Pola Harmonisasi Dan Positifisasi Fatwa Ke Dalam Tata Hukum Nasional (Kajian Atas Pembaruan Fatwa Mui Dalam Hukum Islam)

Kumkelo, Mujaid (2014) Pola Harmonisasi Dan Positifisasi Fatwa Ke Dalam Tata Hukum Nasional (Kajian Atas Pembaruan Fatwa Mui Dalam Hukum Islam). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Judul disertasi di atas di latarbelakangi oleh tiga problem utama, yaitu problem filosofis, teoritis dan yuridis. Prolem filosofis antara lain meliputi; (1) konsep negara hukum Pancasila bukan Rechtsstaat bukan pula Rule of law. Letak perbedannya Negara Hukum Pancasila menjadikan doktrin agama sebagai sumber hukum, sebaliknya konsep Rechtsstaat dan Rule of law memisahkan agama dari negara. Problemnya sampai saat ini Tata Hukum Nasional masih dipengaruhi cara kerja teori stufentheorie Hans Kelsen. Pengaruh tersebut memiliki akar historis bahwa negara Indonesia dalam kurun waktu 350 tahun dipengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental. “Problem teoritis bahwa hukum Islam eksistensi hukum’’ oleh Ichtijanto bahwa hubungan hukum Islam dan hukum nasional dapat dilihat dalam empat bentuk penjelmaan, yaitu: 1) hukum Islam ada dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya; 2) hukum Islam ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; 3) hukum Islam ada, dalam artian norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan 4) hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan hukum utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Singkatnya hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia. Problem yuridis Fatwa-Fatwa MUI diserap ke dalam Tata Hukum Nasional. Fatwa tentang Haji, Waqaf, Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bahkan dengan tegas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa “prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan.” Pada hal bentuk peraturan secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Propinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Dari problem yuridis tersebut menimbulkan disharmonisasi fatwa MUI yang diakui norma-norma dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan mempertimbangkan isu-isu hukum di atas, maka isu hukum dalam rumusan penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi dan positivisasi fatwa MUI ke dalam tata hukum Indonesia? dan bagaimana proyeksi pembaruan fatwa MUI ke dalam tata hukum Nasional. Adapun model penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan sejarah (hystorical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sedangkan pisau analisa isu hukum dalam disertasi ini menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory, teori perundang-undangan sebagai middle range theory dan teori al-hudud Muhammad vi Syahrur dan maqâṣid al-syari’ah teori eklektisisme hukum Islam Qodri Azizy dijadikan sebagai applied theory. Temuan penelitian disertasi rumusan masalah ke satu bagaimana harmonisasi dan positivisasi sebagai berikut; (1) Harmonisasi fatwa MUI ke dalam tata hukum nasional dengan model mengisi kekosongan hukum yang ditanyakan langsung para peminta fatwa. Problem hukum yang ditanyakan belum di atur dalam tata hukum nasional. Model fatwa demikian dapat ditemukan dalam fatwa-fatwa MUI yang berhubungan dengan surat berharga syari’ah, berbankan syari’ah, dan perwakafan; (2) Disharmoni yang terjadi adalah proses penyerapan fatwa MUI ke dalam tata hukum nasional tidak ditemukan dalam bentuk hielarki peraturan perudang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Propinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (3) disharmoni fatwa MUI ke dalam tata hukum nasional karena bangunan tata hukum nasional dibentuk berdasarkan konsep hukum rechtsstaat yang lebih mengutamakan kepastian hukum dari pada keadilan dan efektifitas hukum. Jika dibandingkan dengan kosep negara hukum Pancasila akan menjadi beda, karena konsep negara hukum Pancasila mengutamakan kepastian hukum, keadialn hukum dan efektifitas hukum. (4) Temuan tentang positivisasi fatwa ke dalam tata hukum nasional adalah model fatwa MUI pembaruan. Yaitu fatwa-fatwa MUI kontekstual yang dapat bersinergi dengan peraturan perundang-undangan. Seperti fatwa tentang korupsi, kulusi dan nepotisme (KKN), fatwa tentang teroris fatwa haji juga masuk katagori ini. Model fatwa pembaruan dalam model. Hasil rumusan kedua tentang proyaksi ideal fatwa MUI menjadi hukum positif sangat prospektif dengan diundangkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Atas dasar itu, maka fatwa MUI lazim memperhatikan hal-hal sebagai berikut; Fatwa MUI memiliki karakter responsif, pluralistik, toleran, dinamis dan kontekstual serta fatwa MUI harus memiliki karakter nasionalis-keindonesiaan. Dalam upaya mewujudkan fatwa MUI dengan beberapa karakter tersebut di atas, maka pendekatan atau metodologi fatwa yang realistis untuk dikembangkan lazim juga mempertimbangkan kaidah “taghayyur al-hukm bi taghayyur al-azmân wa al-amkinat” dengan tetap memperhatikan maqâṣid syari’ah, maka dengan sendirinya fatwa MUI akan mampu berharmoni dan terpositifkan ke dalam hukum nasional. Baik berharmoni secara institusi, norma dan subtansi hukumnya.

English Abstract

Dissertation on the title above based on three major problems, namely the problem of philosophical, theoretical and juridical. Philosophical problems include the following: (1) The concept of Pancasila state law not Rechtsstaat nor rule of law. The difference of Pancasila State law makes religious doctrine as a source of law, otherwise the concept of Rechtsstaat and The rule of law separating religion from the state. The current problem is the composition of the National Law is still influenced by the work of Hans Kelsen s stufentheorie. That influence has historical roots that Indonesian state within 350 years influenced Continental European legal systems. “The theoretical problem that the existence of Islamic law by Ichtijanto that the relationship of Islamic law and national law can be seen in the four forms of embodiment, namely: 1) Islamic law in national law as an integral part of it; 2) The existence of Islamic law, in the sense of independence that nationally recognized and enforceable as domestic law; 3) The existence of Islamic law, in terms of the norms of Islamic law (religion) serves as filter materials of Indonesian national law, and 4) The existence of Islamic law in national law, in the sense that as the primary legal materials and the main elements of the Indonesian national law. In short, the existence of Islamic law in the Indonesian national law. Juridical Problem of MUI Fatwas absorbed into the National Legal system. Fatwa of Hajj, Waqf , corruption, collusion and nepotism, even firmly Act No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking Article 1 paragraph (12 ) states that "the principles of law in banking activities based on fatwa issued. "In terms of the form of regulation explicitly mentioned in Article 7 Paragraph (1) of Law no. 12 in 2011, determines the type and hierarchy of legislation consists of: 1) Constitution of the Republic of Indonesia 1945; 2) Decision of People s Consultative Assembly; 3) Government Regulation in Lieu of Law; 4) Government Regulation, 5) Presidential Decree; 6) Provincial Regulation, and 7) Regulation District/Town. From the juridical problems cause disharmony MUI which is recognized as norms in some form of legislations. By considering the legal issues above, the legal issues in the formulation of this research is how to harmonize and positivize MUI into the Indonesian legal system? And how the MUI update projections into national legal order? The model of this research is to use a normative approach to law (statutory approach), the historical approach, and the comparative approach. While dissertation analysis of the legal issues is the use of the theory of state of law as grand theory, the theory of law as a middle range theory and the theory of al-hudud Muhammad Shahrur and maqâṣid al-syari’ah Islamic law eclecticism theory of Qodri Azizy used as applied theory. Research finding of the first problem is how to harmonize and positivize as follows: (1) MUI Harmonization in the national legal order to fill the legal vacuum models that directly ask applicants fatwa. Problems in the law in question have not been set in the national legal order. Models such fatwa can be found in the MUI fatwa related to sharia securities, sharia banking and donation, (2) Disharmony that occurs is the MUI absorption into the national legal system is not found in the form of hierarchy of laws and regulations as set in Article 7 Paragraph (7) Law No. 12 Year 2011 Article 7 Paragraph (1) of Law no. 12 of 2011 which determines the type and Regulation Legislation hierarchy consists of: 1 ) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ; 2 ) decision of People s Consultative Assembly; 3) Government Regulation in Lieu of Law ; 4 ) Government Regulation , 5) Presidential Decree ; 6) Provincial Regulation , and 7) Regulation District/town. (3) MUI disharmony into the national legal order as building national legal order established by law concept that prioritizes viii rechtsstaat legal certainty of the fairness and effectiveness of the law. When compared with the concept of Pancasila state law would be different, because the concept of Pancasila state law priority rules of law, justice and the legal effectiveness of the law. (4) The findings about the fatwa positivization into the national legal system are a model of MUI update. Namely contextual MUI can synergize with legislation. Such fatwa about corruption, collusion and nepotism (KKN), fatwa on terrorism, and fatwa on hajj also in this category namely fatwa model as updates in the model. The results of the second formulation of the ideal projection of MUI into positive law enacted very prospective with Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of Regulations. On that basis, MUI Fatwa has attention to the following matters; MUI Fatwa has responsive character, pluralistic, tolerant, dynamic and contextual and also MUI Fatwa should have a nationalist character-ness. In an effort to realize the MUI fatwa by some of the characters mentioned above, the approach or methodology to develop a realistic fatwa also consider common rules “taghayyur al-hukm bi taghayyur al-azmân wa al-amkinat” with regard to maqâṣid syari’ah, then by MUI fatwa itself will be able to harmonize and positivize into national law, harmonizes well in institutions, norms and legal substance.

Item Type:	Thesis (Doctor)
Identification Number:	DIS/340.59/KUM/p/2014/061503018
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	19 May 2015 14:30
Last Modified:	11 Jan 2023 04:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160411

Text Mujaid Kumkelo.pdf Download (6MB)

Actions (login required)

View Item