Suananta, PurnamaBudi (2014) Implementasi Kebijakan Pelayanan Sim Dalam Rangka Menekan Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya (Studi Pada Polrestabes Surabaya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu L. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi kebijakan Polri berkaitan dengan pelayanan SIM untuk menekan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Surabaya belum optimal dikarenakan: (1) Keterpaduan sistem transportasi yang belum terbentuk dan belum memadai; (2) Belum adanya regulasi atau kebijakan tentang pembatasan/ penghapusan kendaraan bermotor; (3) Sistem kendali jaringan lalu lintas yang masih banyak terjadi titik temu/ titik singgung di persimpangan (misalkan: perempatan jalan tidak dibuat dengan sistem bundaran); (4) Rencana pemerintah untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota megapolitan dengan nama Gerbang Kerta Susila, menjadi permasalahan tersendiri karena memerlukan kebijakan yang tepat sasaran pula terutama dalam manajemen lalu lintasnya. Untuk dapat mengurangi resiko tersebut di atas maka diperlukan suatu perubahan sistem yang mendasar. Revitalisasi Administrasi Pelayanan SIM yang keterampilan, tingkat emosional, etika, ternyata secara langsung dan tidak langsung bertolak belakang dengan jaminan kehati-hatian masyarakat dalam berkendara. Kondisi pelayanan seperti ini mendorong pertumbuhan kendaraan yang meningkat pesat mengingat masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan SIM dengan mudah. SIM diharapkan menjadi alat kontrol yang memadai untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga resiko kecelakaan lalulintaspun dapat diminimalisasi. SIM sebagai indikator kompetensi seseorang bahwa ia memiliki standar keterampilan dalam berkendara. Pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor diyakini merupakan salah satu faktor dari meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan sistem yang konsisten dan merubah mainset masyarakat dan Polri dalam pelayanan SIM untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kebijakan Polri dalam manajemen pelayanan SIM berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan SIM berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 di Kota Surabaya; untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pelayanan SIM secara efektif di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Kebijakan pelayanan penerbitan SIM yang bertujuan untuk keselamatan dan pengelolaan lalu lintas merupakan upaya bersama seluruh instansi terkait dengan pembinaan jalan dan sistem transportasi jalan termasuk pihak Kepolisian. Polisi lalu lintas mempunyai peran utama karena keberadaan langsung di jalan di dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. Keberadaan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Polisi dituntut tidak saja di dalam peran penegakan hukum dan peraturan untuk terciptanya kamseltiblancar tetapi harus mampu juga secara persuatif untuk dapat mendorong, mendidik dan melatih masyarakat untuk berdisiplin di jalan serta peran konsultatif terhadap permasalahan rekayasa lalulintas. (2) Peningkatan kualitas dan profesional polisi lalu lintas merupakan salah satu rencana strategis Direktorat Lalulintas x Polri. Walaupun demikian, keterbatasan didalam penyediaan fasilitas operasional membutuhkan penyelesaian bersama. Keseimbangan alokasi di dalam pembinaan jalan juga harus memungkinan secara proporsional di berikan untuk penyediaan fasilitas Kepolisian lalulintas. Kreatifitas dan inovasi para unsur pimpinan juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan hal ini, karena itu sinergitas unsur terkait harus senantiasa dikedepankan dan ditekankan demi terciptanya tujuan bersama. (3) Peran pemerintah sebagai regulator sangat diperlukan dalam mengatur, membina, mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini Polrestabes Surabaya dalam memberikan pelayanan penerbitan SIM yang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam kegiatan operasional transportasi maupun manajemen pelayanan penerbitan SIM, sekali lagi pelayanan prima tidak dapat ditetapkan semata-mata sebagai pelayanan prima yang notabene dengan penerbitan SIM secara cepat, murah, dan mudah saja. Namun hal ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan pihak kepolisian dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur yang ada. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: (1) Diperlukan perumusan kebijakan transportasi secara komprehensif, (2) Pelaksanaan manajemen lalu lintas yang efektif, (3) Analisis jaringan transportasi meliputi jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi, (4) Pengoperasian sarana angkutan yang berkapasitas dan berkualitas, (5) Membangun prasarana transportasi yang berkapasitas dan berteknologi maju, (6) Menentukan pembagian wilayah operasional angkutan, (7) Mengatur arus lalu lintas menggunakan rumus Luas Daya Tarik Relatif (LDTR) dan bobot Fungsi Distribusi Relatif (BFDR), (8) Pengkajian ulang terhadap esensi pelayanan prima yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, (9) Pengendalian penerbitan SIM sesuai dengan manfaat, tujuan, dan kebutuhan pengguna SIM. Kata Kunci: Implementasi, Kepolisian, SIM
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/629.283/SUA/i/2014/041507133 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 629 Other branches of engineering > 629.2 Motor land vehicles, cycles |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Jan 2016 15:24 |
| Last Modified: | 10 Jan 2016 15:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/158892 |
Actions (login required)
 |
View Item |