Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri)

Loka, Elok Dyah Pita (2017) Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah yang terjadi pada penyelesaian sengketa administrasi pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB Perkotaan) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya SOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan yang menyebabkan asas kepastian hukum tidak tercapai sehingga asas keadilan PBB tidak terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengambil rumusan masalah: (1) Bagaimana Standart procedure administrasi pemerintah dalam penyelesaian sengketa administrasi pada pajak bumi dan bangunan perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri? (2) Apa kendala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa administrasi yang timbul pada bidang PBB Perkotaan? (3) Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa administrasi pada bidang PBB Perkotaan? Kemudian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer, data sekunder, sumber data primer dan sumber data sekunder diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan pribadi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya, Penelusuran media internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa administrasi PBB Perkotaan yang berdasarkan alasan-alasan diajukan keberatan pada pasal 32 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam penyelesaian sengeketanya belum ada SOP yang mengatur tentang penyelesaian sengketa administrasi PBB Perkotaan. Sehingga Asas kepastian hukum yang tidak tercapai ini menyebabkan asas keadilan juga tidak tercapai, karena tujuan dari kepastian hukum adalah tercapainya keadilan misalnya dalam pengajuan keberatan harus secara tertulis namun terdapat wajib pajak yang mengenal kepala dinas sehingga tidak mengajukan secara tertulis ini merupakan hal yang tidak adil terhadap wajib pajak lain, bahkan terdapat wajib pajak yang mengajukan dua kali namun tidak di proses dan ada wajib pajak mengaku bahwa tidak ada survei terhadap objek pajaknya dan hasil keberatannya juga diterima oleh Dinas Pendapatan, disini terlihat kepastian hukum belum tercapai pada sengketa satu dengan yang lain tidak sama. untuk itu diperlukan suatu SOP yang pasti agar alur atau prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang satu dengan yang lain sama. Dalam menyikapi hal ini Dinas Pendapatan seharusnya segera membuat suatu SOP sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan. Sehingga terdapat suatu kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum ini yang bertujuan untuk mencapai keadilan dengan menyamakan suatu aturan pada kasus yang sama.

English Abstract

In the writing of this thesis the author discusses about the problems that occurred in the administrative of dispute resolution in the field of Urban Land And Building Tax (Tax of Land and building in city) conducted by The Local Revenue Office of Kediri. This is effected by the absence of SOP (Standard Operating Procedure) in the implementation the Urban Land And Building Tax polling which led to the principle of legal certainty was not achieved so the tax of Land and building principle of justice are not met. Based on the above, this paper takes the outline of issues: (1) how is the Standard procedure the administrative of Government in the administrative of dispute resolution in the field of Urban Land And Building Tax by the Local Revenue Office of Kediri? (2) what constraints The Local Revenue Office of Kediri in resolving disputes that arise in the field of the administrative of the Urban Land And Building Tax? (3) How the solution undertaken by the Local Revenue Officeof Kediri in administrative dispute resolution at tax of Land and building of urban areas? Then the author uses empirical juridical method research by using the juridical sociological approach. Types of primary data, secondary data, primary data source and secondary data source obtained from field studies and the study of librarianship, Documentation Centre and information Law University of Brawijaya, Search internet media. Based on the results of research that the Urban Land And Building Tax of administrative settlement, based on the reasons for the objection on article 32 paragraph (1) of the regulation the Mayor of Kediri Number 38 by 2013 about Ordinances of tax Collection Land and buildings in the dispute settlement there hasn't been the SOP set about Urban Land And Building Tax in administrative dispute resolution. So the principle of legal certainty which is not reached this led to fundamental justice are also not achieved, due to the objective of legal certainty is the achievement of Justice for example in filing an objection must be in writing but there are tax payers who know head don't ask in writing so that it is not fair to other taxpayers, even there are tax payers who filed twice but is not in the process and there is a taxpayer claimed that there is no survey of the object of his taxes and the objections also accepted by the Local Revenue Office of Kediri, seen here legal certainty is not reached in dispute with one another is not the same. for that required an SOP is for sure so that the flow of execution of the procedure or the resolution of disputes with one another is the same. In addressing this Service of Local Revenue Officeshould immediately make a SOP as a base to do the job. So there is a clear legal certainty. Legal certainty is aimed at achieving justice by equating a rule on the same case.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/118/05170067
Uncontrolled Keywords:	LAND TAXES AND BUILDING-ADMINISTATIVE DISPUTE, REAL PROPETY TAX, LAND VALUE TAXATIONS
Subjects:	300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.05 Kinds of taxes by base > 343.054 Property taxes
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Dra. Widia Permana., S.Sos., MAB.
Date Deposited:	24 Aug 2017 01:57
Last Modified:	28 Sep 2020 11:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1582

Preview	Text bag depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (713kB) | Preview
Preview	Text bab 2.pdf Download (801kB) | Preview
	Text bab 3.pdf Download (548kB)
Preview	Text bab 4.pdf Download (716kB) | Preview
	Text bab 5.pdf Download (343kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (412kB)

Actions (login required)

View Item