development of democratic elections in Indonesia. The importance of the study to answer, the problem of Juridical Implications local elections, the authors have conducted research to answer two questions Is the juridical implications of local elections on Democratic Governance in Indonesia and How local elections in the Perspective of the Development of Democracy in Indonesia. To answer this question, the method used is the normative legal research with normative juridical approach consists of a philosophical approach, historical, concepts and legislation. From the results showed no findings that local elections Implications for the Development of Democracy in Indonesia Before Amendment Act of 1945, Act No. 22 of 1948 - Act No. 4 1974 (4 Law and Decree) is not Demokrastis and justice neglected, Law No. 22, 1999, there was inconsistency, Law No. 22 Tahun1948, Law 1 In 1957, Presidential Decree No. 6 In 1950, Law No. 18 In 1965, Law No. 5 of 1974 and Act No. 22, 1999 based on the study of the theory of sovereignty, democracy, authority, justice and elections, the juridical implications of the elections has not been encouraging the development of democratic elections. As in philosophy ontological, epistemological, axiological, Yruidis, Sociological and Theory, Act 22 of 1948 - Law No. 22, 1999 (five law and regulation) state election law just for the sake of power. After Amendment Act 1945, the existence of Act No. 32 of 2004 which amended several times last Act No. 12 of 2008, although originally did cause haziness norm or not clear, but after the exit of Law and Government Regulation on the elections direct, juridical implications happens is legal certainty. Local elections in the Perspective of the Development of Democracy in Indonesia is Before the Amendment Act of 1945, Phase I: Act No. 22 of 1948 - Act No. 4 1974 (4 Law and Decree) and Law No. 22, 1999, elections were held not support the development of direct democracy. After Amendment Act 1945: Phase I: Act No. 32 of 2004, which amended by Law No. 12 In 2008, the Law on Elections and the PP of the elections, the election of the regional perspective, the Act and this regulation has encouraged the formation of a higher quality implementation of democracy and pro interests of the people. Based on the results of these, that in Indonesia, which has been carrying out various general election regime, namely the Legislative Elections (Pileg), Election of President and Vice-President (Election) and regional election (Election) are based on the Decision of the Constitutional Court has been changed to the elections, then author recommends, in order to use the one State Public election Multi system within the meaning of the State with various election systems. In the Republic of Indonesia (representative democracy, direct democracy, determination and designation) should be with regard knowledge of local democracy and formalized in the form of legislation.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/342.07/MUN/i/2015/061503250 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.07 Election law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 29 Jun 2015 14:40 |
| Last Modified: | 29 Jun 2015 14:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160419 |
Actions (login required)
 |
View Item |