Ruskan (2012) Penahanan Lanjutan Tersangka oleh Penyidik dalam Persfektif Hak Asasi Manusia (Ham). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tingkat penyidikan sering terjadi pelanggaran HAM yang berupa ketidakadilan terhadap tersangka, biasanya pada tindak pidana umum masa hukumannya di bawah 5 (lima) tahun, misalnya saja tersangka 362 Pencurian biasa dapat dengan cepat untuk dilimpahkan berkasnya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi Tersangka yang sama-sama pasal maupun ancamannya sama dalam pemeriksaan dan perberkasannya terkesan lambat dan selalu diperpanjang penahanannya (menyampaikan penahannya). Sebagai kewenangan Penyidik melakukan penahanan, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, berbunyi : “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintahpenyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukanpenahanan”. Sedangkan dasar untuk melakukan penahanan lanjutan, maka kewenangan Penyidik memang tidak disebutkan secara khusus, tetapi disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP, menyebutkan “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahananatau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa danmenyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dasar-dasarnya terdapat pada huruf “c” konsideransnya yang menyatakan: bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persoalannya bagi Penyidik terikat pada undang-undang, dimana penyidik harus segera memperoleh alat dan barang bukti yang bisa memastikan pada pelaku untuk dijerat dengan sanksi pidana. Kemudian ada aturan yang membatasi mengenai hak asasi manusia bagi tersangka untuk memperoleh kebebasan tanpa syarat apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana. Sehingga disimpulkan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 20 KUHAP antara lain : (a) Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik; (b) Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum; (c) Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim. Namun selama ini sedikit sekali hak atas tersangka diberikan haknya, terutama dalam perpanjangan penahanan. Karena penetapan perpanjangan penahanan tidak memperhatikan dan mendengar dari tersangka. Termasuk kebijakan hukum acara pidana terhadap keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari segi subyektifitas sitersangka atau terdakwa. Sehingga terdapat dua keadaan subyektif yakni keadaan subyektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai pula secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang kita maksudkan, ditentukan dalam pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”: (a) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; (b) Merusak atau menghilangkan barang bukti; (c) Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.
English Abstract
At the level of investigation of human rights violations often occur in the form of injustice against the accused, usually on general crime his sentence under the 5 (five) years, such as 362 theft usual suspects can be quickly transferred to the file to the Public Prosecutor (Prosecutor), but the suspect who are both the same article as well as threats in the examination and perberkasannya always seemed slow and extended detention (pass holder). As the authority of investigators to make arrests, then according to Article 20 paragraph (1) of Act No. 81 of 1981 on Criminal Proceedings, hereinafter referred to as the Criminal Procedure Code, reads: "For the sake of investigation, the investigator or investigators assistant investigator on the order referred to in Article 11 authorized to make arrests". While the basis for continued detention, the authority of the investigator was not mentioned specifically, but mentioned in article 21 paragraph (2) Criminal Procedure Code provides, "The detention or continued detention by the investigator or prosecutor to the accused or the defendant by giving the warrant or order judges who lists their identity and the suspect or the accused said the arrest and brief case or charged with crimes that presupposed and where he was detained. The firmness of KUHAP in elevating human dignity can be seen from the lines the objectives to be achieved the Criminal Code, the basics are the letter "c" konsideransnya which states: that the development of national law such that the field of criminal law is that people appreciate the rights and obligations and to improve the attitude of the executive coaching in accordance with the law enforcement functions and powers of each, to the rule of law, justice, and protection of human dignity, order and rule of law in accordance with Pancasila and the Constitution of 1945. The problem for investigators attached to the legislation, which the investigator must immediately acquire the tools and the evidence that can confirm the offender to be snared by criminal sanctions. Then there are rules that restrict the human rights of suspects to obtain freedom without conditions if it is not proven legally and convincingly perform a criminal act. Thus concluded that the detention is carried out on suspect/defendant by the competent authority is limited by the rights of suspects/defendants and regulations that must be implemented in limitatif accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The parties are authorized to make arrests in various levels of inspection as stipulated in article 20 of the Criminal Code include: (a) For the purposes of the investigation, the investigator is authorized to make arrests; (b) For the purposes of prosecution, the prosecution authorities; (c) For the purposes of trial court, which is the judge authorized to hold. But so far very few are given the right to suspect his rights, especially the extension of detention. Because the determination of the extension of detention did not notice and hearing of the suspect. Including criminal law policy of the state or the purposes of detention itself, in terms of the subjectivity of the suspect or the accused. So there are two subjective state of the subjective state of the suspect or the accused, who also judged subjectively by law enforcement is concerned. The elements of a state or detention purposes we mean, specified in article 21 paragraph 1, namely the existence of "circumstances that give rise to concern": (a) The suspect or the accused will flee; (b) Destroy or remove evidence; (c) Or feared to repeat the criminal offense.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/365/RUS/p/041202538 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 365 Penal and related institutions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Oct 2012 09:23 |
| Last Modified: | 17 Oct 2012 09:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157260 |
Actions (login required)
 |
View Item |