Manik, Jeanne Darc Noviayanti (2017) Kewenangan Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Atas Tindak Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Peradilan Pidana. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terjadi beberapa variasi hubungan hukum antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam penyidikan tindak pidana atas tindak pidana di bidang sumber daya alam. Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Hal ini mengakibatkan hubungan kordinasi antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di dalam masyarakat. Diberikannya kewenangan khusus untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah apa makna kewenangan khusus PPNS atas tindak pidana di bidang sumber daya alam dalam sistem peradilan pidana, apa urgensi PPNS sebagai penyidik tindak pidana di bidang sumber daya alam dalam sistem peradilan pidana dan bagaimanakah koordinasi antara penyidik Polri dengan PPNS atas tindak pidana di bidang sumber daya alam dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Legal Research), yang merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (vacuum norm), kekaburan norm (obscuur norm) maupun konflik norm (conflict of norm) atau menemukan asas hukum, yang mengatur norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan norma yang mengatur kewenangan khusus penyidikan oleh PPNS atas tindak pidana di bidang sumber daya alam. Makna kewenangan khusus penyidik pegawai negeri sipil atas tindak pidana di bidang sumber daya alam dalam sistem peradilan pidana adalah hak dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya khususnya atas tindak pidana di bidang sumber daya alam. Penyidikan dilakukan untuk vii mengetahui jenis tindak pidana sumber daya alam yang merupakan keahlian khusus PPNS di bidang sumber daya alam. Kewenangan PPNS terjadi secara atribusi, yang diberikan oleh undang-undang yang secara khusus menyebutkan kewenangan khusus. PPNS telah diberikan kewenangan khusus menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, menjadikan sebagian PPNS di bidang sumber daya alam memiliki kewenangan yang sama dengan Polri. Urgensi PPNS sebagai penyidik tindak pidana di bidang sumber daya alam dalam sistem peradilan pidana adalah kegiatan penyidikan berdasarkan kemampuan khusus dan hasil pelatihan keterampilan teknis pada bidang sumber daya alam. Dalam kaitannya dengan tindak pidana dan keberadaan PPNS di bidang sumber daya alam telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan telah dibekali ilmu penyidikan dan keterampilan khusus yang bersifat teknis untuk dapat menjalankan kewenangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Koordinasi antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan PPNS di bidang sumber daya alam dalam sistem peradilan pidana dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan. Hubungan tata cara pelaksanaan kooordinasi dan pengawasan antara Penyidik Polri dengan PPNS dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang operasional. Sesuai amanat KUHAP, Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan batuan penyidikan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis merekomendasikan pembentuk perundang-undangan melakukan reformulasi aturan dalam pengaturan kewenangan khusus PPNS yang sama dan terintegrasi agar terjadi konsistensi kewenangan yang diberikan kepada PPNS sebagai penyidik atas tindak pidana di bidang sumber daya alam. Pembentuk perundang-undangan melakukan pembentukan tugas pokok dan aksi penyidik, mengkaji ulang perundangan-undangan bidang pengelolaan sumber daya alam yang bersifat sektoral seperti UU pertambangan, UU kehutanan, dan lain-lain. Reformasi kebijakan harus diikuti dengan reformasi kelembagaan di bidang sumber daya alam. Pemerintah membangun lembaga penyidikan khusus PPNS yang integral, terutama di bidang sumber daya alam. Mengupayakan tercapainya integrasi dan sinkronisasi kebijakan antar sektor, serta mengusahakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan pembaharuan agraria dan sumber daya alam melalui perencanaan anggaran negara. Untuk itu diperlukan kejelasan struktural dan fungsional dari lembaga / instansi terkait, mengingat dari kejelasan penataan lembaga / instansi ini dapat diketahui fungsi dan peran masing-masing dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum sumber daya alam. Pelaksanaan penyidikan memerlukan spesialisasi dan harus dipisahkan dari pekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat sebagai PPNS melalui Keputusan Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan pada fungsi penyidikan dan tidak diberi tugas di luar fungsi penyidikan
English Abstract
After the enactment of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure occurred several variations of the legal relationship between police investigators with civil servant investigators in particular in criminal investigations in the field of natural resource management. During this broad scope of duties and responsibilities of the investigator in the law enforcement system in Indonesia leaves a lot of problems, not only related to the number of institutions that are authorized to conduct an investigation of a crime, but also still investigating the presence of overlapping authority among several institutions. This resulted in the relationship between institutional coordination investigators the impression could not be established coordination and synergy that can impact the lack of credibility of law enforcement agencies in the community. The granting of the authority to carry out the task of investigation to investigators, on the one hand will certainly facilitate the disclosure of a criminal offense given the many obstacles faced by the police in conducting the investigation, such as the quality and quantity of human resources, infrastructure support, as well as budget. On the other hand the number of institutions investigating potential tug of war between institutional authority, especially if each agency investigators prioritize sectoral ego, which can lead to delays in the process of law enforcement. Problems in this dissertation research is what the special authority of Civil Servant Investigators in the field of natural resource management in the criminal justice system, what is the urgency investigator civil service as an investigator of criminal offenses in the field of natural resource management in the criminal justice system and how the coordination between the investigator police with the investigation of civil servants in the field of natural resource management in the criminal justice system. This research is legal research, which is a series of actions or processes to discover the law because of a legal vacuum (vacuum of norm), vagueness norm (obscuur of norm) and the conflict norm or find a principle of law, which regulate norms binding law in general and established or designated by the institution or the competent authority via procedures specified in the legislation, particularly with regard to the norms governing the special authority investigating civil servants in the field of natural resource management. Meaning special authority investigating civil servants in the field of natural resource management in the criminal justice system is to assist police investigators in the implementation of criminal investigations, particularly for criminal acts in the field of natural resource management. Investigations conducted to determine the type of the crime of natural resources is a civil servant investigators special expertise in the field of natural resource management. ix Civil servant investigators occurs attribution authority, granted by statute that specifically mention specific authority. Investigators have been given special powers to investigate in accordance with the legislation that became the legal basis, make some of the investigators in the field of natural resource management has the same authority to the police. Urgency investigator civil service as an investigator of criminal offenses in the field of natural resource management in the criminal justice system is the activity of the investigation by the special abilities and the results of technical skills training that investigators in the field of natural resource management, in relation to criminal offenses and the presence of investigators in the field of management natural resources has had a strong legal foundation and has been given a knowledge of the investigation and specialized technical skills to be able to run a special authority in accordance with the regulations and laws that govern them. Coordination between the Indonesian National Police investigator with the investigator of civil servants in the field of natural resource management in the criminal justice system can be implemented in three forms of activities that relationship working procedures, technical guidance, and operational support for investigations. Relations procedures of checks and balances between the Police investigators with investigators carried out in two areas, namely the development and operational fields. As stipulated by the criminal procedure code, the police Investigator as coordination and supervision investigators have an obligation and a responsibility to give rock investigations in order to improve the quality of investigators for the implementation of an investigation can be run in accordance with prevailing regulations. The author recommends forming legislation did reformulating rules in setting investigators same special authority and integrated to enable the consistency of the authority given to investigators as investigators in the field of natural resource management. Shaping legislation perform basic tasks formation and action, the investigator, to review the legislation field of natural resource management or sectors such as mining law, the proposed law, and others. Policy reform should be accompanied by institutional reforms in the management of natural resources. The government built a special investigative agencies investigator integral civil servants, especially in the field of natural resource management. Facilitate the integration and synchronization of inter-sectoral policies, and seeks earnestly financing of agrarian reform and natural resource management through the planning of the state budget. It required the structural and functional clarity of institutions / agencies, given the clarity of the arrangement of institutions / agencies can be known functions and their respective roles in the implementation of law enforcement resources. Implementation of the investigation requires specialization and must be separated from other work, so that civil servants who have been appointed as investigators through the ministry of law and human rights, should be assigned to the functions of the investigation and were not given assignments outside investigative function.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/342.068/MAN/k/2017/061707349 |
| Uncontrolled Keywords: | GOVERNMENT INVESTIGATORS, CRIMINAL JUSTICE PERSONEL, CRIMINAL INVESIGATION, NATURAL RESOURCES - LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government > 342.068 Officials and employees |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 Aug 2017 01:12 |
| Last Modified: | 13 Dec 2020 13:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1578 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (711kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 1 JEANNE DARC N MANIK.pdf Download (530kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II JEANNE DARC N MANIK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III JEANNE DARC N MANIK.pdf Download (627kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV JEANNE DARC N MANIK.pdf Download (445kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V JEANNE DARC N MANIK.pdf Download (709kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB VI JEANNE DARC N MANIK.pdf Download (335kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA JEANNE DN MANIK.pdf Download (439kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |