Pendidikan dan Pelatihan Standar Pelayanan Minimal dalam perspektif Perencanaan (Suatu Studi di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

Oktarian, Yeen (2010) Pendidikan dan Pelatihan Standar Pelayanan Minimal dalam perspektif Perencanaan (Suatu Studi di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya penilaian dari hasil survey KPK tahun 2009 mengenai integritas sektor publik, dimana Provinsi Lampung termasuk salah satu daerah yang memiliki skor dibawah standar yang ditetapkan KPK, yang mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan masih terindikasi korup . Upaya-upaya strategis yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelayanan Provinsi Lampung melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Standar Pelayanan Minimal . Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penting dilakukan karena SDM aparatur merupakan salah satu ujung tombak dari terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. S ebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan Diklat dan ber-misi menghasilkan alumni diklat yang profesional dan bermoral dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, maka Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dituntut untuk konsisten dan mampu mewujudkan misi tersebut dengan merencanakan/mengelola kegiatan Diklat Standar Pelayanan Minimal tersebut sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan diklat tersebut efektif untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pelayanan . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan : 1) Perencanaan Diklat Standar Pelayanan Minimal dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan di Provinsi Lampung; 2) Upaya-upaya yang dilakukan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas perencanaan Diklat Standar Pelayanan Minimal; 3) Faktor-faktor penghambat dalam perencanaan Diklat Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Lampung. Adapun m etode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian mengacu pada tujuan penelitian tersebut di atas. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui : Wawancara secara mendalam ( Indepth Interview ), Observasi dan Dokumentasi. Analisis Data dilakukan dengan menggunakan M odel Spradley, yakni : Teknik Analisis Domain ( Domain Analysis) yang merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif, dan dilanjutkan dengan Teknik Analisis Taksonomik ( Taxonomic Analysis ). Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa : 1) Perencanaan Diklat SPM dilakukan melalui suatu mekanisme perencanaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan proses perencanaan Diklat tersebut secara bertahap, didahului oleh analisis kebutuhan diklat, terus berlanjut ke tahap perumusan tujuan diklat, perancangan program dan kurikulum diklat, perencanaan pelaksanaan diklat dan hingga perencanaan evaluasi diklat. Tahapan-tahapan ini sesuai dengan kaidah manajemen kediklatan; 2) Untuk dapat memenuhi peningkatan kualitas perencanaan Diklat SPM, maka perlu ada upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan, antara lain dengan dukungan kompetensi dan profesionalisme SDM/tenaga kediklatan (perencana, widyaiswara, penyelenggara, pengelola), serta pengefektifan koordinasi/konsultasi/kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, agar apa yang menjadi kebutuhan dalam perencanaan Diklat SPM terpenuhi; 3) D alam suatu perencanaan diklat, terutama Diklat SPM terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu : a. Faktor Internal , yang muncul karena belum adanya standarisasi/ SOP dalam menyusun perencanaan diklat SPM, sehingga si

English Abstract

This research was conducted based on assessment of integrity in public sector surveyed by KPK in 2009. Lampung is one of provinces that have a score under standards. This score indicate public service provided was signified corrupt. One of strategic efforts done by government of Lampung Province to improve quality of public services is increasing capacity of human resource services in Lampung Province through Minimum Services Standard Education and Training. Increased personnel capacity is necessary because human resource is one of main point in qualified public services. As an institution whose function is to organize training and have a mission to produce professional and morally graduates that would improve public services, Regional Training Agency of Lampung Province is required to be consistent and capable of accomplishing this mission by planning / managing Minimum Services Standard Training activities, so that implementation to improve quality of personnel service is effective. This study aims to describe, analyze and interpret: 1) Planning of Minimum Services Standard Training in order to improve capacity of personnel services in Lampung Province; 2) efforts made by Lampung Provincial Training Agency to improve quality of Minimum Services Standard Training Planning; 3) Inhibiting factors in planning of Minimum Services Standard Training in Lampung Province. method used was qualitative research methods, and focus of research refers to research objectives mentioned above. data collection is done through: in-depth interviews, Observation and Documentation. Data analysis performed using Spradley Model, i.e.: Domain Analysis which is first step in qualitative research, and continued with Taxonomic Analysis. results show that: 1) Planning of Minimum Services Standard Training is done through a planning mechanism and proceed with implementation planning process gradually, preceded by training needs analysis and continues to stage of formulation of training objectives, designing training programs and curriculum, planning implementation, and planning to training evaluation. se stages are in accordance with rules of training management; 2) To increase quality of Minimum Services Standard Training, some specific measures need to be taken, such as support of competence and professionalism of human resources / training personnel (planners, lecturers, organizers, managers), and improve effectiveness of coordination / consultation / cooperation with parties that involved in planning, so planning of Minimum Services Standard Training needs are fulfilled; 3) In an education and training planning, particularly training of Minimum Services Standard, re are several inhibiting factors, i.e.: a. Internal factors, which arise due to lack of standardization / SOP in planning of Minimum Services Standard Training , resulted quality control system not running, b. External factors, because re is no similarity between mindset that created by Lampung Provincial Training Agency as organizer training institute with training graduates user about importance of organizing a training.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES354.968/OKT/p/041003743
Subjects: 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.9 Public administration of labor and professions
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 14 Feb 2011 16:05
Last Modified: 14 Feb 2011 16:05
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160363
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item