MAminudin (2016) Rencana Aksi Reformasi Sumber Daya Aparatur dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Pemerintah Daerah (Studi di Pemerintah Kabupaten Blora). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah kondisi netralitas politik aparatur pemerintah Kabupaten Blora yang belum sepenuhnya terwujud. Ketidaknetralan didasari atas faktor endogen, pola pikir dan sikap aparatur yang lebih mengedepankan kedekatan personal dalam mencapai karier dan faktor eksogen, kebijakan manajemen kepegawaian belum berbasis kompetensi. Regulasi yang mengatur netralitas PNS telah ada, namun praktik di lapangan masih lemah, ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan merencanakan sebuah agenda reformasi birokrasi melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 43 Tahun 2013. Rencana aksi merupakan rangkaian upaya untuk mencapai suatu sasaran strategis. Salah satu sasaran strategis yang diharapkan dalam implementasi reformasi sumber daya aparatur adalah netralitas PNS. Guna mencapai sasaran strategis tersebut, direncanakan dua tujuan, yaitu perubahan pola pikir aparatur untuk bersikap netral secara politik dengan rencana aksi: sosialisasi peraturan, penegakan peraturan dan keteladanan (role modelling). Kedua, check and balances dalam menempatkan dan mengangkat PNS dalam jabatan struktural dengan rencana aksi: promosi terbuka, penilaian kompetensi personal PNS, penyusunan standar kompetensi jabatan, dan penyusunan pola karier. Penulisan Tesis dengan judul “Rencana Aksi Reformasi Sumber Daya Aparatur dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Pemerintah Daerah (Studi di Pemerintah Kabupaten Blora)” merupakan sebuah studi dengan kajian khusus terhadap implementasi rencana aksi reformasi sumber daya aparatur dalam mewujudkan netralitas aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora yang dikonfigurasikan dengan kondisi netralitas politik aparatur, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Blora Tahun 2015. Rumusan Masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah rencana aksi reformasi sumber daya aparatur dalam mewujudkan netralitas aparatur Pemerintah Kabupaten Blora?; Bagaimanakah netralitas aparatur Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015?. Tujuan penelitian ini: untuk mendeskripsikan rencana aksi reformasi sumber daya aparatur dalam mewujudkan netralitas aparatur pemerintah Kabupaten Blora; untuk mendeskripsikan dan menganalisis netralitas aparatur pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumen serta menggunakan analisa data kualitatif model proses sembilan langkah (Mc. Nabb, 2002). Hasil temuan di lapangan menunjukkan rencana aksi dengan tujuan perubahan pola pikir telah terimplementasi. Sosialiasi peraturan netralitas secara rutin dilaksanakan, akan tetapi diseminasi informasi ke seluruh PNS tidak cukup berjalan dikarenakan peserta tidak merupakan medium yang efektif, SKPD tidak memiliki medium sosialisasi aturan kepegawaian, dan anggaran di BKD yang xi terbatas. Penegakan aturan terbagi kedalam dua diskursus, yaitu PP 37 Tahun 2004 dan PP 53 Tahun 2010. Untuk PP 37 Tahun 2004 telah mampu ditegakkan karena konsekuensinya cukup berat, yaitu status sebagai PNS, sedangkan PP 53 Tahun 2010 belum sepenuhnya terlaksana, yaitu masih adanya pelanggaran netralitas saat Pilkada dan penjatuhan hukuman yang justru terpolitisir. Keteladanan juga masih secara parsial diterapkan oleh pimpinan SKPD. Rencana aksi dengan tujuan check and balances dalam menempatkan dan mengangkat pejabat struktural hanya satu yang terimplementasi sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014. Promosi terbuka telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya dalam pengisian JPT Sekretaris Daerah. Adanya independensi penilaian memberikan penyeimbang bagi pejabat politik dalam memilih calon pejabat struktural, disamping adanya lembaga penjamin pelaksanaan sistem merit seperti KASN yang memiliki rekomendasi mengikat atas proses yang ditempuh sehingga memberikan sebuah garansi transparansi dan akuntabilitas. Penilaian kompetensi personal dan penyusunan standar kompetensi jabatan hingga saat ini belum dilaksanakan. Faktor utama yang menyebabkan adalah komitmen dari Pemerintah Daerah dalam menggunakan kompetensi sebagai dasar dalam manajemen kepegawaian yang masih lemah, disamping adanya keragu-raguan tentang manfaat dari keduanya. Penyusunan pola karier telah ada mendasari PP 100 Tahun 2000 jo PP 13 Tahun 2002. Namun, dalam regulasi tersebut masih menempatkan senioritas atau kepangkatan sebagai dasar utama dalam pengembangan karier PNS dan bukan berdasar kompetensi. Kondisi netralitas politik aparatur, khususnya dalam Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Blora belum sepenuhnya terwujud. Masih ada PNS yang terbukti dan dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15 huruf d, dengan mendeskriditkan salah satu pasangan calon dan menyuruh memilih calon tertentu. Namun, secara faktual jumlah pelanggaran yang melibatkan pejabat struktural lebih dari yang tercantum dalam dokumen resmi Panwaskab Blora dan tidak tersentuh. Episentrum ketidaknetralan adalah untuk melanggengkan atau meningkatkan karier. Ketidaknetralan seringkali diejawantahkan dengan mendukung salah satu pasangan calon dalam tahapan kampanye sebagai vote getter. Konfigurasinya, hampir pasti akan ada upaya balas jasa atau segregasi paska pelantikan kepala daerah terpilih. Rencana aksi reformasi sumber daya aparatur yang masih berjalan secara parsial kehilangan daya kohesifitasnya, sehingga sub sistem dalam mewujudkan netralitas belum begitu berarti.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/6352.63/AMI/r/2016/041612179 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 635 Garden crops (Horticulture) > 635.2 Edible tubers and bulbs |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Jan 2017 11:16 |
| Last Modified: | 03 Jan 2017 11:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/158971 |
Actions (login required)
 |
View Item |