Kajian Efektivitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan dalam Perspektif Perencanaan Strategis (Studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang)

Marini, Agustiningtyas (2012) Kajian Efektivitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan dalam Perspektif Perencanaan Strategis (Studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

T /ujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan aspek­aspek yang berhubungan dengan (1) p erencanaan pembangunan kehutanan, (2) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kehutanan, dan (3) efektivitas perencanaan pembangunan kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. /Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi dan penelusuran dokumen. A nalisa data dalam penelitan ini menggunakan model analisis yang terdiri dari tiga komponen, yakni: reduksi data, display data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perencanaan pembangunan kehutanan didominasi oleh pendekatan teknokratik yang bersifat top down . Meskipun perumusan dan penetapan v /isi dan misi organisasi /Dinas Kehutanan telah diselaraskan dengan visi dan misi bupati terpilih, n amun di dalam prosesnya belum melibatkan semua stakeholder internal secara optimal. Rumusan visi belum memunculkan visi internal organisasi, sementara rumusan misi hanya mengandung maksud organisasi dan belum mencantumkan bisnis dan nilai-nilai organisasi. Ditemukan bahwa faktor pendukung dalam perencanaan pembangunan kehutanan adalah kondisi geografis, adanya tenaga lapangan/penyuluh kehutanan dan adanya kelompok tani. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan data dan keterbatasan jumlah tenaga lapangan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kehutanan masih rendah. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum ada keterlibatan kelompok tani ataupun unsur kehutanan dalam pelaksanaan musrenbangdes, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program/kegiatan pembangunan kehutanan serta penggunaan lahan oleh masyarakat belum berorientasi pada jenis tanaman kayu-kayuan dan produktif. Ketiga, perencanaan pembangunan kehutanan belum efektif karena belum ada keselarasan antara pendekatan top down dengan bottom up . Selain proses perencanaan lebih didominasi dengan pendekatan tehnokratik- top down , juga terdapat perencanaan yang tidak melalui mekanisme musrenbang. Rekomendasi penelitian ini adalah perencanaan pembangunan kehutanan yang didominasi pendekatan teknokratik top down perlu diimbangi dengan pendekatan bottom up . Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan dokumennya, perlu memperjelas visi misi organisasi, di mana visi yang lebih jelas memuat baik aspek internal maupun eksternal organisasi, dan misinya mengandung maksud yang lebih jelas atas bisnis dan nilai-nilai organisasi. Untuk meminimalisasi faktor penghambat perlu bekerjasama dengan stakeholder, khususnya terkait dengan upaya revitalisasi tenaga penyuluh kehutanan serta mendorong tumbuhnya PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan dengan melibatkan kelompok tani dan unsur kehutanan pada saat musrenbangdes. Selain itu juga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program/kegiatan pembangunan, serta diperlukan inovasi program/kegiatan pembangunan kehutanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan jangka waktu tidak terlalu panjang. P erencanaan pembangunan kehutanan akan lebih efektif apabila ada keselarasan pendekatan teknokratik top down dan bottom up. Pendekatan teknokratik top down mengacu pada dokumen RPRL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), sementara pendekatan bottom up mengakomodasi usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme musrenbang. Perumusan visi misi seharusnya didahului dengan pemahaman yang baik dari stakeholder internal Rumusan visi hendaknya diperjelas dengan memuat visi eksternal dan visi internal organisasi. Rumusan misi hendaknya mengandung maksud, bisnis dan nilai-nilai organisasi. E fektivitas perencanaan pembangunan kehutanan akan meningkat apabila memperhatikan juga aspek prosedural dan substantifnya. Selain itu, perencanaan pembangunan kehutanan perlu memperhatikan dimensi tujuan, sistem dan kinerjanya. Perlu komitmen yang kuat dari stakeholder internal organisasi baik kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi maupun seluruh staf Dinas Kehutanan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kehutanan yang lebih efektif.

English Abstract

purpose of this study was to describe, analyze, and interpret those aspects that relate to (1) planning of forestry development, (2) community participation in forest development planning, and (3) effectiveness of forestry development planning Malang District Forestry Office. research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. data in this study were obtained through interviews with informants, observation and tracking documents. Analysis of data in this research uses analytical model consists of three components, namely: data reduction, data display, drawing conclusions and verification. results showed that, first, planning of forestry development is dominated by a technocratic approach is top down. Although formulation and determination of organizations vision and mission of Forest Service has been aligned with vision and mission of regents elected, but in process do not involve all internal stakeholders optimally. Vision of organizations internal has not been raised, while mission statement of intent only and do not include organizations business and organizational values. It was found that factors supporting planning of forestry development are geographical conditions, field staff/extension forestry and farmer groups. While inhibiting factor is lack of data and limited number of field personnel. Second, public participation in forest planning is still low. It is influenced by several factors, among o rs, re has been no involvement of farmer groups or elements in implementation of forestry Musrenbangdes, lack of public understanding of programs/activities for forestry development and use of land by community-oriented yet woody plants and productive. Third, forestry development planning has not been effective because re is no harmony between a top down approach with bottom-up. In addition to planning process is dominated by top-down approach tehnokratik, re is also a plan that is not through musrenbang mechanism. Recommendations of this study is dominated by forestry development planning top-down technocratic approach needs to be balanced with a bottom up approach. This can be done through efforts of a more intensive approach to community so as to raise awareness and community participation. In preparation of document, it is necessary to clarify vision mission of organization, where clearer vision include both internal and external aspects of organization and its mission more clearly intent of business and organizational values. To minimize disincentives need to work with stakeholders, particularly related to revitalization of forestry extension workers and encourages growth PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat ) . Community participation in development planning could be improved by involving farmer groups and elements of forestry at Musrenbangdes. In addition to increasing public understanding of programs/activities of development and innovation necessary programs/forestry development activities that have a high economic value and duration is not too long. Forestry development planning will be more effective if re is harmony technocratic approach top down and bottom up. Top-down technocratic approach refers to document RPRL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan) , while bottom-up approach to accommodate suggestions from people communicated through musrenbang mechanism. Formulation of vision and mission should be preceded with a good understanding of internal stakeholder vision formulation contains vision should be clarified with external and internal vision of organization. Mission statement should contain purpose, business and values of organization. effectiveness of forestry development planning will increase if attention is also procedural and substantive aspects. In addition, forestry development planning needs to consider dimensions of destination, system and its performance. It should be a strong commitment from stakeholders both internal to organization department head, chief, section chief and entire staff of Forest Service to make forest planning more effective.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/634.92/MAR/k/041301918
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 634 Orchards, fruits, forestry > 634.9 Forestry
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 10 Oct 2013 10:49
Last Modified: 10 Oct 2013 10:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/158958
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item